Ingin SKB 3 Menteri Berjalan Efektif, KPAI Minta Ada Pengawas

Dalam paparannya, Retno menyampaikan dalam SKB 3 Menteri tidak disebutkan siapa pihak yang akan melakukan pengawasan dalam jalannya SKB 3 Menteri ini. Menurutnya, SKB ini seolah korban dan keluarga korban yang diharapkan melakukan pengaduan.

"Bagaimana kalau tidak ada pengaduan karena korban takut mengadu?" ujar Retno.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim sebelumnya sudah menyebutkan terdapat beberapa opsi pengaduan yang dapat dilakukan. Termasuk lewat sejumlah jalan di portal pengaduan daring.

Dalam aturan SKB 3 Menteri disebutkan, pemerintah meminta tiap aturan di satuan/lembaga pendidikan yang bertentangan dengan isi SKB 3 Menteri untuk dihapuskan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah aturan ditetapkan.

Menurut Retno, tanpa sosialisasi yang cukup, hal itu memungkinkan terjadinya miskomunikasi terkait SKB 3 Menteri ini.

"Agar (miskomunikasi) tidak berkepanjangan, kami mendorong pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu untuk melakukan sosialisasi. Minimal satu tahun seharusnya," ujar Retno.

Lagi pula, menurut Retno, di masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam tengah pandemik COVID-19 ini, sulit memastikan apakah aturan benar-benar sudah dihapus atau belum.

Nadim menyebut, keputusan bersama ini mengatur secara spesifik sekolah negeri di Indonesia. 

Nadiem menjelaskan, sekolah negeri yang dimaksud merupakan sekolah yang diselenggarakan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia dengan agama, etnis dan diversitas apapun.

"Berarti semua yang mencakup di dalam surat keputusan bersama tiga menteri ini mengatur sekolah negeri," ujar Nadiem.