Indonesia Masuk 10 Negara dengan Angka Perkawinan Anak Tertinggi

Dalam laporan yang berjudul "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda", disebutkan bahwa 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun.

Dalam 10 tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 poin persen.

"Praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tulis Deputi Bidang Statistik Sosial Margo Yuwono dalam laporan tersebut seperti dikutip IDN Times pada Jumat (20/11/2020).

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa pada 20 provinsi prevalensi perkawinan anak masih ada di atas rata-rata nasional. Provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang mencatat lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia anak.

Kemudian dalam kurun 10 tahun, prevalensi perkawinan anak di daerah perdesaan menurun sebanyak 5,76 poin persen, sementara prevalensi di daerah perkotaan hanya menurun kurang dari 1 poin persen.

Temuan dari Susenas dan studi literatur mencatat bahwa anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di perdesaan, dan memiliki pendidikan rendah.

Pekerja perempuan usia 18 tahun ke bawah lebih mungkin untuk bekerja di sektor informal dan karenanya menjadi lebih rentan apabila dibandingkan dengan perempuan dalam kelompok umur yang sama yang menikah setelah 18 tahun dan bekerja.

Selain itu, laporan tersebut juga memperlihatkan kemiskinan bukan satu-satunya faktor pendorong terjadinya perkawinan anak.

Apabila dihubungkan dengan persentase penduduk miskin, perkawinan anak terjadi di provinsi-provinsi dengan penduduk miskin yang tinggi maupun cukup rendah.

Laporan ini memberikan lima rekomendasi untuk menekan angka perkawinan anak, yakni: 

1. Penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan anak, termasuk memastikan bahwa kebijakan baik yang sudah ada tidak justru menyembunyikan fenomena perkawinan anak seperti peningkatan usia minimum perkawinan.

2. Memastikan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk mencegah dan menangani perkawinan anak bagi semua anak terutama bagi kelompok anak yang lebih rentan dibanding anak lainnya.

3. Mengatasi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak dengan memadukan pendekatan perlindungan anak, penguatan kapasitas pengasuh utama anak, dan penguatan sistem kesejahteraan anak dalam program bantuan dan perlindungan sosial.

4. Perubahan pola pikir mengenai dan perlindungan akses anak pada hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender dan partisipasi kaum muda.

5. Mendukung riset lebih lanjut yang berfokus kepada intervensi yang sudah dilakukan untuk anak perempuan yang menikah, KDRT yang terjadi setelah perkawinan anak, perkawinan anak di daerah perkotaan dan perkawinan anak laki-laki.