ICW: Saat UU Baru Berlaku, KPK akan Vakum Tangkap Koruptor

ICW justru menyesalkan mengapa di penghujung tahun, kewenangan komisi antirasuah untuk menangkap koruptor malah hilang pasca UU baru berlaku pada (17/10) mendatang. Sebab, dalam penilaian Donal, justru penghujung tahun 2019 adalah "musim korupsi." Hal itu lantaran pada September 2020, KPU menggelar pilkada serentak di sekitar 270 kota. Proses pendaftaran kepala daerah sudah dimulai pada Desember 2019. 

"Artinya, KPK akan kehilangan momentum untuk mengawasi transaksi politik paling penting yakni kontestasi Pilkada 2020," kata Donal. 

Berkaca dari pilkada 2018 menghasilkan begitu banyak calon pemimpin di daerah yang ternyata korup. Maka, situasi serupa jelang Pilkada 2020 tak jauh berbeda. 

Sementara, publik sudah tak bisa lagi berharap kepada kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam upaya penindakan. Sebab, komisi antirasuah hadir, lantaran dua institusi penegak hukum itu dinilai tak mampu berantas rasuah. 

Donal juga memproyeksi memasuki pemerintahan di periode kedua, Jokowi tidak akan memberikan prioritas kepada isu penegakan hukum dan korupsi. Hal itu sebenarnya sudah bisa mulai ditebak saat mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bolak-balik hanya berbicara mengenai investasi.

"Persoalan pemberantasan korupsi hanya diizinkan pada persoalan perizinan. Memang pemerintah juga sempat membentuk satgas pungli, namun hingga hari ini kita tidak tahu bagaimana pencapaian satgas tersebut," kata Donal pada siang tadi. 

Hal itu, Donal melanjutkan, tidak terlepas dari hubungan antara Jokowi dengan KPK yang berjarak selama satu tahun terakhir. Hal itu dipicu adanya ketidakpercayaan dari Jokowi kepada komisi antirasuah. Padahal, informasi yang didengar oleh mantan Wali Kota Solo itu terkait KPK masih sumir. 

"Misal, saya mendengar bahwa Presiden diiinformasikan ia telah disadap (oleh KPK). Ada pula informasi yang belum terbukti akan ada OTT terhadap orang dekat Presiden yang sedang bertugas di Istana atau ada OTT terhadap tim kampanye Presiden," tutur Donal.

Menurut Donal informasi yang belum terbukti kebenarannya itu bisa saja diembuskan oleh orang-orang di sekitar Jokowi yang tidak suka terhadap KPK. 

Melihat begitu gentingnya situasi yang ada kini, maka ICW menilai Perppu menjadi satu-satunya jalan paling cepat untuk menunda berlakunya UU baru yang sudah disahkan pada (17/9) lalu. Perppu dinilai menjadi langkah paling kilat dibandingkan proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) dan legislative review di DPR. 

"Dengan begitu informasi yang simpang siur mengenai KPK dan proses pelantikan capim KPK bisa diclearkan. Sedangkan judicial review dan legislative review memakan waktu yang cukup lama," kata Donal. 

Presiden Jokowi, ia melanjutkan bisa saja mengeluarkan Perppu agar UU baru yang sudah disahkan pada (17/9) lalu bisa ditunda. Lalu, lakukan koreksi secara bersama-sama terhadap pasal-pasal di UU baru yang bermasalah. 

Sementara, terkait kalkulasi politik antara Jokowi dengan partai pendukungnya, menurut Donal itu menjadi tanggung jawab mantan pengusaha mebel itu ketika di Solo. Justru, kata Donal, soal kalkulasi politik terkait diterbitkannya Perppu KPK bukan menjadi beban publik. Itu adalah beban Jokowi sebagai pemimpin negara. 

"Jangan jadikan beban itu dipikul oleh publik untuk ikut memikirkan apakah partai politik pengusung setuju atau tidak (dengan UU baru KPK)," tutur dia lagi.