Ilusi Bangun Ibu Kota Negara Baru di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Permasalahan menyangkut pemindahan ibu kota baru sudah terjadi, bahkan sebelum kepala badan otorita dilantik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada tumpang tindih klaim kepemilikan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

Hal itu disampaikan Ketua KPK, Komjen (Purn) Firli Bahuri. "KPK menemukan ada indikasi okupansi dan klaim pihak ketiga atas lahan-lahan di sekitar IKN," ujar Firli dalam keterangan tertulis pada 22 Maret 2022. 

Komisi antirasuah juga menyoroti soal meningkatnya transaksi pertanahan di lahan sekitar IKN, serta tumpang tindih lahan dan perizinan tambang, perkebunan, kawasan hutan, dan migas. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata juga menyebut ada dugaan bagi-bagi lahan kavling di lahan IKN Nusantara. Alex menyebut KPK menerima informasi tersebut dari masyarakat.

"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling," ungkap Alex pada 10 Maret 2022. 

Apa yang disampaikan Alex bukan sekadar isapan jempol belaka. Sebab, data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan ada banyak kasus tumpang tindih penguasaan di lahan IKN Kaltim. 

Kepala Advokasi Kebijakan KPA, Roni Septian, memberi contoh Kabupaten PPU tercatat memiliki lahan sekitar 322 ribu hektare. Tapi, sekitar 218 ribu hektare atau 67 persen di antaranya dinilai mengalami masalah tumpang tindih. Berikut data rinciannya: 

• Tumpang tindih RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten di Non-Kawasan Hutan: 6,46 peresen.
• Tumpang tindih RTRW (Provinsi dan atau Kabupaten) dengan Kawasan Hutan: 3,99 persen.
• Tumpang tindih Izin/Hak atas Tanah pada Tatakan (RTRW dan Kawasan Hutan) yang sudah selaras: 45,64 persen.
• Kombinasi tumpang tindih yang melibatkan Izin/Hak atas Tanah pada Tatakan yang Belum Selaras: 11,81 persen.

KPA menilai tumpang tindih terjadi karena ada perkara konflik agraria yang belum terselesaikan sejak lama. Mereka juga menyebut perkara ini melibatkan konflik penguasaan lahan antara pemerintah dan masyarakat lokal.

"Lokasi IKN bukan tanah kosong, tanah yang menurut pemerintah dikuasai langsung pemerintah. Berdasarkan temuan kami, di lokasi IKN telah lama dikuasai petani, lokasi adat," ujar Roni dalam diskusi virtual pada 14 Maret 2022. 

Lebih lanjut, Roni menjelaskan, bila tumpang tindih lahan itu tak segera dituntaskan, maka diprediksi pemindahan ibu kota ke Kabupaten PPU bakal memicu konflik agraria yang luas.

Ia kemudian membandingkan mega proyek IKN dengan proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang selama ini juga banyak memicu konflik agraria, baik pembangunan bandara, bendungan, jalan tol, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Roni memberikan contoh konflik yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Penolakan di sana menyita perhatian luas. Sementara, pemerintah bersikukuh melanjutkan proyek tersebut.

"Bayangkan, PSN kecil yang itu dikerjasamakan dengan pengusaha, misalnya Wadas atau konflik-konflik di Kulonprogo, Majalengka (pembangunan Bandara Kertajati), sekelas itu saja menimbulkan konflik yang begitu banyak," kata dia.

Roni mengungkapkan, potensi konflik di kawasan IKN bisa sangat luas karena mega proyek tersebut mencakup lahan seluas 256.142 hektare. Luasan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Dari segi jumlah masyarakat adat saja, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada akhir 2021 telah mengidentifikasi sedikitnya 20 ribu orang akan terdampak pembangunan megaproyek IKN. Angka itu belum termasuk jumlah masyarakat lokal lain yang tidak termasuk dalam komunitas masyarakat adat, namun ruang hidupnya juga kemungkinan bakal terampas.

Namun, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta publik tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Sebab, KSP bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bakal mempercepat penyelesaian masalah agraria di IKN.

"Kami sudah berpengalaman dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria. Jadi soal itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi," ungkap Moeldoko dalam keterangan tertulis, tanpa menjelaskan lebih rinci. 

Berdasarkan ketentuan di dalam UU IKN, pendanaan menggunakan APBN dibatasi maksimal 20 persen. Sisanya harus dicari dari sumber pendanaan lain. Salah satunya menggandeng investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Calon investor yang semula sudah siap membenamkan duitnya adalah perusahaan modal ventura asal Jepang, Softbank. Namun, tiba-tiba Softbank memutuskan mundur dari pendanaan proyek IKN. 

