Indeks Persepsi Korupsi RI di 2020 Anjlok, Jadi Setara Gambia

Wawan mengatakan, negara yang mempunyai ranking dan skor CPI yang sama dengan Indonesia adalah Gambia. Dalam CPI 2020 ini, lanjut Wawan, pihaknya melakukan akumulasi dan analisis terhadap negara yang mengalami peningkatan paling signifikan minimal di atas 3 poin, baik itu meningkat maupun menurun.

"Negara-negara yang paling improve setidaknya ada empat negara. Yang pertama adalah Maldive yang naik sangat signifikan 14 poin dari CPI 2019 ke 2020, Brasil yang naik 3 poin dari 35 ke 38, Kazakhstan yang naik 34 sampai 38 dan Ukraina dari 30 sampai 33," paparnya.

Untuk di Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Timor Leste dengan 40 poin, Malaysia 51 poin, Brunai Darussalam 60 poin dan Singapura 85 poin.

"Sedangkan yang sama posisinya dengan Indonesia turun 3 poin ada Islandia dari 78 sampai 75, Vanuatu juga turun dari 46 ke 43, Argentina juga turun dari 43 ke 42 dan terakhir Suriname turun dari 44 ke 38," kata Wawan lagi.

Wawan menjelaskan, rata-rata global CPI yang ada di 180 negara adalah 43 poin. Hasil ini termasuk kategori stagnan dalam 5 tahun terakhir, terhitung sejak 2015-2019.

"Artinya sebenarnya secara global, jumlah inisiatif pencegahan dan pemberantasan korupsi relatif stagnan. Karena tadi meskipun ada yang naik atau ada yang turun, tetapi ada beberapa negara juga yang mengalami perubahan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Di Asia Pasifik, skor kita juga tahun ini 45, turun satu poin daripada tahun lalu yang di angka 46," jelas dia.

Wawan menyampaikan, lebih dari 60 persen atau 2/3 negara yang di survei dalam CPI 2020 berada pada level di bawah 50 poin. Dia melanjutkan, negara dengan peringkat teratas CPI 2020 masih tidak berubah.

"Diduduki oleh negara yang dari tahun ke tahun hanya bergeser di peringkat 1 atau 2. Skor 88 ini naik 1 poin dari tahun 2019. Denmark dan New Zealand masih berada sama-sama sebagai peringkat 1 dengan bebas korupsi," kata dia.

Di peringkat 2, ada Singapura, Finlandia, Swedia dan Swiss dengan skor 85. Di peringkat 3 dengan skor 84, ada Norwegia. Kemudian peringkat 4 dan 5 dengan skor 80 ada Belanda dan Jerman.

"Sedangkan negara dengan skor CPI paling rendah, ini juga tidak berubah sama dari tahun ke tahun. Antara lain Somalia, Sudan Selatan, Syria, Yaman dan Venezuela yang masing-masing skornya ada 12, 14, dan 15," ujar Wawan.

Wawan mengatakan, ada sembilan sumber data yang digunakan oleh TII untuk menilai CPI Indonesia 2020. Pertama, Political Risk Service yang menurun 8 poin (58 ke 50) dari 2019 ke 2020. Kedua, IMD World Competitiveness Yearbook yang menurun 5 poin dari 48 ke 43.

"Global Insight Country Risk Ratings yang kita turun paling tajam 12 poin, dari 47 ke 35," kata dia.

Kemudian, World Economic Forum EOS, Bertelsmann Foundation Transformation Index dan Economist Intelligence Unit Country Ratings yang hasilnya terbilang stagnan.

"PERC Asia Risk Guide mengalami penurunan dari 35 ke 32. Varieties of Democracy kita juga mengalami penurunan dari 28 ke 26. Dan yang terakhir adalah World Justice Project–Rule of Law Index kita naik 2 poin dari 21 ke 23," ujarnya.

Wawan mengatakan, pihaknya juga melakukan korelasi sejumlah data berdasarkan analisis korupsi dan kemunduran demokrasi, pandemic violation of democratic standar index dan juga CPI 2020. Hasilnya, TII menemukan korupsi berkontribusi pada kemunduran demokrasi selama pandemik COVID-19.

"Negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi merespons krisis dengan cara-cara yang kurang demokratis," kata Wawan.

Atas temuan tersebut, TII merekomendasikan sejumlah hal. Pertama, memperkuat peran dan fungsi dari lembaga pengawas. Kedua, memastikan transparansi pada kontrak dan pengadaan.

"Seperti kita ketahui bersama bahwa pelonggaran proses pengadaan memberikan banyak peluang untuk terjadinya korupsi. Sehingga, keterbukaan kontrak harus dilakukan agar bisa menghindari penyalahgunaan wewenang, mengidentifikasi konflik kepentingan dan memastikan penetapan harga yang adil," jelasnya.

Ketiga, merawat demokrasi dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik. Keempat, menjamin akses data yang relevan. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan adanya akses data bagi masyarakat.

"Dan data yang sudah diakses oleh masyarakat perlu dijamin sebagai hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan data secara adil dan setara," tuturnya.