ICW Beberkan 8 Kasus Bukti Impunitas dan Reformasi Polri Tak Tuntas

Agus menjelaskan, baru-baru ini publik kembali dikejutkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terhadap lima polisi calo seleksi penerimaan siswa Bintara Angkatan 2022.

Dari tindakan tersebut, mereka hanya dikenakan sanksi etik yang beragam mulai dari demosi, penempatan khusus, dan penurunan jabatan satu tingkat hingga potongan tunjangan.

“Sanksi etik minus pidana melanggengkan impunitas polisi. Kami menilai Kepolisian tidak pernah serius melakukan penindakan terhadap perilaku koruptif anggotanya. Alih-alih menindak, pendekatan yang diambil hanya sebatas memberi sanksi etik yang menurut kami akan melanggengkan impunitas dan tidak menimbulkan efek jera (deterrent effect),” ujar Agus.

Seharusnya, menurut Agus, baik sanksi etik dan pidana harus dilakukan secara paralel. Kepolisian seharusnya juga mengedepankan penegakan hukum pidana.

“Karena tindakan yang dilakukan oleh para anggota kepolisian secara berjamaah tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai pidana korupsi dan atau pidana dalam jabatan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) dan/atau Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” imbuhnya.

Agus kemudian membeberkan delapan kasus, dimana Polri menghukum anggotanya yang melakukan tindak pidana melalui pendekatan etik tanpa proses hukum pidana.

1. Kasus penerimaan anggota Polri dengan hasil pungli hampir mencapai Rp2 Miliar yang melibatkan anggota Polisi di Polres Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT) 2022

2. Kasus tujuh Perwira Polisi dan seorang PNS yang diduga terlibat pungli dalam penerimaan calon Brigadir Polisi tahun 2016 dan Sekolah Inspektur Polisi Sarjana tahun 2017 di Sumatera Selatan

3. Kasus dugaan suap dan penggelapan dalam jabatan perkara narkotika, yakni eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang hanya mendapatkan sanksi etik tanpa pidana

4. Kasus dua terdakwa dalam kasus penyerangan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang masih menjadi Anggota Aktif meski terbukti melakukan tindak pidana

5. Kasus Iptu TK yang berkali-kali melakukan kekerasan terhadap masyarakat di Ambon hanya dijatuhi sidang etik berupa pemecatan tidak dengan hormat (2022)

6. Kasus Penyiksaan M. Fikry dkk oleh Anggota Polsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi yang sampai sekarang tidak ditindaklanjuti (2022)

7. Kasus Penyiksaan yang dilakukan enam aparat Polres Tanah Datar Sumatera Barat terhadap Viora Andika hanya diberi sanksi berupa permintaan maaf kepada institusi kepolisian dan korban secara lisan (2021)

8. Kasus Unlawfull Killing dua mahasiswa Universitas Halu Oleo hanya sampai sidang etik dengan sanksi teguran lisan hingga penundaan kenaikan pangkat (2019)

“Semakin jamaknya impunitas di tubuh Kepolisian tentu bertentangan dengan prinsip jaminan ketidakberulangan dalam HAM (guarantees of non recurrence) dan lebih jauh dari itu menunjukkan bahwa Kepolisian tidak memiliki kemauan yang serius dan tidak bersedia di reformasi secara struktural, instrumental dan kultural,” ucap Agus.

Terlebih, berdasarkan catatan ICW, perilaku koruptif anggota kepolisian hampir terjadi dalam berbagai level, tak terkecuali pada saat seleksi penerimaan Anggota Polri. Selain tidak pernah ditindak secara tegas, tindakan ini terus terjadi karena lemahnya transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan Kepolisian.

Oleh karenanya, percaloan penerimaan anggota Polri merupakan salah satu isu penting dalam agenda reformasi Kepolisian di sektor manajemen sumber daya manusia (human resources).

“Kasus-kasus seperti ini terus mengalami pengulangan, kami berpendapat sistem penerimaan Anggota Polri harus dievaluasi dan dibenahi dengan menetapkan sistem dan pengawasan seleksi yang melibatkan peran penuh pihak eksternal seperti Lembaga Independen Negara, Akademisi, serta masyarakat sipil dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan demokratis,” kata Agus.

Atas kasus-kasus tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polisi mendesak Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit agar memerintahkan seluruh satuan di bawahnya untuk melakukan proses pidana terhadap anggota yang melakukan tindak pidana korupsi khususnya dalam kasus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

“Kepala Kepolisian RI menindaklanjuti komitmennya untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan (PRESISI) khususnya dengan mengevaluasi Penerimaan Anggota Polri agar melibatkan peran aktif dan/atau partisipasi pihak eksternal,” kata dia.

Pemerintah dan DPR RI juga diminta untuk menangani permasalah serius di tubuh Polri secara aktif dengan melanjutkan agenda reformasi Kepolisian secara instrumental, kultural dan struktural melalui perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan.

“Presiden segera membentuk Tim Independen Percepatan Reformasi Polisi yang bekerja secara langsung di bawah Presiden, guna memastikan reformasi terjadi di semua aspek Kepolisian RI,” kata Agus.

IDN Times sudah berusaha meminta tanggapan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo namun hingga saat ini belum ada jawaban.