Istana Bantah MBG Program Populis Sekadar Bikin Rakyat Puas

Philips menuturkan, yang mau dicapai dari program MBG adalah intervensi pemerintah terhadap kualitas gizi masyarakat. Berdasarkan catatan riset dari Badan Gizi Nasional (BGN), persentase anak-anak Indonesia yang bisa makan bergizi masih sedikit.

Namun, program ini membutuhkan waktu jangka lanjang untuk bisa terlihat hasilnya. Philips pun memberikan contoh negara lain yang berhasil memperbaiki gizi masyarakat. Selain gizi, sebenarnya MBG juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bahan baku hingga proses memasak di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ini juga mungkin tidak bisa dianggap atau dibayangkan sebagai program yang selesai misalnya dalam satu periode atau hanya dilakukan di masa pemerintahan Presiden Prabowo misalnya. Karena apa? Karena negara lain yang melakukan, dia berjalan panjang. India itu udah 30 tahun menyelenggarakan school meal program. Jepang udah 80 tahun. Korea Selatan juga sama 60 tahunan," ungkapnya.

Sama seperti di negara lain, kata Philips, dalam praktiknya prorgam MBG tentu akan terus dievaluasi dan dipantau oleh pemerintah. "Dan mereka (negara lain) awalnya pasti sama kayak kita. Ada insiden di sini, di sana, dan lain-lain. Tetapi itu kan bagian dari proses menurut saya," jelasnya.

Ia kembali menegaskan, program MBG tidak ditargetkan untuk memuaskan masyarakat dalam jangka pendek.

"Jadi ini ada efek panjang ke depan menurut saya yang sekali lagi makannya bukan dirancang dalam program 100 hari. Jadi mungkin kita harus melihatnya dari sisi yang lebih jangka panjang ya," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Democracy and Election Empowerment ‎Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menyebut, tingkat kepuasan masyarakat tinggi terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto karena dipengaruhi kebijakan populis.

Ia pun menjelaskan sejumlah program populis Prabowo yang memang akhirnya membuat citra pemerintahan positif. Salah satunya progam makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, dan bantuan sosial (bansos).

"Ya karena memang pertama kepuasan masyarakat itu terhadap implementasi kebijakan yang populis, misalnya berkaitan dengan makan gizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, meskipun sebetulnya di antara beberapa yang menjadi program kementerian itu juga belum diimplementasikan di lapangan ya. Kemudian juga ada misalnya bansos," ucap dia dalam acara Ngobrol Seru bersama IDN Times.

Neni pun mengimbau agar pemerintah tidak terlalu terjebak pada kebijakan yang populis untuk memoles citra publik. Sebab bukan tidak mungkin program-program tersebut hanya menjadi bagi-bagi kepentingan tertentu dan berpotensi terjadi praktik korupsi.

"Tapi jangan kemudian juga ya kita terjebak dalam populisme gitu, karena kan tentan gitu ya, salah satu ciri populisme yang disampaikan oleh Francis Fukuyama itu kan banyaknya kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip itu adalah populis, dan itu kemudian dipaksakan. Ini justru akan juga kekhawatirannya memang berpotensi pada bancakan-bancakan program," tegasnya. 

"Lalu kemudian juga mencari keuntungan gitu ya, salah satu pihak-pihak tertentu, dan ini potensi korupsinya juga sangat tinggi, jadi itu yang kita khawatirkan," sambung dia.