Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Ikuti Arahan Prabowo, Ini Cara Kepolisian Berantas Tambang Ilegal

Santi Dewi
ilustrasi tambang timah di Indonesia (djkn.kemenkeu.go.id)
ilustrasi tambang timah di Indonesia (djkn.kemenkeu.go.id)

Intinya sih...

  • Penyelundupan timah biasa dilakukan lewat jalur laut

  • Kepolisian dorong perbaikan sistem harga dan tata niaga timah

  • Prabowo berjanji bakal tindak tambang ilegal tanpa pandang bulu

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berkomitmen untuk memberantas tambang ilegal di Tanah Air, khususnya di Bangka Belitung yang ramai penambangan ilegal timah. Kepolisian memiliki dua strategi untuk memberantas tambang ilegal tersebut, yakni pencegahan dan penindakan.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni mengatakan, salah satu strategi pencegahan yakni kepolisian terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha tambang. Selain itu, bila terjadi pelanggaran, pihaknya akan terus melakukan penindakan.

Ia juga mewanti-wanti mitra PT Timah Tbk (TINS) yang melakukan penambangan di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Timah, agar praktik penambangan harus dilakukan sesuai dengan aturan praktik pertambangan yang benar atau good mining practice. Caranya dengan menyetorkan hasil timahnya ke PT Timah selaku pemegang resmi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Kalau pun melakukan penambangan di dalam IUP PT Timah juga harus sesuai aturan good mining practice dan menyetorkan ke PT Timah," ujar Irhamni di dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

"Yang menambang di dalam IUP PT Timah harus tertib, diserahkan atau disetorkan ke PT Timah," imbuhnya.

1. Penyelundupan timah biasa dilakukan lewat jalur laut

Ilustrasi penyelundupan. (Dok. pertamina)

Lebih lanjut, Irhamni mengatakan, salah satu cara penindakan yaitu dengan rutin melakukan penangkapan penyelundupan timah. "Dalam satu tahun terakhir, kami mencatat 5-6 kali penangkapan kasus penyelundupan timah. Umumnya penyelundupan dilakukan melalui jalur laut dengan tujuan Malaysia dan Singapura," kata jenderal bintang satu itu.

Ia menambahkan, penegakan hukum akan terus berjalan seiring dengan upaya pembenahan tata kelola industri timah. Tujuannya, agar pengelolaannya tidak merugikan negara atau masyarakat.

"Arahan Presiden Prabowo tentang penataan industri timah menjadi perhatian serius bagi kami. Polri memastikan pengelolaan pertambangan harus memberikan manfaat bagi negara dan masyaraka," tutur dia.

2. Kepolisian dorong perbaikan sistem harga dan tata niaga timah

Tambang galian C di desa Korleko Lotim (IDN Times/Ruhaili)

Irhamni juga mengatakan, tantangan yang ditemukan oleh kepolisian di lapangan tidak hanya bersifat hukum tetapi juga ekonomi. Adanya disparitas harga antara pasar domestik dengan luar negeri menyebabkan sebagian masyarakat menjual hasil tambang ke luar negeri, karena iming-iming harga jual yang lebih tinggi.

"Untuk menutup celah itu, Polri mendorong perbaikan sistem harga dan tata niaga timah agar masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang layak tanpa harus melanggar hukum," kata Irhamni.

Pihak kepolisian mengusulkan ada penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) yang lebih kompetitif serta pemberian izin pertambangan rakyat (IPR), agar kegiatan tambang masyarakat bisa berjalan legal dan terpantau.

Pembenahan tata kelola industri timah harus menjadi gerakan bersama antara regulator, aparat penegak hukum dan korporasi negara untuk memastikan seluruh rantai pasok berjalan sesuai aturan dan memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional.

3. Prabowo berjanji bakal tindak tambang ilegal tanpa pandang bulu

Presiden Prabowo Subianto. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk membasmi semua tambang ilegal. Oleh sebab itu, ia memerintahkan aparat TNI, Polri, hingga Kejaksaan Agung agar terus melakukan upaya pengamanan kekayaan negara di seluruh wilayah Indonesia.

"Kita bertekad membasmi ilegal mining," ujar Prabowo di Bangka Belitung pada Senin, 6 Oktober 2025.

Kekayaan negara, kata Prabowo, harus digunakan semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Prabowo juga menginstruksikan agar penindakan pencurian kekayaan negara dilakukan tanpa pandang bulu.

"Saya minta diteruskan, untuk mengamankan kekayaan negara untuk rakyat kita," tegasnya.

Topics
Polritambang ilegalTimahprabowoUpdate me

Editorial Team

EditorSunariyah Sunariyah

Tonton lebih seru di