Isi Lengkap Peraturan MA No. 1 Tahun 2020, Koruptor Bisa Dihukum Mati

Perma tersebut juga mengatur tentang dijatuhkannya hukuman mati bagi koruptor. Hakim bisa memberikan hukuman maksimal tersebut dengan berbagai pertimbangan.

"Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8," demikian bunyi Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 yang dikutip dari situs mahkamahagung.go.id, Selasa (4/8/2020).

Berikut syarat dijatuhkannya hukuman mati bagi koruptor sesuai Perma Nomor 1/2020:

1. Hakim tidak menemukan hal yang meringankan dari diri terdakwa.
2. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
3. Terdakwa korupsi Rp100 miliar atau lebih.
4. Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
5. Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau menyuruh atau melakukan terjadinya tindak pidana korupsi.
6. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih.
7. Terdakwa korupsi dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional.
8. Korupsi yang dilakukan mengakibatkan dampak nasional.
9. Korupsi yang dilakukan mengakibatkan hasil pekerjaan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan.
10. Korupsi yang dilakukan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat rentan, di antaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas.
11. Nilai kekayaan terdakwa didapat dari 50 persen atau lebih dari hasil korupsi.
12. Uang yang dikorupsi dikembalikan kurang dari 10 persen.

Tindak pidana korupsi yang masuk kategori berat dan ancaman pidananya:

• Korupsi Rp650-850 juta: pidana penjara 13-16 tahun
• korupsi Rp500-650 juta: pidana penjara 10-13 tahun
• Korupsi Rp400-500 juta: pidana penjara 8-10 tahun 

Tindak pidana korupsi yang masuk kategori sedang dan ancaman pidananya:

• Korupsi Rp500-650 juta: pidana penjara 10-13 tahun
• Korupsi Rp400-500 juta: pidana penjara 8-10 tahun
• Korupsi Rp300-400 juta: pidana penjara 6-8 tahun 

Tindak pidana korupsi yang masuk kategori ringan dan ancaman pidananya:

• Korupsi Rp400-500 juta: pidana penjara 8-10 tahun
• Korupsi Rp300-400 juta: pidana penjara 6-8 tahun
• Korupsi Rp200-300 juta: Pidana penjara 4-6 tahun 

Sedangkan untuk kategori sangat ringan bila kerugian di bawah Rp200 juta. Bahkan bila korupsinya di bawah Rp50 juta tidak dijatuhi denda.

"Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp 50 juta," bunyi Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2020.

Berikut rentang hukuman bagi koruptor di bawah Rp200 juta:

• Korupsi Rp150 juta-Rp 200 juta: pidana penjara 3-4 tahun
• Korupsi Rp100 juta-Rp 150 juta: pidana penjara 2-3 tahun
• Korupsi Rp50 juta-100 juta: pidana penjara 1-2 tahun

Memperingati HUT ke-75 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, IDN Times meluncurkan kampanye #MenjagaIndonesia. Kampanye ini didasarkan atas pengalamanan unik dan bersejarah bahwa sebagai bangsa, kita merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dalam situasi pandemik COVID-19, dimana kita bersama-sama harus membentengi diri dari serangan virus berbahaya. Di saat yang sama, banyak hal yang perlu kita jaga sebagai warga bangsa, agar tujuan proklamasi kemerdekaan RI, bisa dicapai.