Jakarta, IDN Times - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau audiensi bersama keluarga mendiang NS, seorang bocah asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga disiksa ibu tirinya hingga meninggal dunia.
Adapun, rapat tersebut dihadiri Kapolres Sukabumi AKBP Samian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), ibu kandung NS, dan kuasa hukumnya. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
"Rapat hari ini kita laksanakan bukan untuk mengintervensi jalannya penyidikan, tetapi untuk memastikan agar pengusutan kasus wafatnya NS benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga almarhum bisa benar-benar mendapatkan keadilan," kata Habiburrokhman saat memimpin rapat, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Habiburrokhman mengatakan, publik selama ini telah mempertanyakan kejanggalan kematian NS, termasuk sudah berapa lama kekerasan penyiksaan yang dialami oleh almarhum.
Selain itu, ia mengatakan, pelaku kekerasan terhadap NS dicurigai bukan hanya ibu tirinya, melainkan ada orang lain yang juga diduga terlibat.
"Lalu publik juga curiga bahwa pelaku bukan hanya ibu tiri almarhum saja, melainkan ada orang lain yang juga terlibat; apakah dalam kapasitas membantu tindak pidana, bersama-sama melakukan tindak pidana, atau membiarkan terjadinya tindak pidana," kata dia.
"Patut dipertanyakan mengapa orang-orang di sekitarnya diam saat almarhum dalam keadaan sakit parah, digeletakkan di lantai beralas tipis," sambungnya.
Dalam kasus ini, TR, ibu tiri NS kini ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman berat.
Peristiwa dugaan kekerasan itu ternyata bukan satu kali terjadi. TR dengan tega menyakiti NS sejak 2023. Bahkan, pada November 2024, sempat ada laporan polisi, namun berakhir damai.
"Kami tetapkan dengan pasal sangkaan, ya Pasal 80 juncto Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," kata Samian.
"Penyidik bekerja profesional dengan mengumpulkan alat bukti secara scientific crime investigation yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah."