Jakarta, IDN Times - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengkritisi banyaknya calon kepala daerah (Cakada), yang menjadikan program pembangunan infrastruktur sebagai misi utama dalam kampanye mereka menjelang Pilkada Serentak 2020.
Pria yang akrab disapa Umam itu menilai, program tersebut mudah dilakukan hanya dengan memanfaatkan utang. Padahal, proyek infrastruktur rentan dengan praktik korupsi.
Umam mengatakan pembangunan infrastruktur di daerah sangat penting, tapi bukan utama dan butuh pengawasan dari berbagai pihak agar tidak terjadi penyelewengan.
“Infrastruktur tidak jelek, sangat penting tapi bukan yang utama. Harus dikritisi karena pembangunan sifatnya mudah dilihat. Kedua dia juga mudah dikerjakan, apalagi dengan hutang,” kata dia dalam diskusi daring bertema Calon Kepala Daerah Muda Bisa Apa? yang diselenggarakan Politika Research and Consulting (PRC), Minggu (26/7/2020).
Umam menyebutan proyek infrastruktur cenderung membuka ruang bagi praktik korupsi karena kekuatan politik, bisnis, dan elite di struktur pemerintahan saling berkolaborasi dan membentuk suatu negosiasi.
“Itu bisa menggerakan suatu kekuatan yang kemudian lebih powerful dari pada kekuatan struktur yang formal itu sendiri. Ini dalam bahasa kawan strukturalis yang disebut dengan oligarki,” ujar dia.
Ketimbang program pembangunan infrastruktur, Umam berharap, kepada bakal pasangan calon millennials, agar memberikan gagasan terkait transformasi sistem transparansi dan akuntabilitas.
“Kenapa urgen? Karena itu akan berimplikasi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nantinya berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pendapatan masyarakat. Itulah yang harus diberikan kepala daerah,” ujar dia.