Padahal, CEO Softbank Masayoshi Son sudah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai anggota dewan komite pengarah IKN. Selain itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, pernah menyebut Softbank bakal menggelontorkan dana investasi senilai 100 miliar dolar AS atau setara Rp1.432 triliun. 

Dikutip dari laman Bloomberg, Sabtu, 12 Maret 2022, mundurnya Softbank dari pendanaan proyek IKN disampaikan Luhut ketika diwawancarai pada Rabu, 9 Maret 2022.

"Tidak ada lagi cerita mengenai Masayoshi. Dia sudah keluar (dari pendanaan IKN)," ujar Luhut. 

Juru bicara Softbank Group membenarkan pihaknya membatalkan rencana berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN Nusantara. Meski demikian, Softbank akan tetap berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan-perusahaan di dalam portofolio Vision Fund. 

Belakangan, Softbank mengatakan melirik Sumatra Barat untuk dijadikan lokasi berinvestasi. Soal kepastian bidang investasinya, Pemprov Sumbar mengaku masih belum mendapat kabar perihal rencana ini.

Kini, pekerjaan Luhut bertambah berat. Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu mengandalkan investasi yang diperkirakan bakal dikucurkan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Bloomberg melaporkan UEA telah berkomitmen menggelontorkan sekitar 20 miliar dolar AS, untuk mendanai pembangunan tahap awal IKN Nusantara. 

Sebelumnya, melalui akun Instagramnya, Luhut memamerkan fotonya bersama putra mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. Di dalam unggahannya di akun media sosial, Luhut seolah memberi sinyal bahwa Saudi tertarik terlibat dalam proyek IKN Nusantara di Kaltim. 

"Saya menceritakan bahwa kami sedang bersiap-siap untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Saya juga sampaikan bahwa kami terbuka dengan kerja sama dalam hal energi baru dan terbarukan, hingga kerja sama dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Satu ucapan sempat terlempar usai pertemuan itu selesai. Putera mahkota menyebut bila Indonesia maju, maka Arab Saudi juga maju," tulis Luhut pada 3 Maret 2022. 

Ia menyebut datang ke Saudi atas undangan dari MBS langsung. Saat berada di sana, ia juga bertemu dengan Menteri Investasi Saudi, Khalid Al-Falih, dan beberapa CEO perusahaan Saudi untuk membahas realisasi sejumlah rencana investasi di Indonesia. 

"Di tengah pertemuan itu, saya sampaikan keinginan saya agar potensi investasi dari pihak Kerajaan Saudi dan peluang investasi Indonesia bisa berjalan beriringan," klaim Luhut.

Namun, Guru Besar dari UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, tak yakin Saudi bersedia membenamkan investasi untuk proyek seperti IKN Nusantara. Hal itu lantaran keuntungannya baru dirasakan calon investor dalam jangka waktu yang lama. 

"Siapa pun kan yang bakal menjadi investor kan pasti berharap return (keuntungan) cepat. Jadi, kalau dikatakan Softbank mundur (dari proyek IKN) karena mayoritas kepemilikan saham di sana mayoritas dikuasai oleh pengusaha dari Arab Saudi," ujar Azyumardi kepada media pada 14 Maret 2022.

Menurut Azyumardi sejak awal Saudi tidak tertarik berinvestasi di proyek semacam IKN Nusantara, meskipun pemerintah dijanjikan bakal berinvestasi di sana. 

"Boleh dilihat dari data, investasi Arab Saudi di Indonesia kan sangat sedikit. Mereka kan tertarik lebih tertarik untuk menaruh uangnya dalam bentuk saham mayoritas di Citibank, atau misalnya membangun gedung-gedung mercusuar seperti Burj Khalifa atau membeli tim-tim sepak bola di Eropa," katanya. 

Kini, muncul opsi lain untuk pembiayaan IKN Nusantara. Salah satu yang diusulkan Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, yakni lewat metode crowdfunding atau urun dana. Usulan itu mengemuka tak lama usai Softbank memilih mundur dari pendanaan ibu kota baru.

Pernyataan urun dana dijadikan salah satu opsi, terungkap ketika Bambang Susantono diwawancarai Majalah Tempo yang tayang pada 27 Maret 2022 hingga 3 April 2022. 

"Peran APBN cukup penting karena APBN akan menjadi jangkar duluan untuk membangun kepercayaan pasar atau calon investor. Masyarakat (juga) bisa (terlibat) melalui model crowdfunding. Berbagai macam creative financing (pembiayaan di luar APBN) masih terus kami coba eksplor," ungkap Bambang dalam wawancara tersebut. 

