Ini Alasan Jokowi Buka Peluang Aktivis 98 Menjabat di Pemerintahannya

16 Jun 2019, 19:15 WIB

IDN Times/Gregorius Aryodamar

Jakarta, IDN Times - Dalam sambutannya di acara halalbihalal dengan aktivis 98, Joko 'Jokowi' Widodo menyampaikan ia tak menutup peluang bagi aktivis yang memperjuangkan lahirnya reformasi pada Mei 1998 itu untuk menjabat dalam pemerintahannya.

Saat ini, kata Jokowi, sudah banyak aktivis Mei 98 yang menjadi anggota dewan dan pejabat daerah. Namun, belum ada yang menjadi menteri, duta besar, maupun menjabat posisi strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bisa saja, kenapa tidak, dengan kemampuan yang ada bisa saja. Misalnya tidak hanya di menteri, bisa saja di duta besar, bisa saja di BUMN. Tetapi saya selalu melihat bahwa yang bersangkutan memang memiliki kapasitas, memiliki syarat-syarat yang sering saya sampaikan," ujar Jokowi dalam acara Silaturahmi dan Halalbihalal Aktivis 98 bersama Presiden di Grand Ballroom Puri Agung Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Minggu (16/6).

1. Bukan hal yang mustahil aktivis 98 menjabat

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Menurut Jokowi, aktivis 98 menjabat dalam pemerintahannya, bukanlah hal yang mustahil. Sebab, sejumlah orang di antara mereka dinilainya, memenuhi kriteria untuk mengisi posisi itu. Kriteria yang ia maksud antara lain, pemimpin berkarakter kuat dalam mengeksekusi, berani, dan kuat menjadi eksekutor dalam keputusan sulit.

"Memang dibutuhkan orang yang memiliki manajerial yang kuat dan baik, sehingga sekali lagi saya melihat potensi ini banyak dan ada di aktivis 98 yang sore hari ini hadir bersama kita," ujar Jokowi.

2. Jokowi enggan menyebut nama

IDN Times/Gregorius Aryodamar

Sayangnya Jokowi enggan menyebut siapa aktivis Mei 1998 yang dimaksudnya. Nama Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang kebetulan menjadi ketua pelaksana acara tersebut, tidak juga disebutnya.

"Saya tidak ingin menyebut nama dulu, tapi tadi ada yang nyebut Adian Adian, saya tidak ingin menyebut nama, inisial pun saya gak mau," ujar Jokowi.

3. Jokowi tak ingin ada politik identitas SARA

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Mantan Wali Kota Solo ini pun berharap dalam pemilu yang akan datang tak ada politik identitas baik unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat memecah belah bangsa. Ia pun mengimbau aktivis Mei 1998 untuk mengingatkan publik.

"Saya selalu percaya aktivis 98 mampu mengelola perbedaan-perbedaan itu, terakhir kami ucapkan selamat Idul Fitri, maaf lahir batin," ujarnya.

4. Butuh kebersamaan untuk membangun bangsa

IDN Times/Gregorius Aryodamar

Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 itu menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kebersamaan untuk memajukan dan membangun negara. Sebab, menurutnya negara ini memiliki persoalan yang besar.

"Jangan menganggap, jangan ada yang memiliki peeasaan negara ini negara kecil, negara ini negara besar dengan perbedaan-perbedaan yang sangat majemuk dan beragam, jangan sampai kita lupa itu," tegasnya.

5. Adian tak mau kepedean

IDN Times/Gregorius Aryodamar

Ditemui selepas acara, Adian mengatakan bahwa ia lebih memilih tidak menjabat dalam Pemerintahan Jokowi karena merasa tak mampu.

"Aduh enggak lah. Untuk menjadi menterinya. Pak Jokowi dia harus memiliki setengah energinya Pak Jokowi. Kalau saya, saya sudah pasang ring jantung lima enggak kuat ngikutin jalannya Jokowi lagi," ujarnya.