ICW Ungkap Cara ASN Dipolitisasi untuk Kepentingan Pilkada 2024

ICW memprediksi, praktik pengerahan ASN untuk kepentingan politik akan meningkat di pilkada yang digelar November 2024 nanti. Modusnya, kepala daerah tertentu akan menggerakkan ASN untuk memenangkan kandidat yang didukung.

"Tapi ternyata di pilkada itu lebih marak, karena kepala daerah itu terutama incumbent atau bahkan sekarang pejabat, andai kata dia mendukung salah satu calon, dia bisa mengarahkan ASN untuk memilih kandidat yang dia dukung," tutur Egi.

Salah satu cara yang dilakukan untuk memobilisasi ASN ialah dengan memberikan imbalan dan ancaman. Egi memberikan contoh, ASN yang taat dengan instruksi yang diberikan untuk mendukung kandidat tertentu akan diberikan imbalan. Sementara bagi ASN yang membangkang bakal dikenakan sanksi secara tidak langsung, berupa mutasi.

"Modelannya juga bermacam-macam, ada yang sifatnya dengan imbalan ataupun juga hukuman. Dengan imbalan dalam arti, ketika misalnya seorang ASN itu mendukung calonnya, ketika si calon itu menang, dalam pemilu nanti, dalam pilkada nanti, dia bisa mendapatkan posisi yang lebih baik dari sebelumnya, naik jabatan. Atau juga dalam hal ini adalah hukuman, dalam arti ketika dia tidak menjalankan praktik atau komando itu, dia bisa dimutasi, diturunkan jabatan, atau dipindah ke posisi yang tidak diinginkan," ungkap Egi.

Lebih lanjut, kata Egi, selama kecurangan Pemilu 2024 lalu tidak diusut dan diadili, maka perilaku culas pada gelaran pemungutan suara akan menjadi hal yang wajar. Bahkan, kecurangan akan terus berpotensi terjadi di setiap gelaran kontestasi, baik pilpres, pileg, maupun pilkada.

"Kita harus ingat bahwa, tidak ada pengungkapan secara patut ataupun adil terhadap kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 lalu, sehingga itu akan menjadi ternormalisasi, orang-orang akan berani untuk melakukan praktik kecurangan dan sekali lagi itu akan terjadi secara masif di Pilkada 2024," bebernya.