ICW Datangi Kantor Luhut, Minta Klaim Big Data 110 Juta Dibuka

30 Mar 2022, 13:39 WIB

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - LSM antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada Rabu (30/3/2022). Mereka datang terkait dengan klaim Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut ada 110 juta pengguna internet yang mendukung penundaan Pemilu 2024

"Pada hari ini ICW resmi mengirimkan surat keterbukaan informasi publik kepada saudara Luhut perihal pernyataannya tentang big data pengguna internet yang diduga mendukung penundaan Pemilu 2024," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

1. Pejabat publik harus sampaikan informasi dengan tanggung jawab

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi (IDN Times/Aryodamar)

Kurnia menjelaskan, setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik harus dijelaskan juga bagaimana metodologi, waktu pelaksanaan, dan tujuannya. Menurutnya, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang keterbukaan informasi publik.

"Sebab, kami mencermati sejumlah aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kemenko Marinves tidak terdapat klausula tugas untuk berbicara soal politik. Sehingga ini menjadi concern ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh saudara luhut," ujarnya.

2. ICW minta Jokowi evaluasi Luhut andai terbukti sampaikan data tak benar

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (IDN Times/Hana Adi Perdana)

ICW mempertanyakan secara hukum apa kaitannya pengumpulan data yang dimaksud Luhut dengan tugas sebagai Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi. Selain itu, ICW juga mempertanyakan proses pengumpulan data tersebut.

"Sebab, selama ini kami mencermati pemberitaan cukup banyak pihak-pihak yang concern terhadap data tersebut dan justru meragukan keabsahan legalitas pencarian big data tersebut," ujarnya.

"Kami tentu gak menginginkan seorang pejabat publik bicara tanpa ada bukti yang konkret. Kalau ini dia tidak bisa jelaskan, maka seharusnya presiden dapat menegur dan mengevaluasi kinerja saudara Luhut karena bicara tanpa disertai kewenangan dan juga data yang jelas," lanjutnya.

3. Luhut klaim ada 110 juta warganet dukung penundaan pemilu

Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Sungai Ciliwung. (dok. Humas Kemenko Marves)

Sebelumnya, Luhut mengklaim rakyat menginginkan Pemilu 2024 bisa ditunda hingga satu hingga tiga tahun. Ia mengatakan rakyat yang ingin agar pemilu 2024 ditunda jumlahnya banyak, maka aspirasi tersebut harus didengar partai politik dan DPR.

"Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ungkap Luhut ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube, Jumat (11/3/2022).

Luhut mengklaim rakyat menengah ke bawah ingin situasi Indonesia tenang. Mereka, kata dia, ingin fokus kepada pemulihan ekonomi.

"Kita kan kemarin seolah sakit gigi ketika mendengar (perpecahan) seperti kampret lah, cebong lah, kadrun lah. Itu kan menimbulkan dampak yang gak baik. Masak terus-terusan mau seperti itu. Ya, kita coba tangkap aspirasi publik dari big data tadi," katanya.

Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu mengklaim ada aspirasi dari publik yang mempertanyakan untuk apa menghabiskan dana lebih dari Rp100 triliun agar pemilu 2024 bisa digelar di tengah kondisi pandemik COVID-19.

"Itu yang rakyat ngomong," tutur dia.

Luhut bahkan mengklaim kelompok yang mendukung ide penundaan Pemilu 2024 merupakan pemilih Partai Demokrat, PDIP, PKB, Golkar hingga Partai Gerindra.

"Kan mereka (pemilih parpol) akan melihat, (parpol) mana yang mendengarkan suara kami," ujarnya.