ICW dan KontraS Soroti Anggaran Sirekap Rp3,5 Miliar Malah Error

23 Feb 2024, 16:35 WIB

Petugas KPU Kota Depok melakukan perbaikan data pada sistem Sirekap yang sempat mengalami kesalahan dalam pembacaan hasil formulir C1. (IDNTimes/Dicky)

Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai bahwa portal milik KPU Sirekap gagal dan cacat.

Peneliti dan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, menilai KPU menyajikan portal keterbukaan informasi yang tidak siap untuk diakses oleh publik. Padahal anggaran yang bersumber dari pajak dialokasikan untuk portal tersebut sebesar Rp3,5 miliar.

“Ini sangat disayangkan karena Sirekap sendiri menghabiskan jumlah anggaran hingga Rp3,5 miliar, yang mana itu bukan dalam jumlah kecil itu berasal dari pajak publik,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (23/2/2024).

1. Permasalahan yang besar dalam hal transparansi

Konferensi pers Komisi Pemilihan Umum (KPU), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan memaparkan temuan awal terkait kekacauan pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 (instagram.com/kontras_update)

KPU dinilai gagal menyajikan informasi publik. ICW pun sangat menyayangkan kondisi ini.

"Jadi itu sekali lagi, ada permasalahan yang besar dalam hal transparansi pemilihan Umum 2024 yang gagal diselenggarakan oleh KPU, dan ini tidak bisa dianggap remeh karena transparansi bagaimanapun adalah pintu masuk untuk mengawasi pemilu yang berjalan bersih, jujur dan adil,” ujarnya.

2. Sikadeka soal dana kampanye yang tak bisa diakses

Penjual jamu keliling melintas di dekat alat peraga kampanye (APK) di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (12/2/2024). (ANTARA FOTO/Arnas Padda)

Bukan hanya Sirekap, ICW dan KontraS juga menyoroti portal informasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Portal ini berkali-berkali mengalami down yang mengakibatkan publik tidak dapat mengakses informasi mengenai dana kampanye.

"Sebabnya, portal tersebut tidak memberikan rincian secara detail mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye," kata dia.

3. Cikal bakal praktik korupsi

IDN Times/Debbie Sutrisno

Selama kampanye, utamanya mendekati hari pemungutan suara, informasi dana kampanye perlu diketahui oleh publik agar mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan kepatutan kandidat ataupun parpol dalam melaporkan dana kampanye. Hal ini dikhawatirkan menjadi cikal bakal praktik korupsi.

"Tertutupnya informasi dana kampanye ini sangat berpotensi menjadi cikal bakal terjadinya praktik korupsi di kemudian hari," ujar Egi.