Ini Alasan KLHK Putus Kerja Sama dengan WWF Indonesia

Wiratno mengatakan WWF Indonesia membuat perluasan ruang lingkup kerja sama dan tidak sesuai seperti yang diteken pada tahun 1998 lalu. Pada tahun itu perjanjian yang diteken menyangkut kerja sama konservasi. Menurut Wiranto, WWF Indonesia diketahui telah melakukan hal-hal tersebut selama beberapa tahun terakhir. 

“Tentu sama sekali tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Praktik- praktik seperti ini telah dilakukan oleh WWF selama bertahun-tahun. Itu harus diakhiri," ungkapnya melalui keterangan tertulis. 

Sementara, dalam keterangan tertulis yang diunggah di situs resmi mereka, WWF Indonesia menyebut pemutusan kerja sama itu dilakukan secara sepihak. Mereka pun menyayangkan tindakan tersebut. 

"Kami tidak diberikan ruang komunikasi dan berkonsultasi langsung untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat seperti seperti yang tertulis dalam perjanjian kerja sama antar kedua negara," ujar Ketua Dewan Pembina Yayasan WWF Indonesia, Kuntoro Mangkusubroto dalam keterangan tertulis pada (28/1) lalu. 

Wiratno mempertanyakan tanggung jawab Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia yang tidak menyadari bahwa organisasinya telah melakukan pelanggaran prinsip kerja sama, pelanggaran kerja lapangan, dan pelanggaran substansi selama bertahun-tahun.

Menurut Wiratno hal itu sudah menyangkut tentang pelanggaran etika organisasi WWF yang selama ini berada di dalam naungan kerja sama dengan KLHK. Walaupun menjalin kerja sama, Wiranto melanjutkan, WWF Indonesia tidak pernah menyampaikan laporan kemajuan kerja sama kepada KLHK.

“WWF tidak menyampaikan laporan resmi kepada KLHK sebagai bagian dari implementasi perjanjian kerja sama. Apakah dibolehkan dan dibenarkan tindakan sepihak WWF seperti itu? Ini jelas tidak bisa ditolerir karena WWF merusak tata kelola dalam suatu kerja sama dengan institusi pemerintah,” tutur Wiratno.

Wiratno menjelaskan hal mendasar lainnya yang berkaitan dengan pengakhiran kerja sama KLHK dengan WWF Indonesia adalah kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di areal konsesi Restorasi Ekosistem perusahaan WWF (PT ABT) di Jambi pada 2019 lalu.

“Ini merupakan kejadian karhutla berulang, karena pada tahun 2015, karhutla juga terjadi di areal konsesi WWF tersebut,” tutur dia. 

Dengan demikian, mengacu pada fakta hukum dan lapangan soal karhutla di konsesi WWF tersebut, Wiratno dengan tegas membantah pernyataan WWF yang mengklaim KLHK telah merugikan reputasi organisasi tersebut.

''Justru WWF yang merugikan reputasinya sendiri, dengan pendekatan kerja sama yang dilakukannya secara sepihak. Jangan menyalahkan KLHK, tapi ini merupakan tugas Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia untuk membenahinya secara internal,” kata Wiratno.

Selain itu, Wiratno mengingatkan agar WWF Indonesia segera fokus untuk memperbaiki reputasinya sendiri dengan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk melengkapi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di konsesinya.

“Itu salah satu prioritas mendesak WWF Indonesia untuk memenuhi kewajiban hukumnya dalam waktu 90 hari kerja sejak pertengahan Januari 2020, mengingat saat ini konsesi WWF Indonesia tersebut dalam status dikenakan sanksi oleh KLHK akibat karhutla 2019,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan WWF Indonesia diwajibkan untuk melakukan pemulihan di area bekas terbakar di areal konsesinya. Wiranto mewanti-wanti agar perusahaan yang dimiliki WWF Indonesia tidak lalai dengan urusan ini. 

Sementara, terkait pernyataan resmi WWF Indonesia yang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum usai kerja sama diakhiri, Wiratno mempersilakan bila opsi itu ingin ditempuh. 

"Silakan saja jika WWF Indonesia berencana melakukan gugatan hukum. KLHK sangat siap dengan fakta hukum yang lebih dari cukup untuk membuktikan pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh WWF Indonesia selama bertahun-tahun dalam mengimplementasikan perjanjian kerja sama tersebut,'' kata dia.