Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut, Presiden Joko "Jokowi" Widodo belum meneken revisi UU KPK lantaran masih banyak typo atau salah ketik di dalamnya.
Karena itu pula, Istana mengembalikan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) tersebut kepada DPR untuk diperbaiki.
Pratikno mengaku, revisi UU KPK memang sudah dikirim ke Sekretariat Negara (Sekneg) untuk diundangkan. Namun, ada masalah berupa typo, sehingga perlu diklarifikasi lagi.
"Sudah dikirim, tetapi masih ada typo, yang itu kita minta klarifikasi. Jadi mereka sudah proses mengirim katanya, sudah di Baleg," kata Pratikno di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Saat ditanya bagian mana saja yang ada typo di revisi UU tersebut, Pratikno enggan menjawab detail. Ia hanya mengatakan, masih ada bagian yang perlu diklarifikasi.
"Ya typo-typo yang perlu klarifikasi, yang nanti bisa menimbulkan interpretasi," jelas dia.
Seharusnya, lanjut Pratikno, revisi UU KPK sudah bisa dikirim lagi ke Sekneg untuk diundangkan. Ia mengaku akan mengecek terlebih dahulu apakah sudah dikirim ke kantornya atau belum.
"Mestinya sudah. Saya cek," ucap dia.