Ini Alasan BNPB Pilih Perusahaan yang Impor Reagen Sansure Tiongkok

16 Mar 2021, 16:35 WIB

Ilustrasi Swab Test (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan pembelian alat deteksi virus corona dari luar Indonesia sepanjang 2020 sesuai prosedur yang ada. Prosedur yang dimaksud adalah surat edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 pada 23 Maret 2020. Di dalam aturan itu, BNPB bisa melakukan pengadaan barang tanpa harus menjalani prosedur tender alias penunjukkan langsung.

Reagen menjadi salah satu komoditas yang diburu saat awal pandemik, lantaran produk itu digunakan dalam tes terhadap orang-orang yang diduga mengalami gejala COVID-19. Pada awal masa pandemik 2020, Indonesia tak punya produk reagen, satu-satunya jalan harus impor.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Prasinta Dewi mengatakan, penunjukkan langsung dipilih sebagai mekanisme dalam impor reagen. Sebab, pemerintah butuh reagen dalam waktu yang cepat. Sementara, sejak Maret 2020, kasus positif COVID-19 di Tanah Air terus bertambah.

"Kami juga harus mencari penyedia yang memiliki sumber daya yang sesuai kebutuhan. Tapi waktu itu kami belum punya standar atau acuan dari Kemenkes barang seperti apa yang harus kami adakan," ujar Prasinta ketika berbicara dalam diskusi virtual BNPB dengan topik "Pengambilan Keputusan dalam Situasi Darurat", Selasa (16/3/2021).

Ia mengatakan merek reagen yang diimpor ke Indonesia sesuai yang tercantum di dalam surat edaran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian Penyakit Menular di Amerika Serikat (CDC). Selain itu, merek-merek reagen itu kemudian dianalisa tim di Balitbangkes Kemenkes dan tim pakar Satgas COVID-19.

Salah satu perusahaan yang akhirnya diberikan izin mengimpor reagen adalah PT Mastindo Mulia. Berdasarkan laporan investigasi majalah Tempo pekan ini, perusahaan milik taipan Prajogo Pangestu itu mengadakan 500 ribu reagen merek Sansure. Tetapi, belakangan lebih dari separuhnya justru dikembalikan ke BNPB karena hasilnya tak akurat.

Mengapa BNPB memberi izin mengimpor reagen yang berasal dari Tiongkok itu?

1. Di awal pandemik, hanya ada satu perusahaan ajukan diri ke BNPB untuk impor reagen

Default Image IDN

Prasinta menjelaskan pada awal pandemik, BNPB tidak memiliki banyak pilihan dalam memilih perusahaan yang bersedia jadi pemasok reagen. Berdasarkan data yang dirilis Tempo dan Indonesia Corruption Watch (ICW), merek reagen yang banyak menuai masalah adalah Sansure.

Reagen itu diimpor langsung dari Tiongkok oleh PT Mastindo Mulia, perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu. Putra Prajogo, Agus Salim Pangestu mengatakan perusahaan yang ia pimpin diminta BNPB memasok 500 ribu reagen Sansure. Sebelumnya, mereka juga sudah menghibahkan 50 ribu reagen merek yang sama sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Nilai kontrak pengadaan 500 ribu reagen Sansure mencapai Rp172,5 miliar. Aslinya, PT Mastindo Mulia adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, asuransi dan griya tawang. Tetapi, ketika meneken kontrak pada 22 Juni 2020, perusahaan memasukkan keterangan sebagai penyalur alat laboratorium dan kesehatan.

Prasinta mengatakan awal tahun lalu hanya ada satu perusahaan yang bersedia jadi pemasok reagen. "Itu pun tim pakar (di Satgas) juga sudah coba membantu menelepon (mencari perusahaan yang bersedia memasok reagen), waktu itu hanya satu perusahaan dan akhirnya kami panggil," ungkapnya.

Prasinta menjelaskan dalam melakukan pemesanan semua atas pengetahuan Kepala BNPB yakni Doni Monardo. Dia mengatakan BNPB akhirnya merestui pembelian 499.200 reagen dari Tiongkok.

Namun, yang terjadi justru 483.819 unit reagen merek Sansure malah dikembalikan ke BNPB. Hal itu lantaran hasil pengetesan tidak akurat dan tak berfungsi di mesin laboratorium.

"Kami akhirnya memilih itu karena harus cepat diambil (reagen) dan cepat didistribusikan (ke laboratorium di daerah)," tutur Prasinta.

