Instruksi Lengkap Jokowi: Imbau Masyarakat Tidak Mudik Cegah COVID-19

Jokowi mengatakan, saat ini pandemik COVID-19 memang memberikan dampak terhadap semua sektor dan masyarakat luas, bahkan dunia. Mulai dari kalangan atas hingga bawah.

"Baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kenek, pengemudi ojek, petugas parkir, perajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro dan masih banyak lagi," ucap dia.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah menjamin akan memberikan perhatian besar, dengan mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial.  

"Pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama, untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah," kata dia.

Jokowi mengatakan pemerintah telah menganggarkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemik COVID-19. Untuk DKI Jakarta, pemerintah akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp600 ribu per bulan.

"Batuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 jiwa KK dengan besar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, anggaran Rp2,2 triliun," kata Presiden.

Selain itu, bantuan sembako yang sama juga akan diberikan pemerintah untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Bantuan sosial sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan total anggaran Rp1 triliun," kata Jokowi.

Sementara, untuk masyarakat di luar Jabodetabek, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta kepala keluarga, yang tidak menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial sembako.

"Sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dan total anggaran yang disiapkan Rp16,2 triliun," ucap Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi menyampaikan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran dana desa untuk COVID-19. Ia mengatakan, bansos dari dana desa itu akan diberikan kepada 10 juta keluarga penerima.

"Dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun," kata Presiden.

Sejalan dengan hal itu, lanjut Jokowi, pemerintah juga akan memperkuat program padat karya tunai di sejumlah kementerian, dengan total anggaran sebesar Rp16,9 triliun.

"Ada di Kemendes dengan program padat karya tunai desa, targetnya 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dengan program padat karya tunai juga targetnya 530 ribu tenaga kerja, dengan total nilai Rp10,2 triliun. Kemudian di kementerian-kementerian lain, Kementan (Kementerian Pertanian), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Kemenhub (Kementerian Perhubungan)," kata dia.

Selain itu, Jokowi menuturkan, Polri memiliki program keselamatan bagi sopir taksi hingga bus yang terdampak pandemik COVID-19. Ia mengatakan, program tersebut hampir sama dengan program Kartu Prakerja.

"Polri juga akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program Kartu Prakerja, yang mengkombinasikan bansos dan pelatihan," ujar Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/4).

Jokowi menuturkan, target dari program itu adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus, sopir truk, dan kernet. "Akan diberikan insentif Rp600 ribu per bulan, selama tiga bulan," jelas dia.

Adapun anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program ini mencapai Rp300 miliar. "Anggaran yang disiapkan sebesar Rp360 miliar," ucap Jokowi.

Dalam keterangannya, Jokowi juga mengatakan, pandemik COVID-19 yang dihadapi dunia ini tidak lah mudah. Menurut dia, masyarakat harus bergotong-royong menghadapinya. Salah satu yang diminta Jokowi adalah agar para pengusaha bisa tetap mempertahankan pekerjanya.

"Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Kita harus hadapi bersama-sama. Saya ajak pengusaha berusaha keras mempertahankan para pekerjanya," ucap presiden.

Tak hanya itu, Jokowi juga mengimbau masyarakat saling peduli satu sama lain. "Saya ajak semua pihak peduli kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan bergotong-royong secara nasional, kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan," kata dia.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga berharap agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Pemerintah akan terus menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bansos, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya," tutur Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap pekerja medis yang menangani pasien COVID-19. Menurut dia, mereka adalah orang-orang yang saat ini berada di garda terdepan.

"Sekali lagi saya ingin apresiasi yang tinggi pada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, perawat, tenaga medis yang ada di rumah sakit dalam kita berperang melawan COVID-19. Saya beri apresiasi tinggi," ujar Jokowi.

Dalam keterangan persnya hari ini, Jokowi juga menyinggung tentang aturan pemerintah mengenai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dinilai berbelit, dan membuat pemerintah daerah menjadi lamban dalam melakukan pencegahan COVID-19. Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengaku bahwa pemerintah memang tak ingin terburu-buru ambil keputusan.

"Saya kira kita semuanya dalam kondisi seperti ini jangan sampai mengambil keputusan itu salah. Semuanya harus hati-hati dan tidak grusa-grusu," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, keputusan penerapan PSBB harus melalui banyak perhitungan, sehingga tidak bisa cepat diputuskan.

"Kita tidak ingin memutuskan ini secara grusa-grusu, cepat tetapi tidak tepat. Saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan, dengan kejernihan dan kalkulasi yang detail dan mendalam," kata dia.

Jokowi juga menyebutkan ada beberapa aspek yang menjadi penilaian pemerintah untuk menerapkan PSBB. Seperti jumlah kasus hingga kematian di wilayah tersebut.

"Ini harus melihat beberapa hal, yaitu jumlah kasus yang ada, jumlah kematian di setiap baik kabupaten atau kota maupun provinsi. Tentu saja didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, dukungan sumber daya, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Ini penting," ucap dia.

Jokowi menuturkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga tidak diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah di Indonesia.

"Perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan PSBB ini tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia, melainkan kita ingin melihat kondisi masing-masing daerah dan PSBB ini ditetapkan oleh Menkes," kata Terawan.