Ini Janji Prabowo untuk Kaum Disabilitas

Sebelum jumpa pers berlangsung, Wakil Sekjen DPP Gerindra Sudariono menjelaskan pertemuan ini juga dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional. Mengingat, Partai Gerindra adalah inisiator UUD tentang Disabilitas.

“Partai Gerindra adalah salah satu inisiator yang menginisiasi UU Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, yang diinisiasi Partai Gerindra melalui koordinatornya saudari Rahayu Saraswati, yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra yang kebetulan keponakan Pak Prabowo,” klaim Sudariono.

Meski UUD Nomor 8 Tahun 2016 belum ada Peraturan Pemerintahnya (PP), Prabowo berjanji akan melibatkan kaum disabilitas untuk mewujudkannya. Namun, Eka menyebut, Prabowo enggan obral janji dalam setiap kampanyenya.

“Berulang-ulang Pak Prabowo katakan bahwa Beliau tak mau janji apa-apa. Waktu saya tanya apa yang Bapak lakukan nanti sebagai presiden untuk pelaksanaan implementasi pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016? Beliau menjawab saya akan ajak disabilitas mewujudkan itu. Tidak ada janji yang Beliau sampaikan," ujar dia.

Artinya, kata Eka, ketika Prabowo nanti menjadi presiden, penyandang disabilitas akan diajak bermitra untuk sama-sama membangun negeri. "Itu yang Beliau janjikan kepada kami. Jadi kalau penyandang disabilitasnya semangat kerja sama dengan Beliau, maka apa yang teman-teman disabilitas harapkan untuk implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 pasti terwujud,” lanjut dia.

Sementara, kaum disabilitas berpesan agar Prabowo harus mempriotitaskan penyandang disabilitas dalam tim kerja di pemerintahannya. “Ada, pesan khususnya, jangan lupa ajak penyandang disabilitas untuk bicara soal disabilitas."

"UU Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden yang harus diterbitkan dan satu, Komisi Nasional Disabilitas. Nah, kalau Beliau jadi presiden, tadi Beliau bilang prioritasnya adalah mengajak teman-teman disabilitas dalam tim kerja Beliau dalam tim pemerintah, untuk bersma-sama membangun negara ini,” papar Eka.

Mengenai harapannya kaum disabilitas untuk mewujudkan adanya Komnas Disabilitas, Eka mengatakan, itu semua berangkat dari keresahan penyandang disabilitas karena kurangnya perhatian dan keikutsertaan kaum disabilitas dalam tim kerja pemerintah.

“Teman-teman coba buka UU Nomor 8 Tahun 2016 itu diketentuan umum nomor 20, menteri yang dimaksud adalah bidang sosial. Artinya kami ditempatkan hanya di urusan sosial, padahal kan bicara disabilitas bukan masalah sosial, tapi apakah kami tak bisa jadi pengusaha, gak boleh kami jadi pertanian. Jadi nanti Komnas Disabilitas jadi yang mengatur itu, yang mengontrol semua departemen yang bertanggung jawab pelaksanaan UU 8 Tahun 16,” kata Eka.

“Biasanya kami diajak dialog, katakan ada perencanaan pembanguan, dalam proses kita tidak dilibatkan. Kita dilibatkan tapi diajaknya saat ada bentuknya. Kan merubah itu lebih sulit daripada membangun dari awal. Artinya, kami mengharapkan disabilitas ini ketika ada proses pembangunan, masukan dalam tim konsorsium itu, kan mereka pasti ada tim itu. Dan itu yang belum bisa dilakukan,” punkas Eka.