Pernyataan itu kemudian menjadi viral dan perdebatan di ruang publik. Mereka menduga skema urun dana muncul lantaran pembangunan IKN Nusantara tak memiliki duit yang cukup. 

Ketua Tim Komunikasi IKN, Sidik Pramono, menepis anggapan opsi crowdfunding baru muncul setelah Softbank batal berinvestasi di ibu kota baru Nusantara. Opsi tersebut, kata dia, sudah tertulis di dalam UU IKN Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi "pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara bersumber dari APBN atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

Sedangkan, di bagian lampiran dari UU tersebut tertulis skema pendanaan lainnya bisa berupa crowdfunding dan dana dari filantropi. "Tapi ini tentu bukan opsi satu-satunya untuk pendanaan ibu kota negara. Sekali lagi opsi crowdfunding ini masih bisa dieksplorasi," ujar Sidik kepada media, 27 Maret 2022. 

Sidik menjelaskan lebih lanjut platform dan ketentuan mengenai crowdfunding tersebut akan dimuat nanti di dalam peraturan pemerintah. "Perkara kapan metode ini akan digunakan, nanti akan diatur teknis dan detailnya," kata dia. 

Sidik memastikan pemerintah akan mencarikan pendanaan sebaik-baiknya, agar pembangunan IKN Nusantara bisa terwujud. Kepala Otorita IKN pun, kata dia, akan berusaha menekan sekecil mungkin dana yang digunakan dari APBN. 

Sidik juga menegaskan pemilihan metode crowdfunding bukan menggambarkan pemerintah kesulitan mendapatkan pendanaan untuk membangun IKN. "Ini kan salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk memiliki IKN," kata Sidik. 

Sementara, potensi pemindahan ibu kota baru menjadi proyek mangkrak sudah diwanti-wanti dari jauh hari. Salah satunya oleh anggota panitia khusus (pansus) RUU IKN, Suryadi Jaya Purnama.

Anggota Komisi V DPR RI itu menyebut seandainya diteruskan, maka biaya proyek tersebut akan membengkak atau overbudget. Ia sudah mengingatkan hal itu saat rapat pembahasan soal substansi RUU IKN. 

"Faktor-faktor penyebabnya adalah, pertama, mengabaikan studi kelayakan. Hal ini dapat terlihat dari proyek-proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodetabek, Pelabuhan Patimban, Bandara Yogyakarta, dan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga yang semua masalahnya tak lepas dari minimnya studi kelayakan,” kata Suryadi dalam keterangan tertulis pada 12 Januari 2022.

Anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, sampai saat ini tidak pernah ada penjelasan hasil studi kelayakan sebagai argumentasi terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, sebagai calon Ibu Kota Negara baru.

"Bahkan dalam Naskah Akademik (NA) RUU IKN pun tidak ada. Padahal, pemerintah sudah menunjuk lembaga konsultan asing, McKinsey, sebagai pemenang lelang studi kelayakan teknis calon lokasi ibu kota negara dengan nilai pagu Rp25 miliar dari APBN 2019. Bahkan, Rencana Induk IKN juga tidak akan dibahas sejak awal karena nanti akan diatur dengan Peraturan Presiden," kata Suryadi.

Ia mengingatkan studi kelayakan menjadi sangat penting. Sebab, mencermati postur anggaran IKN yang mencapai Rp466 triliun, sebanyak 19 persen berasal dari APBN, 54 persen melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 24 persen berasal dari investasi swasta. Dia menyebut kesuksesan KPBU dan investasi swasta adalah studi kelayakan yang dapat menjadi jaminan memperoleh pendanaan.

"(Faktor) kedua, adalah perubahan kebijakan pemerintah. Bappenas sudah menyatakan pembangunan IKN membutuhkan 15-20 tahun atau artinya minimal tiga kali pemilu," tutur Suryadi.

Karena itu, ia mempertanyakan apakah mungkin adanya jaminan dalam kurun waktu tersebut tidak akan ada perubahan kebijakan pemerintah, sehingga memberikan kepastian investasi bagi swasta.

"Contohnya, LRT Palembang dengan biaya Rp12,5 triliun menjadi mubazir karena perubahan kebijakan yang tidak jadi memindahkan kantor Gubernur Sumsel. Akibatnya LRT jadi sepi penumpang," kata anggota parlemen asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. 

Dengan alasan itu, kata Suryadi, maka tak heran bila Fraksi PKS di DPR menolak UU IKN. Apalagi berdasarkan catatan PKS, mega proyek itu tidak melibatkan partisipasi lebih banyak dari masyarakat dan para ahli. 

"Karena itu dikhawatirkan proyek IKN akan berimbas pada membesarnya faktor-faktor penyebab potensi terjadinya mangkrak dan overbudget," ujarnya.