Ibas: PLTP Gunung Salak Sumber Pasokan Listrik Jawa-Bali Harus Dikawal

14 Nov 2025, 20:05 WIB

Anggota Komisi XII DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) saat meninjau operasional dan perkembangan proyek panas bumi yang dikelola PT Star Energy Geothermal Salak (SEGS) di Bogor, Jawa Barat. (Dok. Fraksi Partai Demokrat).

Intinya sih...

Panja Ketenagalistrikan DPR RI meninjau proyek panas bumi di PLTP Gunung Salak
Panja minta rencana pengeboran sumur lebih transparan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
Ibas pamer program konversi minyak tanah ke LPG era SBY dan menegaskan energi panas bumi harus jadi sumber kesejahteraan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Panitia Kerja (Panja) Ketenagalistrikan Komisi XII DPR RI meninjau operasional dan perkembangan proyek panas bumi yang dikelola PT Star Energy Geothermal Salak (SEGS) di Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/11/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengapresiasi PT Star Energy, Kementerian ESDM, PLN Indonesia Power, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Bogor atas kontribusi mereka dalam menjaga keberlanjutan energi hijau nasional. Ia menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam pengembangan energi panas bumi di PLTP Gunung Salak.

“Kawasan hijau ini telah menjadi sumber energi hijau yang strategis. PLTP Gunung Salak adalah salah satu tulang punggung pasokan listrik Jawa–Bali, sehingga seluruh aspek teknis, sosial, lingkungan, dan regulasi harus kita kawal bersama,” ujar Ibas, Jumat.

1. Panja minta rencana pengeboran sumur harus lebih transparan

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas). (IDN Times/Ilman Nafian)

Ibas mengatakan, terdapat empat catatan pengawasan Panja Ketenagalistrikan terhadap proyek energi yang dikelola PT Star Energy.

Pertama, transparansi sosialisasi. Panja mencatat, proses sosialisasi terkait rencana pengeboran sumur baru di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih perlu disampaikan secara lebih jelas, terbuka, dan inklusif.

“Setiap proyek energi baru terbarukan harus memiliki legitimasi publik yang kuat. Transparansi adalah kunci,” kata dia.

Kedua, pentingnya koordinasi antara pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ibas mengatakan, sejauh ini, pemda belum sepenuhnya menerima penjelasan lengkap terkait kegiatan pengeboran sumur baru.

“Diperlukan koordinasi yang tepat dan menyeluruh dalam setiap proyek strategis energi, hingga tingkat daerah,” ujar Ibas.

Ketiga, pentingnya mitigasi lingkungan dan geohazard. Dia menjelaskan, Gunung Salak merupakan kawasan konservasi dengan potensi risiko seperti longsor, perubahan air tanah, dan getaran seismik.

Panja Ketenagalistrikan ingin memastikan monitoring risiko, mekanisme mitigasi, serta jaminan keselamatan masyarakat berjalan secara akurat dan konsisten selama proyek berlangsung.

Keempat, pentingnya kebutuhan data teknis. Ibas menekankan, perlunya data rinci terkait kapasitas pembangkit, efisiensi, kinerja sumur, dan rencana ekspansi guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional.

"Panja juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dengan PT PLN Indonesia Power dalam stabilitas penyerapan listrik dan keandalan jaringan," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

2. Pamer program SBY soal konversi minyak tanah ke LPG

Ilustrasi LPG 3 Kg. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Lebih lanjut, Ibas mengingatkan, Indonesia pernah memiliki contoh keberhasilan besar dalam kebijakan energi, yaitu program konversi minyak tanah ke LPG (2007–2010) pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Program tersebut menyalurkan 44,6 juta paket LPG, sehingga berhasil menghemat Rp19,34 triliun, dan mendorong tumbuhnya industri nasional peralatan gas.

“Kebijakan energi yang tepat dapat melahirkan industrialisasi dan kemakmuran nyata bagi rakyat. Kita ingin pengembangan panas bumi di Gunung Salak memberikan multiplier effect yang sama,” ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

3. Energi panas bumi harus jadi sumber kesejahteraan

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan istri hadir di Gedung DPR/MPR jelang pelantikan presiden dan wapres terpilih, Prabowo dan Gibran, pada Minggu (20/10/2024). (IDN Times/Fauzan)

Panja Ketenagalistrikan menegaskan empat rekomendasi utama bagi pengembangan energi baru terbarukan ke depan. Antara lain, percepatan izin yang akuntabel, penguatan transparansi data operasional, peningkatan koordinasi dan alur informasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, serta kepastian investasi berkelanjutan serta penyaluran dana produksi dan CSR yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Panas bumi bukan hanya sumber listrik, tetapi harus menjadi sumber keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutur Ibas.