Ini Tantangan Terberat MK Jaga Konstitusi RI Versi Arief Hidayat

Arief menjelaskan, konstitusi di negara-negara Barat umumnya hanya mengatur aspek politik, kelembagaan negara, dan hak asasi manusia. Sementara di negara sosialis, pengaturan tersebut ditambah dengan aspek perekonomian.

“Begini, MK Indonesia berdasarkan pengalaman saya, saya punya pengalaman membawa Mahkamah Konstitusi di tingkat Asia dan di tingkat dunia. Saya merasa begini, apa yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu berbeda dengan Mahkamah Konstitusi di negara-negara lain,” kata dia kepada awak media di Gedung MK, Jakarta Pusat.

Ia melanjutkan, di Indonesia cakupan konstitusi jauh lebih luas karena, "di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu mengatur seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara.”

Bahkan, menurut Arief, urusan sosial, budaya, agama hingga perkawinan pun masuk dalam wilayah konstitusi yang harus ditegakkan oleh MK.

Karena luasnya ruang lingkup konstitusi tersebut, Arief mengaku membangun supporting system yang kuat saat menjabat sebagai Ketua MK. Langkah ini dilakukan agar para hakim konstitusi mendapat dukungan keilmuan lintas bidang.

“Oleh karena itu, saya pada waktu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi membangun supporting system yang handal supaya para staf itu menguasai berbagai lapangan bidang keilmuan hukum supaya mampu menjadi supporting system yang bisa membantu kita. Karena saya pada awalnya itu saya berasal dari hukum tata negara,” ungkapnya.

Ia mengakui, banyak perkara yang diujikan di MK berada di luar latar belakang keilmuannya, sehingga membutuhkan dukungan peneliti dan panitera pengganti yang memahami substansi undang-undang secara mendalam.

“Saya nggak tahu persis masalah zakat, masalah haji, dan sebagainya. Tapi karena yang diuji termasuk masalah undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang perkawinan, mau tidak mau kita harus belajar dan dibantu oleh teman-teman supporting system yang ada di peneliti di MK maupun di panitera pengganti MK, yang harus tahu persis hal-hal semacam itu sehingga bisa men-support kita,” tutur dia.

Menurut Arief, kompleksitas tersebut menuntut hakim konstitusi untuk bersikap lebih bijak. Apalagi Indonesia bukan negara sekuler, melainkan negara religius yang berlandaskan ketuhanan.

“Kalau di Indonesia semua aspek kehidupan itu diatur di dalam konstitusi, nah itulah yang harus ditegakkan di Indonesia. Jadi lebih lengkap, lebih kompleks, dan kita sebagai hakim konstitusi harus lebih bijak karena negara kita bukan negara sekuler, tapi negara yang religius sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Menjawab soal independensi hakim, Arief menegaskan, ada tiga syarat utama yang harus dimiliki hakim konstitusi. Ia juga menekankan bahwa MK merupakan lembaga peradilan politik, sehingga benturan antara hukum dan politik tak terelakkan dalam setiap putusan.

“Syarat hakim konstitusi yang pertama punya integritas. Yang kedua, dia punya kapabilitas. Yang ketiga, punya keberanian,” ungkapnya.

“Karena kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga politik, peradilan politik. Constitutional Court itu lembaga peradilan politik. Di satu sisi kita menegakkan hukum undang-undang konstitusi, di satu sisi yang lain berkaitan dengan masalah-masalah politik. Sehingga benturan antara hukum dan politik itu sangat mewarnai pada waktu kita memutuskan perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi," imbuh dia.