Ini Tantangan Pengembangan SDM di 5 DPSP

Afriansyah mengatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan selaku Koordinator Pelatihan Vokasi pada 5 DPSP memiliki peran untuk meningkatkan kompetensi masyarakat yang berada di sekitar kawasan DPSP. 

Pelatihan vokasi tersebut diwujudkan berupa Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Pemagangan serta pemenuhan infrastruktur lain yang mendukung pelaksanaan PBK dan Pemagangan tersebut.  

Hal tersebut disampaikan Wamenaker pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan 5 DPSP Semester I Tahun 2023 dan Rapat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata, di Jakarta, Jumat (21/7/2023).  

"Tujuan peningkatan kompetensi yang didapatkan dari pelatihan vokasi akan bisa menjadi bekal bagi masyarakat untuk dapat bekerja dan membuka usaha di kawasan DPSP," kata Wamenaker.  

Kemnaker sendiri memiliki sejumlah program dan skema dalam memajukan SDM di DPSP. Di antaranya penyiapan SDM pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor pendukung lainnya melalui PBK yang dilaksanakan di BBPVP/BPVP UPTP, BLK UPTD di sekitar kawasan, serta BLK Komunitas di sekitar kawasan. PBK juga dilanjutkan dengan sertifikasi kompetensi oleh BNSP.  

"Skema lainnya adalah Pemagangan SDM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana peserta dimagangkan dengan durasi kurang lebih 5 bulan di hotel, toko, dan lokasi magang lain yang berada di kawasan 5 DPSP," ujarnya.  

Afriansyah menambahkan, di samping pelatihan-pelatihan yang sudah dialokasikan pada 5 PDSP, di sejumlah UPTP Kemnaker juga terdapat alokasi PBK dengan skema tailor made training, di mana skema pelatihan ini merupakan pelatihan yang dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan kerja sama antara BBPVP/BPVP dengan stakeholder dalam rangka pemenuhan pasar kerja.  

"Secara umum mekanisme pelaksanaan tailor made training ini didasarkan pada usulan yang diberikan oleh stakeholder yang mencakup detail usulan rencana pelaksanaan pelatihan," katanya. (WEB)