Ini Alasan Komisi I Pakai Dresscode saat Fit and Proper Test Andika

07 Nov 2021, 14:30 WIB

Sejumla anggota komisi I DPR ketika fit and proper test Jenderal Andika Perkasa mengenakan seragam berwarna hijau ala militer, Sabtu, 6 November 2021 (www.twitter.com/@meutya_hafid)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengisahkan awal mula ia dan sejumlah kolega kompak mengenakan seragam berwarna hijau ketika dilakukan uji kepatutan dan kelayakan Jenderal Andika Perkasa pada Sabtu, 6 November 2021. Menurut Kharis, hal itu bukan bentuk simbol dukungan bagi Kepala Staf TNI Angkatan Darat tersebut.

"Ya, gak ada hubungannya lah. Orang itu kita seragam beli sendiri dan kita biayain sendiri. Pak Andika saja ikut kaget dan gak nyangka komisi I punya seragam," ujar Kharis ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Minggu (7/11/2021).

Ia menjelaskan itu bukan seragam baru. Seragam berwarna hijau yang terkesan ala militer tersebut sudah dibuat sejak empat bulan lalu.

"Itu kan kita karena melihat stafnya Pak Sugiono (anggota Komisi I dari Partai Gerindra) maka kita meniru stafnya Beliau. Kebetulan kami meniru model baju seragam yang dikenakan oleh BIN (Badan Intelijen Negara) yang warnanya abu-abu tua," katanya lagi.

Tetapi, penggunaan seragam berwarna hijau ketika dilakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI menjadi sorotan publik di media sosial. Ada anggapan bahwa anggota komisi I yang seharusnya berfungi sebagai pengawas, seolah memberikan dukungan bagi Jenderal Andika Perkasa. Padahal, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil mengenai rekam jejak Andika.

Apakah komisi I bakal menggunakan fungsi pengawasannya terhadap Andika usai ia dilantik sebagai Panglima TNI?

1. Anggota komisi I kenakan seragam untuk menunjukkan kekompakan

Sejumla anggota komisi I DPR ketika fit and proper test Jenderal Andika Perkasa mengenakan seragam berwarna hijau ala militer, Sabtu, 6 November 2021 (www.twitter.com/@meutya_hafid)

Kharis menjelaskan penggunaan dresscode tersebut tidak lebih hanya untuk menciptakan kekompakan di antara sesama anggota Komisi I DPR. Meski tak semua mengenakan seragam itu.

"Kemarin (saat fit and proper test) seru-seruan aja. Kami janjian menggunakan pakaian warna hijau," kata Kharis.

Tim dari komisi I sempat bertanya kepada pihak BIN lokasi pembuatan seragam mereka yang berwarna abu-abu tua. Semula mereka juga ingin membuat di penjahit yang sama. Namun, pada akhirnya anggota komisi I menjahit di lokasi yang berbeda.

"Kami dapat biaya lebih murah dengan kualitas lebih bagus," tutur dia lagi sambil tertawa.

Kharis juga menambahkan bukan kemarin saja seragam kemarin mereka kenakan. Seragam serupa mereka pakai ketika menggelar rapat dengan mitranya dari TNI, BIN dan Kementerian Pertahanan.

Namun, dalam pandangan Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, penggunaan seragam berwarna hijau tidak bisa dianggap sepele. "Itu kan menunjukkan DPR sudah bukan lagi sebagai lembaga pengawas (mitranya), tapi lebih menunjukkan sebagai tim hore dari TNI dan itu tidak bisa dibenarkan," ujar Rivan ketika dihubungi IDN Times melalui telepon.

"Itu kan simbolis sebagai bentuk dukungan. Ketika di komisi III, juga anggotanya mengenakan seragam serupa ketika melakukan fit and proper test Kapolri. Seolah-olah kan membenarkan fit and proper test kemarin sekedar formalitas," katanya lagi.

2. KontraS menilai penggunaan seragam ala militer mengabaikan reformasi militer

Sejumla anggota komisi I DPR ketika fit and proper test Jenderal Andika Perkasa mengenakan seragam berwarna hijau ala militer, Sabtu, 6 November 2021 (www.twitter.com/@meutya_hafid)

Di sisi lain, menurut Rivan yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR di komisi I malah mengabaikan tujuan di era reformasi pada 1998 lalu. Salah satu poinnya yakni reformasi supremasi sipil agar tidak menyatu dengan militer.

"Tetapi, ini sebagai pengawas malah melakukan kontra produktif dan mengabaikan fakta sejarah," ujar Rivan.

Ia pun khawatir bila di tahap uji kepatutan dan kelayakan saja, anggota Komisi I DPR sudah condong memberi dukungan, maka pengawasan terhadap kinerja di TNI malah minim.

Sejumlah foto anggota komisi I mengenakan seragam ala militer turut diunggah oleh Ketua Komisi I DPR dari fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid di akun media sosialnya. Namun, ditanggapi dengan kritik bertubi-tubi oleh warganet. Mereka mempertanyakan fungsi anggota komisi I DPR mengenakan seragam ala militer ketika dilakukan uji kepatutan dan kelayakan Jenderal Andika pada Sabtu kemarin.

"Kamu gak merasa memalukan bangsamu? Kamu itu representasi supremasi sipil, malah ikut-ikutan main militer-militeran. Memalukan!" demikian cuit warganet pada Sabtu kemarin.

"Kalau dilihat rapatnya berseragam ijo-ijo ala AD gitu apa masih bisa disebut DPR adalah representasi sipil? Pengadaannya lewat apa?" tanya warganet lainnya.

Kritik juga disampaikan oleh produser film Angga Dwimas Sasongko. Ia mempertanyakan dari mana anggota DPR mendapatkan inspirasi mengenakan seragam berwarna hijau tersebut.

3. Anggota Komisi I berjanji tetap menggunakan fungsi pengawasannya terhadap TNI

Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (www.dpr.go.id)

Sementara, Kharis memastikan bakal menagih janji Andika yang telah disampaikan dalam forum uji kepatutan dan kelayakan pada Sabtu kemarin. Pihaknya tak perlu menunggu selama tiga bulan.

"Satu bulan bekerja pun kadang juga sudah ditanyakan, mengapa tidak ada progress dari janji yang sudah disampaikan kemarin. Gak usah khawatir, setiap rapat pasti ditanya," ujar Kharis.

Usai menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada Sabtu kemarin selama sekitar tiga jam, Jenderal TNI Andika Perkasa mulus dinyatakan layak sebagai Panglima TNI. Andika akan menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang bakal memasuki masa pensiun pada 8 November 2021.

"Terkait permohonan persetujuan atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat ini menjabat KSAD untuk diberikan persetujuan menjadi panglima TNI, kemudian juga poin lainnya adalah untuk rencana pemberhentian dengan hormat dari jabatan panglima TNI atas nama Hadi Tjahjanto," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen DPR/MPR, Sabtu, 6 November 2021.

Meutya mengatakan, kesimpulan rapat Komisi I tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR. Andika pun mengapresiasi keputusan Komisi I DPR.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada Komisi I yang sudah menyetujui dan saya siap menunggu tahapan berikutnya di DPR," ujar Andika.