Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, serikat buruh, dan perwakilan pemuda lintas iman dalam sebuah forum silaturahmi di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025). Pertemuan ini menjadi ruang terbuka bagi Presiden untuk mendengarkan langsung aspirasi rakyat, sekaligus menunjukkan komitmen merawat persatuan bangsa.
Tokoh-tokoh agama yang hadir di antaranya Rais ‘Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy, Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar, Ketua Umum PGI Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, serta Ketua KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin. Hadir pula Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Wisnu Bawa Tenaya, Ketua PERMABUDHI Philip K. Widjaja, dan Ketua Matakin Budi Santoso Tanuwibowo.
Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, menegaskan pentingnya pertemuan ini sebagai jalur langsung bagi ormas Islam menyampaikan aspirasi umat kepada Presiden. Ia menggarisbawahi, dialog panjang dengan Kepala Negara membuktikan kesediaan Presiden mendengar serta memahami harapan rakyat.
“Aspirasi-aspirasi, harapan-harapan telah disampaikan kepada Presiden dalam pertemuan yang cukup panjang tadi. Presiden juga rupanya sudah mendengar dan memahami sebagian besar dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan itu. Bahkan beliau menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang telah dilakukan, bukan hanya oleh Presiden tapi juga oleh lembaga-lembaga negara yang lain seperti DPR,” ujar Yahya usai pertemuan.
Ketua Umum PGI, Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menekankan suasana pertemuan yang cair dan penuh kebersamaan menjadi modal penting memperkuat persatuan. Ia menilai pola komunikasi yang egaliter antara Presiden dan masyarakat harus menjadi tradisi demokrasi.
“Kami sangat mengapresiasi undangan Presiden dan pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyub," kata Jacky.
Menurutnya, berbagai isu publik yang mengemuka turut didiskusikan secara terbuka. Dari situ, Presiden menyatakan komitmen memperjuangkan undang-undang penting, termasuk RUU Perampasan Aset, sebagai langkah nyata membangun pemerintahan yang bersih.
“Presiden berjanji untuk undang-undang perampasan aset, beliau akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Saya kira itu,” tegas Jacky.