Indonesia Ingatkan Australia Agar Tak Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

Kemungkinan pemerintahan Scott Morrison akan memindahkan gedung Kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem Timur disampaikan pada pertengahan Oktober lalu. Ketika itu, di hadapan media, Morrison mengaku tengah mempertimbangkan kemungkinan memindahkan kedutaan mereka. 

Pemimpin Partai Liberal tersebut mengatakan tetap berkomitmen ke solusi dua negara untuk mencapai perdamaian antara Palestina-Israel. 

"Tetapi, sejujurnya, solusi itu belum berjalan dengan baik. Tidak banyak perkembangan yang dibuat dan Anda tidak mungkin melakukan hal yang sama dan berharap hasilnya akan berbeda," ujar Morrison seperti dikutip harian The Guardian ketika itu. 

Pernyataan itu disampaikan Morrison berbarengan dengan pertemuan resmi Menlu Palestina Riyad Al-Maliki dengan Menlu Retno Marsudi di Jakarta. Lalu, apa respons Retno? Jelas, dia geram. Dalam pemberitaan media Australia, 7 News Sydney, mereka mengaku melihat pesan pendek yang diterima Menlu Marise Payne dari Retno. 

"Apakah hal itu perlu dilakukan di hari Selasa? Ini merupakan isu yang besar dan akan menampar Indonesia mengenai isu Palestina," demikian pesan pendek yang diklaim dibaca 7 News Sydney pada (17/10) lalu. 

Rupanya, menurut harian The Guardian, alasan Morrison melontarkan pernyataan itu demi kepentingan pemilu (byelection) yang berlangsung di Sydney. Partai Liberal membutuhkan kandidat mereka, Dave Sharma, mantan Duta Besar Australia untuk Israel menang di area Wentworth. 

Sementara, secara demografik di Wentworth terdapat 15 persen warga Yahudi yang bermukim di sana. Pergeseran kebijakan luar negeri dinilai sebagai peluang untuk menarik suara mereka. 

Walaupun pada kenyataannya Partai Liberal kalah dalam pemilu tersebut. Pemenangnya adalah kandindat independen Kerryn Phelps. 

Menurut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dian Islamiati Fatwa, sikap Negeri Kanguru yang mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaan mereka justru akan berpengaruh kepada warga Indonesia di tingkat grassroot. 

"Bahkan, beberapa di antara mereka ada yang radikal. Mereka bisa saja menyasar warga asing dari negara-negara barat di sini. Mereka pikir warga itu berasal dari Australia hanya karena memiliki tampang bule," ujar Dian. 

Sementara, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dari Human Rights Watch, Andres Harsono, menilai apabila kebijakan Negeri Kanguru benar-benar direalisasikan maka itu akan menjadi lampu hijau bagi kelompok Islam, baik yang moderat dan radikal untuk menghukum Australia. 

Andreas memprediksi kalau kebijakan Australia itu direalisasikan, maka akan ada demonstrasi besar-besaran di depan Kedutaan Negeri Kanguru atau kantor perwakilan mereka di kota lain. 

Sementara, menurut Perdana Menteri Morrison, mereka akan menyampaikan kajiannya untuk memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem sebelum Natal tahun ini. 

Di mata, Menteri Keuangan, Josh Frydenberg, pilihan yang diambil oleh Morrison sudah tepat untuk berpikir memindahkan kedutaan dan tidak ambil pusing dengan komentar yang disampaikan oleh Malaysia dan Indonesia. 

"Kami sudah sangat tepat memulai proses ini dan menyerukan standar ganda yang diterapkan oleh beberapa negara, termasuk di kawasan kami. Lebih luas lagi terhadap Israel, sejarah dan nilai-nilainya," kata Frydenberg.

Lalu, apakah isu ini mempengaruhi kesepakatan perdagangan bebas Indonesia dengan Australia? Semula, kesepakatan IA-CEPA itu akan diteken oleh kedua negara di sela KTT ASEAN di Singapura. Namun, rupanya hal itu ditunda. 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan sebaiknya kesepakatan yang demikian penting tidak diteken di Negeri Singa. 

"Sebaiknya, itu diteken di Indonesia atau Australia saja," kata Arrmanatha ketika memberikan keterangan pers. 

Menteri Perdagangan, Simon Birmingham, juga mengonfirmasi isu pemindahan Kedutaan Australia ke Yerusalem bukan lah penghalang kesepakatan itu tidak jadi diteken. Masalahnya ada di berbedaan penerjemahan dalam dokumennya. 

"Ada beberapa isu terjemahan yang masih harus diselesaikan pada pekan lalu, dalam penggunaan Bahasa Indonesia," ujar Birmingham kepada stasiun berita ABC pada Minggu (18/11). 

Ia menambahkan kesepakatan IA-CEPA tetap akan diteken, karena perjanjian itu menguntungkan bagi kedua negara.