Instruksi Megawati: Kader PDIP Dilarang Bicara Capres!

24 Agu 2021, 15:29 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya untuk berbicara masalah capres dan cawapres di Pemilu 2024. Larangan ini sesuai surat instruksi PDIP yang diteken Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Terkait dengan instruksi dari Bu Megawati Soekarnoputri, agar seluruh, ini instruksinya, terkait dengan capres dan cawapres, karena untuk menjadi pemimpin di republik ini, betul-betul muncul sebagai kehendak rakyat, ada campur tangan dari Tuhan yang Maha Kuasa," ujar Hasto saat konferensi pers virtual, saat melakukan pertemuan dengan kader Partai Gerindra, Selasa (24/8/2021).

1. Pengusungan capres dan cawapres kewenangan Megawati

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

Hasto menambahkan Megawati yang akan menentukan PDIP akan mengusung siapa di Pilpres 2024 nanti. Terkait nama-nama yang mungkin akan diusung dan alasan surat instruksi ini dikeluarkan, Hasto tak membeberkannya.

"Kita dari PDI Perjuangan, kongres sudah mengamanatkan pada Ibu Ketua Umum untuk memutuskan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan datang dan kehendak rakyat itu sebagai panduan yang terbaik.

Dia melanjutkan skala prioritas PDIP saat ini adalah membantu pemerintah untuk mengatasi wabah COVID-19.

"Termasuk dialog dengan Gerindra itu juga bagian dari konsolidasi nasional. Karena terkait dengan calon pemimpin, itu tugas setiap partai untuk menyiapkan calon pemimpin melalui proses kaderisasi yang sistemik," dia menambahkan.

2. . Isi surat instruksi Megawati: kader bicara capres akan disanksi

Sejumlah kader Partai Gerindra datang ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP), di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/8/2021). (IDN Times/Ilman)

Hasto memperlihatkan instruksi Megawati ini. Instruksi agar kader 'tutup mulut' membicarakan capres-cawapres 2024 ini tertuang dalam Surat Instruksi Nomor 3134/IN/DPP/VIII/2021 perihal penegasan komunikasi politik.

Surat ini ditandangani Megawati dan Hasto pada 11 Agustus 2021.

"Agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin Partai," demikian penggalan bunyi surat instruksi tersebut, dilihat IDN Times, Selasa (24/8/2021)

3. Hasto enggan bicara banyak soal Pilpres 2024

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Hasto mengakui dalam pertemuannya dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani hari ini kedua belah pihak membicarakan Pemilu 2024. Namun, apakah PDIP dan Gerindra akan membentuk koalisi setelah pertemuan ini, Hasto tak merincinya.

"Yang berkaitan dengan Pemilu 2024, ya tadi kita bahas dalam ruang tertutup," ujarnya.

Hasto mengatakan penanganan COVID-19 masih lebih penting ketimbang pembahasan Pemilu 2024. Dia menjelaskan akan ada waktunya sendiri untuk membahas Pemilu 2024.

"Sedangkan untuk pemilu 2024, ya kalau dari aspek ideologi kita punya sama-sama komitmen terhadap Pancasila, maka nanti setelah pandemik ini bisa kita lewati bersama-sama, ada momentumnya, ada waktunya untuk membahas hal tersebut karena skala prioritas saat ini adalah kepentingan rakyat, keselamatan bangsa dan negara," kata Hasto.