Dalam kerja sama ini, Jawa Tengah menjadi pilot project terkait integrasi data BPS RI. Fokus kerja samanya tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data untuk pembangunan daerah.
Kerja sama meliputi pengumpulan dan validasi data investasi, industri, dan pertanian. Data-data ini diharapkan bisa mengangkat potensi wilayah Jawa Tengah.
Penandatanganan nota kesepakatan pertama antara BPS RI dengan Pemprov Jateng. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengumpulkan data lebih baik dan komprehensif sesuai fakta di lapangan.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk mendukung integrasi satu data Indonesia.
Nota Kesepakatan antara Pemprov Jateng dan BPS RI itu ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di gedung Gardhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Jumat, (4/7).
Dalam kerja sama ini, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi pilot project terkait integrasi data BPS RI. Fokus kerja samanya tentang penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data, serta informasi statistik dalam rangka pembangunan daerah.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menjelaskan, data merupakan elemen penting untuk menentukan arah kebijakan publik. Di sana ada dokumentasi tentang perkembangan wilayah dari berbagai sektor. Data yang akurat dan aktual menjadi titik tolak untuk merencanakan pembangunan daerah.
“Ini penting dalam rangka perkembangan wilayah. Jadi, Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan kolaborasi dengan BPS pusat yang nanti akan kita jabarkan ke seluruh kabupaten/kota,” katanya.
Adapun kerja sama ini meliputi pengumpulan dan validasi data terkait tiga variabel penting. Di antara data investasi, data industri, dan data pertanian. Ketiga variabel itu yang nanti bisa mengangkat potensi wilayah Jawa Tengah.
“Data-data ini perlu dan penting. Karena untuk membuat suatu kebijakan publik yang diambil oleh seorang user, baik itu dari provinsi maupun para bupati/walikota,” kata Luthfi.
Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha. BPS juga menjamin kerahasiaan data internal yang dijadikan bahan kajian.
“Ini selaras dengan kebijakan Mendagri bahwa nanti, tidak hanya inflasi yang akan dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi termasuk data perkembangan ekonomi wilayah di seluruh provinsi Indonesia akan dikembangkan dan yang pertama adalah di Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan yang pertama antara BPS RI dengan Pemprov Jateng. Ia mengapresiasi sambutan hangat Gubernur Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik supaya lebih tepat dan akurat.
“Data statistik ini bisa dijadikan basis bagi gubernur dan jajarannya untuk menghasilkan resep kebijakan yang lebih tepat. Kalau datanya bagus, resepnya akan tepat. Jika diagnosanya bagus pasti obatnya tidak akan keliru,” katanya.
Kolaborasi antara BPS RI dengan Pemprov Jateng ini diharapkan dapat mengumpulkan data lebih baik dan komprehensif sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. BPS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pencatatan dan keakuratan dalam menyusun data statistik. Saat ini ada 7-8 provinsi yang menjadi pilot project, salah satunya adalah Jawa Tengah.
Amalia menjelaskan, Jawa Tengah penting bagi perekonomian Indonesia. Sekitar 9 persen dari PDB nasional itu disumbang oleh Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pun sepertiga dari ekonominya ternyata ditopang oleh sektor industri manufaktur, sekitar 14 persen dari ekonomi Jawa Tengah disumbang oleh pertanian.
“Jadi langkah pertama targetkan dulu ketiga pencatatan data yang lebih baik yaitu untuk data investasi, data industri manufaktur, dan data pertanian,” jelasnya.
Pencatatan ini menjadi penting, apalagi pada 2026 nanti BPS akan mengadakan sensus ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sensus itu bukan hanya sampel data melainkan keseluruhan denyut dan aktivitas ekonomi Indonesia, termasuk Jawa Tengah. “Sensus ekonomi 2026 itu nantinya juga akan dipayungi oleh MoU ini,” kata Amalia. (WEB)