Ini Deretan Kasus di KPK yang Penyelidikannya Dihentikan Pimpinan Baru

Menurut informasi yang diperoleh IDN Times, perkara korupsi yang dihentikan dilaporkan pada periode 20 Desember 2019 hingga 20 Februari 2020. Sementara, dalam periode itu jumlah perkara yang naik ke tahap penyidikan ada 21 buah.

Plt juru bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan deretan perkara apa saja yang tak lanjut penyelidikannya. Ia hanya memberikan gambaran perkara secara umum, antara lain terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian atau lembaga dan DPR atau DPRD. 

Namun, dengan UU baru nomor 19 tahun 2019, komisi antirasuah sesungguhnya memiliki celah untuk menaikan lebih banyak perkara ke tahap penyidikan. Sebab, di UU baru itu, komisi antirasuah akhirnya diberikan kewenangan SP3.

Ali pun mengakui hal tersebut. Ia menyebut di pasal 40 diatur penyidikan suatu perkara bisa dilakukan bila belum selesai dituntaskan dalam waktu dua tahun. 

"Memang KPK jadi memiliki ruang secara terbatas untuk menghentikan perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan, namun KPK tetap wajib menangani perkara secara hati-hati," kata Ali. 

Sementara, menurut Alex, perkara yang dihentikan penyelidikannya bisa saja dibuka kembali asal ditemukan bukti-bukti dan petunjuk baru. 

"Ini ibaratnya okelah sementara kita file proses penyelidikan tetapi kalau nanti ada laporan masyarakat masuk lagi, masih berkaitan dengan proses penyelidikan ya kita buka lagi," kata Alex pekan lalu. 

Sementara, penyelidikan kasus besar seperti Bank Century, Sumber Waras dan divestasi PT Newmont diklaim KPK masih terus jalan. Kasus yang disebut terakhir sempat menyeret nama Firli ketika ia masih duduk sebagai Deputi Penindakan di komisi antirasuah. 

Firli terbukti sempat bertemu dengan salah satu pihak yang tengah diselidiki oleh KPK yakni eks Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa TGB. 

"Bukan di NTB, bukan (perkara) RJL (RJ Lino), bukan Century, Sumber Waras, bukan," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri pada pekan lalu. 

Kendati publik sesungguhnya tak perlu mengetahui mengenai penghentian penelusuran perkara di tingkat penyelidikan, namun KPK tetap menyampaikannya sebagai bagian transparansi ke masyarakat. 

Agar lebih jelas, Plt juru bicara KPK, Ali Fikri sempat menjelaskan apa yang dimaksud dengan "penyelidikan".

"Penyelidikan itu merupakan serangkaian kegiatan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan," ujar Ali pada pekan lalu. 

Dari definisi itu, ia mengatakan terdapat peluang suatu perkara tidak naik ke tahap selanjutnya yakni penyidikan. Di tahap penyidikan ini, penyidik sudah menetapkan nama-nama sebagai tersangka. Maka, penghentian penyelidikan menjadi konsekuensi logis apabila tidak ditemukan bukti yang cukup. 

Ali mengatakan penghentian penyelidikan suatu kasus bukan baru di bawah kepemimpinan ini saja. Hal itu sudah terjadi bahkan sejak tahun 2016 lalu. 

"Data lima tahun di KPK terakhir sejak 2016, KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak 162 kasus," ungkapnya. 

Ali menggaris bawahi ketika penyelidik memutuskan menghentikan penyelidikan itu maka sudah dilakukan secara berhati-hati. 

Sementara, pimpinan KPK jilid IV, Saut Situmorang justru mengaku heran untuk apa komisi antirasuah mengumumkan penghentian proses penyelidikan terhadap 36 kasus. Sebab, hal itu justru berpotensi terjadi saling tuduh di antara pihak-pihak yang terkait disebut klasternya oleh KPK. 

"Nanti BUMN, BUMN yang mana saling tuduh. Kalau menghentikan (penyelidikan) jangan disampaikan ke publik, biarin milik KPK," kata Saut di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu (23/2). 

Ia berharap penghentian penyelidikan itu diimbangi dengan lebih banyak dilakukan penindakan berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

"Jadi, harus diimbangi juga dengan OTT yang lebih banyak," tutur dia lagi. 

Gimana, guys, kalian setuju kasus yang tak terbukti sebaiknya dihentikan penyelidikannya?