Isi Jurnal Ilmiah Megawati di Unhan yang Puji Kepemimpinan Sendiri

10 Jun 2021, 05:00 WIB

Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ermaya Suradinata (kanan) berjalan menuju prosesi Penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat pada 2018. (ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa)

Jakarta, IDN Times - Jelang pemberian gelar profesor kehormatan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri oleh Universitas Pertahanan, publik ramai membincangkan jurnal ilmiah yang ditulis Megawati.

Paper setebal 18 halaman itu berjudul "Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004. Dokumen itu terbit di Jurnal Pertahanan dan Bela Negara edisi April 2021, Volume 11 nomor 1.

Publik bisa ikut mengakses dokumen tersebut. Diskursus ini kali pertama disampaikan akun Twitter @joelpicard pada 7 Juni 2021. "Cara puji diri sendiri dengan cara ilmiah," cuit Joel di akunnya.

Warganet pun mempertanyakan, apakah etis menggunakan periode kepemimpinannya sebagai topik penelitian. Mereka menilai bisa terjadi bias dan subjektif yang besar di benak penulis, yakni Megawati sendiri.

Di dalam abstrak jurnal tertulis penelitian bertujuan untuk memberi pemahaman tentang hubungan antara krisis multidimensi dan kepemimpinan presiden pada 2001 hingga 2004.

"Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipakai untuk menggali tacit knowledge dari pengambil keputusan tertinggi saat itu, yang tidak lain adalah Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri," demikian bunyi paper yang ditulis Megawati.

Namun, dalam sudut pandang pengamat isu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin, pemberian gelar profesor atau guru besar tidak tetap rentan bermuatan politis. Apalagi kampus yang memberikan gelar guru besar tidak tetap tersebut, dikelola Kementerian Pertahanan, di mana menterinya dijabat Prabowo Subianto.

Bagaimana pendapatnya mengenai proses akademis yang dilalui Mega hingga bisa diberi gelar guru besar tidak tetap? Apakah ini bermakna dunia pendidikan sudah dicemari dengan unsur politik?

1. Megawati klaim di jurnal kampus, saat masih memimpin berhasil bawa RI keluar dari krisis multidimensi

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Tampilan abstrak paper yang ditulis Mega dan dimasukan ke dalam jurnal ilmiah kampus. (Tangkapan layar paper Mega)

Di dalam dokumen itu, Mega secara terang-terangan memuji dirinya sendiri memiliki kualitas kepemimpinan transformasional. Sehingga, bisa membawa perubahan di Indonesia dan melewati krisis multidimensi. Apalagi krisis multidimensi itu disebutnya bisa mengancam Indonesia sebagai sebuah bangsa.

"Hingga mampu mengantar Indonesia pada era yang lebih stabil di masa selanjutnya," tulis Megawati.

Mega juga menulis, fenomena yang ingin didalami dalam papernya adalah kepemimpinan dirinya sendiri selama 2001 - 2004. Caranya, dengan mengamati kebijakan-kebijakan yang pernah ia keluarkan.

Di dalam dokumen itu, Mega menganalisis sendiri kebijakan yang pernah ia keluarkan di lima sektor yaitu ekonomi, politik, sosial, lingkungan, dan militer. Sebagai contoh, di bidang ekonomi, Mega mengklaim berhasil memulihkan situasi keamanan usai terjadi krisis ekonomi pada 1997.

"Saat itu, pendapatan per kapita bangsa Indonesia senilai 465 dolar AS. Pendapatan per kapita kemudian naik menjadi 930 dolar AS pada 2004 setelah situasi keamanan pulih," tulis Mega.

Mega juga mengklaim ketika itu berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis energi, setelah berhasil meyakinkan banyak pimpinan perusahaan energi dunia untuk melakukan investasi langsung di bidang perminyakan yang berhasil mencapai angka Rp200 triliun per tahun.

Inti dari dokumen setebal 18 halaman tersebut, yakni Megawati mengklaim berhasil mengatasi sebagian besar krisis multidimensi yang dihadapi Indonesia pada 2001-2004.

2. Pemberian gelar guru besar tidak tetap diduga bermotif politik

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin (IDN Times/Rochmanudin)

Sementara, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, secara blak-blakan menyebut pemberian gelar guru besar tidak tetap bermuatan politis. Ia menduga Mega diberikan gelar itu agar bisa dilakukan lobi-lobi jelang pemilu 2024.

Apalagi, kata dia, Unhan berada di bawah pengelolaan Kementerian Pertahanan. Paper itu ditulis Mega diduga sebagai syarat bisa diberi gelar guru besar tidak tetap.

"Itu ketentuan formalitas dari Kemenristek Dikti lah," kata Ujang ketika dihubungi IDN Times pada Rabu (9/6/2021).

Ujang berani berpendapat demikian lantaran ia juga masih menjadi dosen. Ia mengaku sudah mengajar di kampus selama 13 tahun.

Dalam pandangannya, sudah menjadi hal jamak ketika pemberian gelar akademik seperti guru besar tidak tetap atau honoris causa lantaran dipicu motif politik.

"Karena bila para penerima gelar akademik itu kredibel, maka publik tidak akan protes di dunia maya," ujarnya.

Ia pun melihat pemberian gelar guru besar tidak tetap terkesan tidak serius, lantaran paper yang ditulis Mega tidak kredibel. "Jurnalnya ditulis dalam Bahasa Indonesia pula, seharusnya kan menggunakan Bahasa Inggris dan diindeks di Scopus," kata dia.

Sementara, IDN Times telah menghubungi Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhan Jonni Mahroza untuk mengonfirmasi karya Mega itu, namun pesan kami hanya dibaca dan tidak direspons.

3. Paper yang ditulis Megawati dan menganalisa kebijakannya sendiri dikritik warganet

Di sisi lain, dokumen paper setebal 18 halaman itu kemudian dikritik warganet. Menurut mereka, tidak masuk akal bila tulisan Mega yang memuji kebijakannya sendiri selama menjabat presiden, dianggap layak masuk ke jurnal ilmiah suatu kampus.

Namun, ada pula warganet yang berkomentar bahwa Mega tak sepenuhnya sukses ketika memimpin menjadi presiden. Justru yang diingat oleh publik hingga sekarang banyak BUMN yang dijual ke pihak asing.