2. Banyak reagen yang dikembalikan ke BNPB karena SDM di laboratorium tak mumpuni

Ilustrasi Swab Test (ANTARA FOTO/Moch Asim)

Sementara, menurut tenaga ahli Menteri Kesehatan Bidang Penanganan COVID-19, Andani Eka Putra, permasalahan paling besar dan fatal dalam proses analisa sampel tes PCR ada di minimnya SDM. Bahkan, menurut dia, tak semua orang paham cara kerja di biologi molekuler, khususnya RNA.

"Jadi, bila COVID-19 ini ibarat pertempuran, pemeriksaan PCR adalah bagian dari perlengkapan itu, orang pergi perang tidak punya peralatan yang bagus dan kemampuan yang mumpuni. Tidak bisa menembak malah, kerjanya gak pas," ujar Andani dalam kesempatan yang sama.

Ia mengatakan SDM yang tidak terlatih itu berdampak pada lambatnya analisa sampel tes PCR, kekeliruan dalam menganalisa hingga terkontaminasi virus Sars-CoV-2.

"Memang ada pelatihan (mengenai pemeriksaan PCR), tapi tidak semua bisa (ikut pelatihan). Tidak bisa hanya diberikan satu atau dua kali, tapi harus terus menerus dengan risiko terberat terkontaminasi (virus corona)," kata Andani.

3. Kepala BNPB sempat bingung ketika hadapi awal pandemik COVID-19

Default Image IDN

Sementara, mantan relawan satgas COVID-19 Suryopratomo mengakui, pada awal masuk pandemik, pemerintah termasuk Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo bingung cara menghadapinya. Ia menceritakan diajak langsung oleh Doni pada Maret 2020 lalu untuk ikut rapat dengan para tim pakar penyakit menular.

"Pak Doni ketika itu mengatakan Pak Tomi, saya tidak tahu ini sebenarnya penyakitnya apa. Karena itu saya percaya betul kepada yang namanya tim pakar. Saya ikut masuk ke dalam ruangan kecil berisi 20 orang. Di situ Pak Doni mengatakan bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong Anda merumuskan apa yang sedang terjadi, dan apa rencana aksi yang harus kita lakukan dalam jangka pendek, menengah dan panjang," kata pria yang akrab disapa Tomi itu pada diskusi yang sama.

Padahal, sebelum kasus pertama COVID-19 diumumkan, pemerintah sempat mengaku sudah siap menghadapi bila penyakit itu benar-benar masuk Tanah Air. Namun, usai terjadi lonjakan kasus, pemerintah justru terlihat panik.

Tomi mengatakan BNPB coba mencari akses untuk bisa melobi ke Pemerintah Korea Selatan dan Tiongkok, demi memperoleh Alat Pelindung Diri (APD) dan reagen. Saat itu, hanya 50 ribu reagen yang bisa diamankan Negeri Ginseng.

Dalam diskusi itu, Tomi menegaskan, tak ada niat dari BNPB untuk mengimpor produk kesehatan apapun dengan niat buruk. Prioritas utama mereka, kata pria yang kini jadi Dubes RI di Singapura itu, hanya ingin secepatnya mencegah agar tidak ada lagi jatuh korban akibat COVID-19.

4. ICW tuding BNPB tidak cermat memilih perusahaan yang impor reagen

IDN Times/Lia Hutasoit

Sementara, peneliti dari ICW Wana Alamsyah mengatakan kondisi darurat pandemik tidak jadi pembenar ceroboh dalam melakukan impor reagen. Ia tak menampik sesuai dengan SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020, BNPB bisa menunjuk langsung perusahaan yang melakukan impor reagen.

"Tapi, ada kondisi yang perlu dilihat saat menunjuk perusahaan itu," ujar Wana kepada IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini.

Ia mengatakan sesungguhnya BNPB bisa mengontak organisasi perkumpulan perusahaan alat kesehatan dan laboratorium (Gakeslab). Organisasi itu memiliki 349 perusahaan anggota yang tersebar di 13 provinsi.

"Sepanjang penelusuran kami dengan tim KJI (Klub Jurnalis Investigasi), kami tak menemukan informasi adanya pertemuan antara BNPB dengan Gakeslab yang membahas soal alat kesehatan," ungkap Wana.

Sehingga, menurut Wana, alasan BNPB yang menyebut menunjuk PT Mastindo Mulia sebagai importir reagen lantaran hanya mereka satu-satunya perusahaan yang bersedia mengadakan, tidak masuk akal. "Itu alasan yang mengada-ada saja," tutur dia.