Ini Program-Program Jokowi dan Prabowo di Bidang Pendidikan

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago, mengungkapkan bahwa pada 2019, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), termasuk di dalamnya adalah pendidikan karakter. Targetnya tingkat pendidikan terendah di Indonesia adalah SLTA. 

"Tahun 2019 ini Pak Jokowi fokus pada pengembangan SDM termasuk pendidikan di dalamnya. Dengan demikian, tingkat pendidikan terendah yang ingin dicapai adalah SLTA," ujar Irma saat dihubungi IDN Times, Jumat (9/11). 

Untuk mencapai target tersebut, selama pemerintahan Jokowi sendiri, ia sudah membuat Program Indonesia Pintar (PIP). PIP adalah program prioritas Jokowi dalam sektor pendidikan. Di dalam program tersebut, Jokowi telah menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu anak keluarga tidak mampu agar bisa bersekolah. Program tersebut, akan dilanjutkan di 2019. 

"Kementerian pendidikan meningkatkan anggaran untuk Program Indonesia Pintar, agar makin banyak anak-anak yang bisa sekolah dengan aman sampai minimal SLTA," terang Irma. 

Sementara, bagi yang terlanjur tidak memiliki pendidikan formal, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah melalukan revitalisasi balai latihan di seluruh Indonesia. Sehingga, mereka yang tidak memiliki pendidikan formal, bisa berkreasi melalui kemampuan mereka. 

"Untuk yang terlanjur tidak memiliki pendidikan formal yang cukup, Kemenaker juga sudah merevitalisasi balai latihan kerja di seluruh Indonesia. Juga membangun 1.000 balai latihan kerja komunitas untuk pesantren agar anak-anak di pesantren juga mendapatkan skill tambahan," jelas dia. 

Irma mengatakan terkait dengan program guru honorer, TKN akan mencarikan solusi untuk dimasukkan ke dalam program. Salah satu solusi yang akan diprioritaskan oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf adalah memperbaiki sistem rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Keseimbangan disiplin ilmu pengajar juga akan jadi fokus antara pendidik yang memiliki skill exacta dan yang sosial, karena banyak juga yang hanya admin dan BP," kata dia. 

Sementara, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menyampaikan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sedang mendorong revisi UU ASN agar lebih komprehensif dalam perekrutan pegawai ASN. 

"Sampai pada pembinaan karir, pemberdayaan, kesejahteraan, jadi kita harus buat ASN semakin komprehensif, yang ujung-ujungnya membuat ASN ini memiliki kapasitas, skill, kesejahteraan yang baik, dan memiliki tingkat sistem rekruting yang baik," kata Karding kepada IDN Times, Jumat (9/11). 

Terkait guru honorer, menurut Karding, dalam pemerintahan Jokowi sendiri sudah ada beberapa langkah yang dilakukan untuk program guru honorer. Pertama, seluruh kandidat yang masuk kategori dan memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, bisa menjadi pegawai negeri dan menjadi prioritas. 

"Diberi semacam afirmasi (penetapan). Terutama dari sisi umur. Misalnya 35 tahun. Karena maksimum umur menurut UU itu 35 tahun," jelas dia. 

Kedua, bagi yang tidak memenuhi kategori umur tetapi mereka memiliki kemampuan, maka akan diangkat sebagai pegawai pembantu pemerintah kontrak (PPPK). 

"Bedanya dengan pegawai negeri, mereka ini adalah mereka gak dapat pensiun, tapi yang lain sama," ujar dia. 

Sementara, untuk guru-guru yang tidak memenuhi kategori umum dan kemampuan tidak memenuhi syarat, maka pemerintah akan dorong melalui pemberian modal untuk bisa mengembangkan usaha. 

"Jadi sebenarnya di samping itu, dari semua itu guru-guru, salah satu contoh harus kita dorong kebijakan soal inpassing dan sertifikasi harus terus baik. Jadi harus didorong supaya lebih cepat," ungkap dia. 

Dradjad mengutip dari visi-misi Prabowo-Sandi mengatakan pada butir 10 terdapat komitmen Prabowo-Sandi kepada guru honorer K2, untuk mengangkat secepatnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

“Saya kutip saja dari visi misi Prabowo Sandi, program aksi Kesejahteraan Rakyat butir 10: 'Mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN',” kata Dradjad kepada IDN Times, Minggu (4/11). 

