Ini Provinsi yang Berpotensi Alami Calon Tunggal vs Kotak Kosong

05 Agu 2024, 23:38 WIB

Ilustrasi pemilihan kepala daerah. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Anggota dewan pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni memprediksi fenomena calon tunggal melawan kotak kosong akan melonjak di Pilkada 2024. Hal itu dipicu sikap pragmatis partai dan waktu pemilihan presiden dan legislatif di waktu berdekatan. Sehingga, partai-partai belum sepenuhnya pulih untuk bisa berlaga di Pilkada 2024.

"Di Pilkada 2024 bisa lebih dari 25 calon tunggal. Karena yang mengikuti pilkada kan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota," ujar Titi ketika ditemui IDN Times di sebuah kafe di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Senin (5/8/2024).

Ia pun menjelaskan tren calon tunggal di tiap pilkada terus mengalami kenaikan. Mayoritas calon tunggal itu menang di pilkada sebelumnya.

Pada Pilkada 2015 terdapat tiga calon tunggal. Semua calon tunggal tersebut menang.

Pada Pilkada 2017, terdapat 9 calon tunggal. Kesembilan calon tersebut juga meraup suara mayoritas rakyat.

Pada Pilkada 2018, terdapat 16 calon tunggal. Namun, hanya satu calon tunggal yang kalah. Sisa 15 calon tunggal lainnya menang.

Sedangkan, pada Pilkada 2020, terdapat 25 calon tunggal. Lagi-lagi semua calon tunggal itu menang.

"Artinya pada periode 2015-2020, total terdapat 53 calon tunggal dan hanya satu yang kalah. Peluang kemenangannya mencapai 98,11 persen," katanya.

1. Calon tunggal dianggap jalan pintas untuk capai kemenangan di Pilkada

Anggota dewan pembina Perludem, Titi Anggraeni. (IDN Times/Aldila Muharma)

Lebih lanjut, Titi menilai penyebab akan meningkatnya calon tunggal di Pilkada 2024 lantaran sikap pragmatisme partai politik yang ingin menang dengan mudah. Selain itu, mereka masih lelah usai bertarung di pilpres dan pileg Februari lalu.

"Calon tunggal akhirnya dipandang sebagai jalan pintas untuk memastikan kemenangan. Ditambah lagi konsolidasi KIM (Koalisi Indonesia Maju) dilebarkan dari pilpres ke pilkada," ujar perempuan yang juga menjadi pengajar di fakultas hukum itu.

Ia mengatakan cara untuk mendeteksi akan terjadi fenomena calon tunggal melawan kotak kosong bisa diketahui dari jumlah kursi DPRD yang tersisa. "Jadi, kalau sisa partai yang belum mendukung tidak memenuhi syarat pengusulan, maka sudah bisa dipastikan akan terjadi calon tunggal," katanya.

Sebab, sesuai aturan yang berlaku untuk mengusulkan calon kepala daerah dibutuhkan 20 persen kursi dari total keseluruhan kursi di DPRD atau 25 persen suara sah. "Petakan saja partai-partai yang sudah deklarasi, kalau yang sudah deklarasi sudah melampaui 75 persen bisa dipastikan tidak akan ada calon kedua," tutur dia.

2. Daerah-daerah yang berpotensi mengalami fenomena calon tunggal VS kotak kosong

Ilustrasi logistik pemilu 2024. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Titi kemudian menjabarkan daerah mana saja di tingkat provinsi yang berpotensi mengalami fenomena calon tunggal melawan kotak kosong. Pertama, Pilgub Kalimantan Timur.

Hal itu lantaran paslon Rudy Mas'ud dan Seno Aji sudah berhasil meraih dukungan dari gabungan parpol yang memiliki 44 kursi DPRD. Sementara, total keseluruhan kursi di DPRD Provinsi Kaltim hanya 55.

Kedua, terjadi di Banten. Pasangan calon Andra Soni-Dimyati Natakusumah sudah mengantongi dukungan dari tujuh partai politik. Total paslon itu sudah didukung 72 kursi DPRD dari 100 kursi yang ada.

Memang pada hari ini PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan bergabung dengan Partai Golkar untuk mengusung Airin Rachmi Diany. Di DPRD Banten, baik Golkar dan PDIP sama-sama memiliki 14 kursi. Sehingga, total ada 28 kursi.

Namun, menurut Titi, dukungan bagi Airin masih berpeluang mengalami dinamika.

Ketiga, peluang calon tunggal melawan kotak kosong juga berpeluang terjadi di Provinsi Jambi. Sebab, calon gubernur petahana Al Haris sudah didukung oleh lima partai politik. Mereka mengantongi total 31 dari 55 kursi di DPRD.

Keempat, peluang calon tunggal melawan kotak kosong terjadi di Sumatra Utara. Menantu Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Bobby Nasution sudah didukung oleh tujuh parpol. Total ada 72 kursi DPRD dari total 100 kursi DPRD yang ada di 2024.

Sejauh ini, Bobby memang ditantang oleh satu-satunya calon yaitu Edy Rahmayadi. Ia didukung oleh PDIP dan Hanura. Total ada 26 kursi yang dikantongi oleh Edy.

Kelima, peluang calon tunggal melawan kotak kosong juga bisa terjadi di Jawa Timur. Paslon petahana Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sudah didukung oleh tujuh parpol.

Itu bermakna Khofifah-Emil sudah dapat 57 kursi dari total 120 kursi DPRD Jawa Timur. Tersisa 48 kursi lagi yang menjadi milik PKB dan PDIP. Belum diketahui apakah kedua parpol itu akan berkoalisi untuk mengusung satu paslon yang sama di Jatim.

"Tetapi, untuk pilkada tingkat provinsi di Pulau Jawa, saya tidak bisa memastikan saat ini ya. Karena dinamika (pilkada) Jawa bisa dikatakan menjadi lokomotif politik nasional, jadi partai mungkin akan berhati-hati di Jawa. Kita baru akan tahu petanya di atas tanggal 24 Agustus," katanya.

Ia juga menambahkan calon tunggal melawan kotak kosong juga bisa terjadi di Pilkada di tingkat kabupaten atau kota. Salah satunya di Kota Batam. Paslon Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra sudah memborong dukungan 10 parpol dari 11 parpol yang ada.

3. Pemilih sah-sah saja memilih kotak kosong saat Pilkada

Ilustrasi kertas suara saat pemilu 2024. (IDN Times/Mhd Saifullah)

Titi juga menyoroti alasan banyak calon tunggal menang di suatu wilayah saat Pilkada lantaran masyarakat tidak tahu bahwa memilih kotak kosong sah-sah saja di mata hukum. "Ketika masyarakat tidak tahu boleh memilih kotak kosong, seolah-olah yang bisa dipilih hanya calon tunggal," ujar Titi.

Hal itu lantaran pilihan kotak kosong tidak cukup disosialisasikan oleh KPUD. Hal itu terjadi di tiga dari empat kabupaten di Banten. Hasilnya calon tunggal menang di tiga kabupaten di Banten.

"Karena kan biasanya alat peraga hanya untuk calon bukan kotak kosong. Itu salah satu kontributor mengapa calon tunggal menang di pilkada," katanya.