Indonesia Diminta Lockdown, Fajroel Rachman: Pemerintah Sudah Siap
Jakarta, IDN Times - Penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia yang saat ini mewabah dengan sangat cepat, menyebabkan desakan kepada pemerintah untuk melakukan lockdown agar penyebaran virus asal Tiongkok ini tidak semakin parah.
Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman mengatakan ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang kekarantinaan kesehatan yang sudah ditandatangani Presiden Joko"Jokowi" Widodo.
"Di sana disebutkan tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, yang merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa, dengan ditandai penyakit menular yang berpotensi menyebar antar lintas wilayah,” ujar dia, dalam acara Indonesia Lawyer Club, Selasa (17/3) malam.
Menurut Fadjroel, lockdown sama halnya dengan karantina wilayah, dengan urutan berupa karantina rumah, karantina rumah sakit, lalu karantina wilayah.
1.Istilah lockdown bukan merupakan hal baru
Fadjroel menjelaskan, istilah lockdown bukan merupakan hal yang baru-baru ini muncul karena wabah virus corona, namun sudah ada di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan, di mana sudah disebutkan mengenai pembatasan sosial.
Pembatasan sosial memiliki tiga skala besar, yaitu meliburkan sekolah dan perkantoran, membatasi kegiatan keagamaan, serta membatasi kegiatan berkumpul di tempat atau fasilitas umum.
“Pemerintah sudah sangat siap untuk menghadapi virus ini, dengan adanya payung hukum tersebut, serta Kepres Nomor 7 Tahun 2020, tentang gugus tugas percepatan penanganan corona,” ujar Fadjroel.