Dradjad juga mengatakan Prabowo-Sandi akan memberlakukan upah minimum kepada guru honorer. 

“Termasuk di bawah lingkungan Kementerian Agama dan lainnya, memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah dan yayasan,” ucap dia. 

Selain persoalan guru honorer, kata Dradjad, Prabowo-Sandi juga akan memperbaiki kesejahteraan guru, dosen, peneliti, dan penyuluh. Komitmen pasangan capres ini juga akan mengefisiensikan pengguanaan anggaran pendidikan. 

“Memperbaiki tingkat kesejahteraan dosen, peneliti, dan penyuluh, serta efisiensi penggunaan anggaran pendidikan demi meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi clear, secara bertahap guru honorer kita angkat sebagai ASN. Aturan yang bikin sulit akan kita ubah,” kata dia. 

Kemudian, yang perlu diperjelas juga adalah tentang proses pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Menurut Wakil Sekjen PAN Faldo Maldini, Indonesia "tidak pernah kelebihan guru. Bila kas negara kita positif, jumlah pengangkatannya (guru honorer) pasti akan lebih banyak."  

Perlu diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pada Agustus 2018 lalu bahwa sampai saat ini masih ada 735 ribu guru honorer di Indonesia. 

Faldo sendiri menjelaskan sampai 2021, ada hampir 300 ribu guru yang pensiun. Paling tidak hampir setengahnya guru honorer bisa terserap untuk sampai 2021 lewat jalur reguler. Berarti 400 ribu pada tahap selanjutnya. "Ini yang kita prioritaskan seiring perbaikan kas negara untuk mendukung daerah 3T (Terdepan, Terluar, Terjauh). Kami yakin lima tahun selesai semua."  

"Tentunya juga memperhatikan kriteria seperti lama pengabdian, status pendidikan, dan penilaian lainnya," Faldo menambahkan. Dengan kata lain, kebijakan Prabowo-Sandiaga tidak akan berbeda dari yang selama ini ada yaitu melalui seleksi CPNS serta mempertimbangkan anggaran. 

Sementara dari 31 program aksi Prabowo-Sandiaga, terdapat 11 poin yang membahas masalah pendidikan, antara lain:

1. Menyelenggarakan gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan demi meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. 

2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap buku yang murah dan terjangkau melalui kebijakan perpajakan yang menunjang. 

3. Membangun perpustakaan dan taman-taman bacaaan untuk mendorong 
gerakan literasi masyarakat. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kejuruan dalam segala bidang keahlian yang sesuai karakter demografis dan geografis Indonesia sebagai negeri agraris dan maritim, diantaranya bidang keahlian pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan kemaritiman, perindustrian, pariwisata, teknologi informasi, termasuk revitalisasi balai-balai latihan kerja. 

5. Mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN, termasuk di bawah lingkungan Kementerian Agama dan lainnya, memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, Madrasah dan Yayasan, memperbaiki tingkat kesejahteraan dosen, peneliti, dan penyuluh, serta efisiensi penggunaan anggaran pendidikan demi meningkatkan kualitas pendidikan. 

6. Menerapkan wajib belajar 12 tahun melalui APBN, serta mengembangkan pendidikan jarak jauh untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau dan miskin. 

7. Memperkuat kelembagaan Pendidikan non formal dan informal sebagai bagian dari jalur Pendidikan sebagaimana amanat UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. 

8. Meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas, meningkatkan rata-rata lama bersekolah siswa Indonesia, dan mempemudah akses masuk perguruan tinggi. 

9. Meningkatkan akses peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif. 

10. Mendorong perguruan tinggi untuk pengembangan riset dan ilmu pengetahuan yang mendukung strategi pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan strategi kebudayaan nasional. 

11. Menyelenggarakan proses kaderisasi kepemimpinan yang berintegritas dan berkarakter, dengan melaksanakan program pengembangan budi pekerti sejak dini untuk menciptakan pemimpin muda di pusat dan di daerah.

Semoga program-program kedua kubu gak cuma janji manis saat Pilpres 2019 saja ya guys.