RI Akan Hentikan Sementara Pengiriman Mahasiwa Kerja-Magang ke Taiwan

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan perwakilan Indonesia di Taiwan yang dinamakan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei telah diminta untuk menindak lanjuti laporan itu lebih jauh. Mereka juga telah diminta oleh Kemlu pusat untuk mendalami implementasi skema kuliah-magang yang disebut dimulai sejak 2017 itu. 

"KDEI Tapiei juga telah meminta otoritas setempat untuk mengambil langkah, sesuai aturan setempat yang diperlukan guna melindungi kepentingan serta keselamatan mahasiswa peserta skema kuliah-magang," ujar Arrmanatha melalui keterangan tertulis pada Kamis (3/1).

Sedangkan, Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Didi Sumedi menyebut pihaknya telah mengirimkan tim ke universitas-universitas yang dituding melakukan praktik tersebut. Tim juga diminta untuk meminta klarifikasi ke Kementerian Luar Negeri di Taiwan. 

"Kami juga telah mengirimkan surat ke perwakilan Taiwan di Jakarta, agar sementara waktu menghentikan pemberian visa untuk persoalan magang hingga persoalan jelas," ujar Didi kepada media pada Rabu (2/1).

Pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Taiwan sesungguhnya sudah memperhatikan sejak lama program double track atau kerja magang tersebut. Berdasarkan kebijakan New Southbound Policy (NSP), program kerja magang itu legal. 

"Teman-teman mahasiswi memang harus bekerja (magang) untuk memenuhi biaya hidup dan sekolahnya, karena tidak ada beasiswa. Bahkan, ada beberapa universitas yang hanya memberikan beasiswa selama enam bulan hingga satu tahun saja," demikian dikutip dari situs PPI Taiwan pada Kamis (3/1). 

PPI Taiwan memang sudah mengonfirmasi kepada beberapa mahasiswa yang sempat disebut di pemberitaan. Mereka memastikan memang ada kelebihan jam kerja dari yang sudah ditentukan yakni 20 jam per minggu bagi pelajar. Tetapi, informasi yang mereka peroleh, seluruh jam kerja itu tetap diberikan gaji. 

"Oleh sebab itu, penggunaan kalimat 'kerja paksa' sebenarnya kurang tepat. Memang ada beberapa mahasiswa yang mengeluh capek. Tetapi ada juga beberapa mahasiswa yang menikmati hal tersebut," kata PPI lagi. 

Menyikapi laporan itu, maka Pemerintah Indonesia akan menghentikan sementara waktu perekrutan serta pengiriman mahasiswa dengan skema kuliah-kerja magang ke Taiwan. 

"Hal itu dilakukan hingga disepakati tata kelola yang lebih baik," ujar juru bicara Kemenlu RI, Arrmanatha Nasir. 

PPI Taiwan pun sepakat kalau pemerintah mengirimkan tim untuk terjun langsung dan memonitor bagaimana implementasi dari program tersebut. 

"Sehingga, pemerintah juga bisa mengetahui sejauh mana peran dan keterlibatan agen dengan permasalahannya," kata PPI Taiwan. 

Data dari Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat ada sekitar 6.000 mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Taiwan. 

"Sekitar 1.000 mahasiswa yang ikut dalam skema kuliah-magang di 8 universitas yang masuk ke Taiwan pada periode 2017-2018," kata juru bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir. 

Salah satu provinsi yang mengirimkan banyak pelajarnya ke Taiwan yakni dari Bangka Belitung. Data menyebut Pemprov Babel telah mengirimkan sekitar 147 siswa untuk program S1. Salah satu universitas tujuan mahasiswa yakni Hsing Wu University yang turut menawarkan program magang dan beasiswa kuliah. 

Dengan tingginya jumlah pelajar Indonesia di Taiwan, maka PPI di Taipei menyarankan agar kantor perwakilan Indonesia di sana memiliki seorang staf yang posisinya setara dengan atase pendidikan. Apalagi masing-masing pelajar memiliki dinamikanya. 

"Atase ini dapat membantu pemerintah mengelola, memonitor, dan mengevaluasi program-program kerja sama yang ditawarkan antara Indonesia dengan Taiwan," kata PPI di Taiwan.