ICW Datangi Kantor Luhut, Minta Klaim Big Data 110 Juta Dibuka
Jakarta, IDN Times - LSM antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada Rabu (30/3/2022). Mereka datang terkait dengan klaim Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut ada 110 juta pengguna internet yang mendukung penundaan Pemilu 2024
"Pada hari ini ICW resmi mengirimkan surat keterbukaan informasi publik kepada saudara Luhut perihal pernyataannya tentang big data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan Pemilu 2024," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.
1. Pejabat publik harus sampaikan informasi dengan tanggung jawab
Kurnia menjelaskan, setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik harus dijelaskan juga bagaimana metodologi, waktu pelaksanaan, dan tujuannya. Menurutnya, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang keterbukaan informasi publik.
"Sebab, kami mencermati sejumlah aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kemenko Marinves tidak terdapat klausula tugas untuk berbicara soal politik. Sehingga ini menjadi concern ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh saudara luhut," ujarnya.