Ini Deretan Aksi Demo Besar yang Warnai 1 Tahun Prabowo-Gibran

Pada Desember 2024 lalu, sejumlah lapisan masyarakat menggelar aksi bertajuk Tolak Kenaikan PPN 12 persen. Demo besar ini digelar di sejumlah titik yang berpusat di sekitar Monas, Jakarta Pusat.

Pemerintah awalnya berencana menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun setelah berbagai pertimbangan akhirnya pemerinta membatalkan kebijakan tersebut.

Kemudian pada Februari 2025 lalu mahasiswa juga menggelar demo besar bertajuk Indonesia Gelap. Demo ini digelar oleh demonstran yang terdiri dari berbagai kelompok mahasiswa dengan 13 tuntutan yakni:

Berikut daftar 13 tuntutan yang dibacakan. Tuntutan demo Indonesia Gelap mulai dari pendidikan gratis, perampasan aset, hingga evaluasi total program makan bergizi gratis:

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Cabut proyek strategis nasional, wujudkan reforma agraria sejati. Proyek strategis nasional atau PSN kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

3. Tolak revisi undang-undang minerba. Revisi undang-undang minerba hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim terhadap kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

4. Hapuskan multi fungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

5. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

6. Cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025. Instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang bersinggungan dengan kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Korupsi adalah hal yang mendesak dan harus segera diatasi melalui perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

10. Tolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan kejaksaan. Revisi ini berpotensi menguatkan impunitas aparat dan militer serta memperlemah pengawasan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan merombak pejabat yang bermasalah.

12. Tolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib. Revisi tata tertib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Masyarakat luas sempat menolak keras kebijakan yang dibuat DPR yakni disahkannya revisi Undang-Undang (UU) TNI menjadi undang-undang pada 20 Maret 2025. Pengesahan UU itu menimbulkan protes keras di 58 titik seluruh Indonesia.

Berdasarkan data yang dirangkum IDN Times, total ada 58 titik lokasi demonstrasi yang menuntut agar Undang-Undang TNI dicabut. Warga sipil khawatir UU TNI yang disahkan dengan proses yang tidak akuntabel dan transparan itu menjadi pintu pembuka berlakunya dwifungsi.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan sejak awal proses pembahasan revisi UU TNI tertutup. Bahkan, tiga aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil malah diusir ketika menyampaikan pendapat di ruang rapat panja yang digelar di Hotel Fairmont.

"Hotel itu adalah wilayah private, kalau ingin masuk (memakai fasilitas) harus bayar dan lain-lain. Undangan terbuka kepada kami pun gak ada, apalagi rapatnya ditayangkan secara live," ujar Isnur di kantor YLBHI pada 17 Maret 2025.

Pernyataan Isnur turut diamini oleh Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya. Ia membantah proses pembahasan revisi UU TNI telah melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Dimas, apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, sekadar untuk mengelak, karena tertangkap basah oleh publik melakukan rapat secara diam-diam.

Bila dalam aksi demo pada 20 Maret 2025 lalu fokus untuk mencegah agar revisi UU TNI tidak disahkan. Maka setelah disahkan, isi tuntutan berubah menjadi menolak pemberlakuan UU TNI dan berharap ketentuan tersebut dicabut oleh presiden.

Demo tolak tunjangan DPR terjadi pada akhir Agustus 2025, hingga berujung demo besar pada September 2025. Gelombang protes besar-besaran mengguncang berbagai kota di Indonesia.

Demonstrasi ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tunjangan untuk anggota DPR yang dianggap berlebihan. Tak hanya itu, protes juga memunculkan tuntutan baru yang dikenal dengan sebutan "17+8", yang menuntut perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan kebijakan sosial-ekonomi negara.

Sejak awal Agustus, isu ini mengundang protes dari berbagai elemen masyarakat yang menilai tunjangan tersebut jauh melebihi gaji rata-rata pekerja biasa di Indonesia. Protes tersebut pertama kali muncul di Jakarta, dengan ribuan demonstran menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR.

Protes tersebut langsung menyebar ke berbagai daerah, mulai dari Bandung, Surabaya, hingga Makassar, di mana masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil bersatu menuntut pengurangan tunjangan dan transparansi anggaran negara.

Kemarahan publik semakin meletup ketika seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil rantis milik Brimob Polri. Alhasil, tuntutan yang disampaikan seolah terpecah-pecah serta tak fokus.

Co-founder platform Bijak Memilih, Andhyta F. Utami (AFU) bersama beberapa aktivis dan content creator kemudian berinisiatif untuk merangkum semua tuntutan yang tersebar di ruang publik. Ia merangkumnya menjadi konten yang diberi judul '17+8' Tuntutan Rakyat. Transparansi. Reformasi. Empati.'

Menurut perempuan yang akrab disapa Afu itu, dengan adanya rangkuman tuntutan tersebut, diharapkan penyampaian aspirasi bisa lebih sistematis dan ditagih ke pemerintah dan DPR.

"Tujuan utama (dari pembuatan konten) untuk merangkum. Karena kan kemarin sempat kehilangan arah karena ada beberapa versi tuntutan, sudah evolve gerakannya menjadi berbagai bentuk. Niat kami sesimpel mengembalikan berbagai jalur gerakan ini baik mahasiswa hingga buruh ke tujuan awalnya," ujar Afu kepada IDN Times melalui telepon pada Senin (1/9/2025).

Dengan begitu, kata Afu, anak-anak muda ingin menyampaikan ke penguasa tuntutan kolektif yang diinginkan oleh berbagai pihak. Unggahan tuntutan 17+8 itu ditautkan ke sejumlah anak muda lainnya seperti Gita Syahrani, Firdza Radiany, Zensa Hidayatul, Rahman, Florida Andriana dan Okki Sutanto. Selain mereka, content creator seperti Jerome Polin, Andovi Lovez, hingga aktivis Salsa Erwina turut ambil bagian dalam pembuatan konten tersebut.

Ia mengatakan, rangkuman isi tuntutan yang ia buat bukan berarti ingin mengklaim legitimasi konsolidasi.

"Yang paling organik adalah tuntutan 7 hari Salsa (Erwina) dan Jerome Polin itu yang organik, berasal dari rakyat dan jutaan followers, bergabung bersama. Di luar itu, ada yang sudah diterbitkan di situs resmi atau rilis," kata dia.