Sumedang, IDN Times - Megawati Soekarno Putri memberikan pidato politik di Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari Kamis (08/03). Pidato tersebut disampaikan saat pengukuhan dirinya sebagai Doktor Honoris Causa dalam Bidang Politik Pemerintahan yang diberikan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Lalu, apa saja yang disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya?
Dalam pidatonya tersebut, Megawati menyinggung tentang peran serta perempuan dalam dunia politik di Indonesia.
"Sebelum saya menyampaikan gagasan terkait politik pemerintahan, perkenankan saya ucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional kepada seluruh perempuan Indonesia yang merupakan peringatan atas pengakuan hak politik bagi kaum perempuan di dunia," ujar Presiden ke-5 RI itu di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis kemarin.
Pada kesempatan itu, Megawati menceritakan tentang tulisan yang dibuat oleh ayahnya, Soekarno pada tahun 1928 berjudul “Kongres Kaum Ibu". Buku itu menjelaskan tentang emansipasi perempuan bukan hanya sebatas persamaan hak dan derajat dengan kaum laki-laki.
"Persoalan emansipasi perempuan bagian dari emansipasi bangsa. Artinya, keterlibatan dan kesadaran dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki mewujudkan Bangsa Indonesia yang merdeka," kata Megawati.
Menurutnya, gagasan Bung Karno tersebut menjadi landasan bagi dirinya dalam berpolitik untuk selalu tidak berpandangan diskriminatif. Gagasan itu ia turunkan lagi di PDI Perjuangan.
Lebih lanjut Megawati menilai, politik harus membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata negara.
"Setiap rakyat memikul tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi pada kepentingan nasional. Ruang dan akses bagi rakyat terhadap keputusan-keputusan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, juga mental dan spiritual hanya dapat terjadi jika pemerintah membukanya," kata dia.
Berdasarkan hal itu, kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah harus mampu menjamin, melindungi dan memastikan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Maka arah politik adalah hal inti di dalam suatu pemerintahan. Bukan dua hal yang terpisah.
"Pemerintahan tanpa politik yang jelas, ibarat kapal tanpa kompas. Pemerintahan tanpa pemimpin yang memiliki visi misi politik yang jelas, ibarat kapal tanpa nahkoda yang akan hancur karena membentur karang atau tenggelam karena diterjang badai," kata Megawati.