Ini Keistimewaan Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Apa pun yang bergulir di forum PBB biasanya akan langsung menjadi sorotan dunia, termasuk kebijakan yang dibuat di sana. Apalagi kebijakan yang dibuat di Dewan Keamanan biasanya bersifat mengikat secara internasional.

Memang rotasi bagi negara "P5" sulit kemungkinan untuk terjadi. Mereka yang masuk ke dalam negara "P5" yakni Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Perancis, dan Inggris. Ini menggambarkan lima negara yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar di dunia.

Sementara, untuk mengimbangi itu, PBB kemudian membuka pintu bagi anggota tidak tetap. Dikatakan gak tetap, karena posisinya akan dirotasi setiap dua tahun sekali. Lalu, apa fokus Indonesia usai terpilih menjadi anggota tidak tetap?

Baca juga: Keren! Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

"Indonesia akan memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Untuk itu, Indonesia akan mendorong budaya habit of dialogue agar penyelesaian konflik dapat dilakukan secara damai," ujar Retno dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu dini hari waktu Indonesia.

Menlu perempuan pertama Indonesia itu juga menyebut pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan sinergi antara organisasi kawasan dengan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian. Pendapat Indonesia ini akan lebih didengar karena sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan ikut terlibat dalam berbagai perumusan kebijakan.

Fokus lainnya yang menjadi sorotan Indonesia yakni mengenai pemberantasan terorisme dan ekstrimisme. Retno mengatakan Indonesia akan menggunakan kursi di Dewan Keamanan agar terbentuk satu pendekatan komprehensif untuk melawan terorisme, radikalisme dan ekstrimisme.

Indonesia juga akan mendorong kemitraan global agar ada sinergi antara penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Menurut Retno, dengan cara ini agenda pembangunan PBB di tahun 2030 bisa tercapai.

Retno juga membawa perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan penuh ke dalam salah satu agenda sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia selama ini konsisten dan meminta agar Israel gak menjajah wilayah yang memang menjadi teritori Palestina.

Sementara, dalam pandangan pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan walaupun Amerika Serikat kerap menggunakan hak vetonya terkait isu Palestina-Israel, namun pada akhirnya malah menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri. Sebagai contoh, dalam unjuk rasa damai di perbatasan Gaza dan telah menewaskan 116 warga Palestina, Negeri Paman Sam justru terisolir.

Saat mereka ingin mengeluarkan resolusi yang meminta dunia internasional agar mengecam kelompok militan Hamas yang bertanggung jawab atas peristiwa itu, malah dicuekin oleh anggota DK PBB. Peristiwa itu berlangsung dalam rapat di markas PBB pada (1/6). Saat dilakukan voting, hanya AS yang setuju dengan resolusi itu. Sebanyak 11 negara anggota DK memilih abstain dan 3 negara yang gak setuju.

Dikutip dari laman Middle East Monitor, Wakil Tetap AS untuk PBB, Nikki Haley, menunjukkan wajah kesalnya.

"Kini sangat jelas terlihat bahwa PBB sangat bias dalam menyikapi isu Israel," ujar Haley.

Indonesia dinilai bisa memanfaatkan celah ini. Hikmahanto mengatakan untuk bisa menggolkan satu resolusi dibutuhkan lobi-lobi ke negara anggota DK PBB lainnya.

"Indonesia bisa melobi ke negara yang memiliki concern yang sama mengenai Palestina," kata dia.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, langsung didengar oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Melalui akun Twitternya, mantan Gubernur DKI itu berjanji akan menggunakan peluang sebagai anggota tidak tetap untuk mewujudkan dunia yang lebih damai.

"Alhamdulilah, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kita akan berperan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," tulis Jokowi di akun Twitternya pada Sabtu dini hari.

Kampanye agar Indonesia terpilih sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak 2016 lalu. Bahkan, dua hari jelang pemilihan, Retno masih terus melakukan pertemuan dengan 40 Menlu dan Duta Besar negara anggota PBB.

Sementara, di mata Hikmahanto, terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB ini gak ada kaitannya dengan tahun politik yang ada di Tanah Air. Ia mengatakan niat Indonesia untuk menjadi negara anggota tidak tetap itu, sudah ada sejak tahun 2009 lalu. Saat itu, Indonesia sudah pernah terpilih menjadi anggota tidak tetap pada periode 2007-2008.

"Apa yang dilakukan Bu Menlu yang sekarang kan hanya meneruskan apa yang sudah dimulai sejak 2009 lalu. Pak Jokowi kan ketika itu belum ada (menjadi Presiden)," kata Hikmahanto melalui telepon pada Sabtu dini hari tadi.

Peluang lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dengan masuk menjadi anggota tidak tetap yakni bisa kembali menggulirkan perlunya reformasi di Dewan Keamanan PBB. Sulit memang untuk meminta agar ada rotasi di antara negara "P5" yang memegang hak veto. Namun, menurut Hikmahanto, Indonesia bisa menggulirkan agar negara "P5" itu bisa diperluas.

"Negara anggota P5 itu harus ditambah lagi dengan negara-negara lain yang mewakili masing-masing kawasan. Saat ini tidak ada yang mewakili kawasan di Afrika misalnya. Sementara, negara yang saat ini duduk sebagai anggota tetap adalah mereka yang memenangkan perang. Padahal, konteks di zaman dulu dengan sekarang sudah berbeda," kata Guru Besar Hukum Internasional itu.

Bahkan, seandainya reformasi itu bisa didorong dan negara anggota pemegang hak veto ditambah, maka Indonesia berpeluang untuk masuk ke dalam jajaran negara berkuasa itu. Sebab, Indonesia sudah pernah menjadi anggota tidak tetap sebanyak empat kali, termasuk yang terbaru ini periode 2019-2020.

Baca juga: 5 Tip Bagaimana Jadi Diplomat Zaman Now Ala Presiden Jokowi