ICJR Minta Pemaksaan Aborsi Masuk Kekerasan Seksual di RKUHP

Maidina menjelaskan pengaturan soal pemaksaan aborsi sudah ada di Pasal 347 KUHP, dan diperbaharui kembali di Pasal 469 ayat 2 dan 3 RKUHP. Namun perlu ditegaskan agar definisi pemaksaan aborsi sebagai bentuk kekerasan seksual dalam UU TKPS. 

"Sehingga dia menjadi subjek dari hukum acara, pengaturan hak korban pidana yang dimuat di dalam UU TPKS," ujarnya.

Selain itu, ICJR juga merespons RUU TPKS setelah sah menjadi undang-undang. Pertama, UU TPKS dinilai belum mencapai pengaturan yang presisi untuk kodifikasi pengaturan kekerasan seksual. 

"Karena masih ada banyak ketentuan terkait tindak kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang lain, dan memang dalam proses pembahasannya muncul rekomendasi listing tindak pidana yang berdimensi kekerasan seksual, tapi diatur dalam undang-undang lain," ujar Maidina.

Listing tersebut, kata dia, jadi sesuatu yang perlu diapresasi karena akhirnya undang-undang lain bisa jadi subjek UU TPKS yang mengatur hukum acara dan pembuatan hak korban, walau listing dianggap masih general karena menyebutkan hanya dalam bentuk delik atau tindak pidananya saja, tanpa merujuk pada ketentuan dalam pasal mana yang mengampu.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022, tidak memasukkan pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam perumusan jenis kekerasan seksual.

Dalam pembahasannya, pengaturan tersebut sudah ada di dalam KUHP dan pembaharuannya atau reformasinya akan dimuat dalam RKHUP. UU TPKS memiliki 93 pasal dan 12 bab yang terdiri dari sembilan jenis kekerasan seksual.

"UU TPKS juga memuat sembilan tindak pidana lain sebagai kekerasan seksual, dan juga membuka adanya peluang adanya pengaturan di masa depan, yang mana selama itu disebutkan sebagai kekerasan seksual di undang-undang baru, ke depannya dia juga menjadi subjek dari UU TPKS itu sendiri," kata Maidina.

Rekomendasi ICJR untuk pembahasan RKUHP, diharapkan bisa menginisiasi diskusi lanjutan soal isu ini. Maidina menyebut pihaknya berharap ada pembaruan pengaturan pemerkosaan, yang sudah diakomodir namun perlu dikawal.

Lalu, pengaturan penegasan pemaksaan aborsi sebagai kekerasan seksual. Perbaikan Pasal 6 huruf a, b, c UU TPKS melalui RKUHP terkait gradasi ulang soal perbedaan pelecehan fisik, pencabulan, dan pemerkosaan.

Selain itu, ICJR menyoroti belum jelasnya listing UU TPKS merujuk pada pasal yang mana. Sedangkan dalam legislasi, ICJR juga mempertanyakan model pengaturan blanco dan listing tindak pidana yang akan dirumuskan seperti apa.