Ini Lho Pasal-pasal RKUHP yang Perlu Disorot

Beberapa hari lalu, jagat sosial media diramaikan oleh tindakan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Zaadit Taqwa yang memberikan kartu kuning kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Beberapa kalangan menganggap hal itu termasuk penghinaan terhadap kepala negara.

Menanggapi hal itu, Bivitri menyampaikan bahwa aturan terkait penghinaan kepada presiden sebagai simbol negara telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak 2006 lalu. Namun, Anggota Dewan sepertinya ingin memasukkan kembali aturan tersebut ke dalam KUHP.

“MK membatalkan pasal itu karena dia melihat, oh rupanya ada pasal yang mengatur tentang pemakzulan presiden, yang menggambarkan kalau presiden tidak maha suci. Jadi sudah tidak tepat presiden dilambangkan sebagai simbol negara. Nah, kalau pasal ini (penghinaan) dimasukkan kembali ke KUHP, tentu nantinya kita khawatir untuk mengkritik, demo, aksi kamisan,” bebernya.

Kemudian, pelopor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) ini juga mengatakan, apabila pasal kesusilaan yang baru disahkan, nantinya filosofi Indonesia sebagai negara ‘bhineka tunggal ika’ turut dicederai.

“Kemudian, pasal kesusilaan. Karena kita jadi tidak mengakui bahwa ada orang yang berbeda kepercayaannya. Secara tidak langsung jadi seperti itu, karena orang yang berbeda kepercayaan itu kan sekarang tidak diakomodasi pernikahannya. Kalau pasal soal zina tetap seperti apa adanya, orang-orang seperti itu bisa kena. Jangankan itu, orang Islam yang nikah sirih atau tidak dicatatkan pernikahannya juga bisa kena,” kata dia.

Pasal yang dinilai merugikan nilai demokrasi, sambungnya, adalah dugaan tentang tindak pidana dugaan makar.

“Kemudian, soal makar. Tindak pidana makar perlu diuji lebih lanjut. Harusnya rumusannya (makar) seperti apa,” pangkasnya.

Polemik Revisi KUHP berikutnya terletak pada pasal tentang tindak pidana korupsi (Tipikor). Sambung wanita yang tengah menuntaskan studinya di University of Washingto ini, menurutnya apabila UU Tipikor dimasukkan ke dalam KUHP, konsekuensinya adalah kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin lemah.

“Berpotensi dilemahkan KPK kalau UU Tipikor masuk ke dalam KUHP. Sebenarnya bagus saja karena nanti bisa mengatur korupsi yang dilakukan oleh swasta, tapi nanti siapa yang wewenang menindak korupsi? Kejaksaan dan Kepolisian, menurut saya dua institusi itu masih jauh dari reformasi. Dan saya kurang setuju kalau ada Densus antikorupsi” ungkapnya.

Baginya, institusi antirasuah itu akan kehilangan beberapa kapasitasnya dalam penyidikan dan menuntaskan kasus.

“Misalnya kayak kasus Korupsi e-KTP. Itu kan banyak jaringannya, ada Setya Novanto, Andi Narogong, dan lain-lain. Kalau misal dipidahkan yang ini ke Kejaksaan, yang ini ke KPK, saya khawatir ini akan melemahkan penuntasan kasus dan pelemahan penyidikan serta penuntutan,” sambut dia.