Ini Alasan Majelis Pertimbangan Copot Suharso dari Ketua Umum PPP

05 Sep 2022, 11:39 WIB

Menteri Bappenas Suharso Monoarfa memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 18 November 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Pernyataan Suharso Monoarfa soal amplop bagi para ki'ai di pondok pesantren berbuntut panjang. Gara-gara hal itu, Majelis Tinggi DPP PPP memutuskan memberhentikan Suharso dari jabatan sebagai ketua umum.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M Tokan melalui keterangan tertulis. Menurut Usman, keputusan tersebut diambil usai pimpinan tiga majelis DPP PPP telah bermusyawarah. Para pimpinan majelis berkesimpulan pernyataan Suharso menyebabkan sorotan dan kegaduhan.

"Tetapi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada saudara Suharso Monoarfa pribadi, dengam masyarakat Indonesia yang mana mereka adalah pemilih dan simpatisan PPP, boleh dikatakan umat yang sayang terhadap eksistensi dan marwah PPP. Sehingga, pada 30 Agustus 2022, dengan berat hati pimpinan tiga majelis tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa majelis, yakni memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP," ungkap Usman dalam keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).

Lalu, siapa pengganti Suharso usai ia diberhentikan?

1. Pimpinan Majelis DPP PPP minta pengurus harian segera gelar rapat untuk pilih Plt

Mantan napi dan politikus PPP Muhammad Romahurmuziy (duduk dan kedua dari kiri) hadir di acara Muskerwill PPP di Yogyakarta pada 31 Januari 2022 (www.instagram.com/@dpp.ppp)

Lebih lanjut, Usman menyebut, tiga pimpinan Majelis DPP PPP telah meminta pendapat hukum ke mahkamah partai sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

"Kami juga meminta pengurus harian DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan pelaksana tugas (Plt) ketua umum, untuk mengisi lowongan jabatan tersebut," kata dia.

Ia juga menjelaskan pada 2-3 September 2022 di Bogor, mahkamah partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat. "Kami sepakat terhadap usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," tutur dia.

Salah satu usulan itu, kata Usman, disampaikan Mustofa Aqil Siraj selaku Ketua Majelis Syariah. "Ucapannya, pandangannya, nasihatnya serta fatwanya harus diikuti oleh seluruh pengurus, kader dan simpatisan PPP," ujarnya.

2. Majelis DPP PPP imbau seluruh jajaran pengurus agar tetap lakukan kerja elektoral

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Usman juga menyebut Aqil Siraj meminta agar persoalan itu segera diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. "Tujuannya agar tercapai kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yang berazaskan Islam," kata dia.

Ia juga mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang PPP untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral. "Silakan lanjutkan program sekolah politik dan bedah dapil, agar target perjuangan bisa terwujud. Ikhtiar politik terus kita lakukan, semoga Allah meridai perjuangan kita. Amien," tutur dia.

3. Suharso sudah menyampaikan permintaan maaf, tapi tak diterima

Menteri Bappenas Suharso Monoarfa memberikan keterangan pers, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 18 November 2019 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Sebelumnya, Suharso menyebut desakan agar dirinya mundur dari kursi pimpinan partai berlambang Ka'bah itu tak sesuai peraturan yang ada. "Itu gak sesuai mekanisme," ujar Suharso di Kompleks Parlemen, Senayan pada 29 Agustus 2022.

Ia mengaku tidak akan merespons surat dari majelis tersebut. "Gak perlu saya respons, saya gak terima suratnya. Tapi, saya sudah bicara," tutur Suharso.

Ia juga mengaku telah meminta maaf atas pernyataannya berkaitan menyinggung soal amplop kiai. “Saya mengaku itu sebuah kesalahan. Saya memohon maaf dan meminta dibukakan pintu maaf,” kata Suharso dalam acara Sekolah Politik PPP di Bogor, 19 Agustus lalu.

Surat pertama yang meminta Suharso mundur sebagai ketua umum dilayangkan oleh pimpinan tiga majelis pada Senin, 22 Agustus 2022. Sebabnya, pernyataan Suharso tentang 'amplop kiai' yang disampaikan kala berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini dianggap menghina para kiai dan pesantren.

“Surat itu merespons keberatan para kiai, ulama, dan habib beberapa hari terakhir atas pernyataan Suharso di gedung KPK,” kata Usman, 24 Agustus 2022.