ICJR Minta Pemaksaan Aborsi Masuk Kekerasan Seksual di RKUHP
Jakarta, IDN Times - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengungkapkan pemaksaan aborsi perlu diatur sebagai kekerasan seksual, di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal ini diungkapkan peneliti ICJR Maidina Rahmawati.
"Yang perlu kita dorong ke depannya adalah untuk memastikan bahwa perumusan pemaksaan aborsi ini dinyatakan secara tegas di dalam RKUHP, bahwa sebagai bentuk kekerasan seksual," kata dia dalam webinar bertajuk "Respons RKUHP Terhadap UU TPKS: Memaksimalkan Pemulihan Korban"' dilansir Kamis (26/5/2022).
1. Pelu ditegaskan agar definisi pemaksaan aborsi ada di UU TPKS
Maidina menjelaskan pengaturan soal pemaksaan aborsi sudah ada di Pasal 347 KUHP, dan diperbaharui kembali di Pasal 469 ayat 2 dan 3 RKUHP. Namun perlu ditegaskan agar definisi pemaksaan aborsi sebagai bentuk kekerasan seksual dalam UU TKPS.
"Sehingga dia menjadi subjek dari hukum acara, pengaturan hak korban pidana yang dimuat di dalam UU TPKS," ujarnya.