ICW: Politisi Tergiur dengan Anggaran di Kemenag Mencapai Rp62,1 T

Cerita yang disampaikan oleh mantan Inspektur Jenderal Kemenag, Mochammad Jasin sangat mengejutkan. Ia menyebut peran aktif ketua umum parpol untuk sowan ke kementerian di mana kadernya duduk sudah mulai terjadi pada 2016 lalu. Sayangnya, ketika itu, Jasin tidak bisa lagi melakukan fungsi pengawasannya karena sudah diminta mundur oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. 

Menurut Jasin, ketika itu berkembang rumor untuk menjadi Kepala Kanwil harus menyiapkan uang sebesar Rp2 miliar - Rp3 miliar. 

"Itu range tarif kalau di daerahnya tidak banyak sekolah atau madrasah negeri. Ada juga yang dibanderol sampai 4 (Rp4 miliar). Karena kanwil itu kan posisinya nomor satu di provinsi yang impactnya bisa sampai ke bawah," kata Jasin di program yang sama. 

Ia mengaku semula tidak percaya dengan rumor tersebut. Namun, setelah terjadi tangkap tangan yang dilakukan KPK, barulah Jasin yakin apa yang ia dengar sebelumnya bukan sekedar rumor. 

Hal lain yang diungkap oleh Donald Fariz yakni tak lama usai terjadi tangkap tangan terhadap Muhammad Romahurmuziy, ia sempat berkomunikasi dengan salah seorang koleganya di PPP. Namun, sayangnya, Donald tidak bisa mengungkap siapa politisi PPP yang diajak berkomunikasi. 

Menurut politisi PPP itu, mereka sudah tidak lagi terkejut apabila pria yang akrab disapa Rommy itu tertangkap oleh KPK. 

"Di dalam pesan pendek, rekan saya ini mengatakan tiga kata saja: 'sudah diingatkan berkali-kali'. Dengan tiga kata itu, saya menangkap bahwa informasi itu bukan sekedar menjadi isu publik tetapi juga permasalahan di internal PPP," tutur Donald. 

Praktik menggunakan pengaruh dari seorang ketua umum parpol ke kadernya yang menjadi Menteri diduga tidak hanya terjadi di Kementerian Agama saja. Sebab, ada Menteri-Menteri lain yang merupakan kader parpol duduk memimpin kementerian lain. 

Sementara, hubungan Menteri yang menjadi kader dengan parpol masih erat ketika ia memimpin. Itu sebabnya, tak heran apabila nanti ada kasus lain serupa yang diungkap oleh lembaga antirasuah. 

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif sempat mengimbau agar parpol tidak ikut cawe-cawe di kementerian yang dipimpin oleh kadernya. 

"Karena itu nantinya akan menyulitkan menteri itu untuk bekerja. Bayangkan saya seorang menteri, tapi saya juga kader partai tertentu, kalau misalnya sering digangguin pasti sulit untuk bekerja secara profesional. Kami harap pada partai politik yang kadernya banyak menjadi ASN, berikan mereka kesempatan jadi menteri. Karena itu berdampak ke nama baik parpol tersebut," kata Syarif menjawab pertanyaan IDN Times pada Selasa kemarin di Hotel Sari Pan Pacific.