Isu Dwifungsi ABRI dalam RUU TNI, Panglima: Prajurit Kami Dibutuhkan

Selain Kementan, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu kemudian menyebut Kementerian Kominfo yang juga membutuhkan bantuan prajurit untuk membangun menara BTS di sejumlah daerah terpencil.

"Juga dari BUMN, pengamanan proyek vital nasional. Kan salah satu dari beberapa kementerian juga, dari Kominfo dia membangun BTS di daerah terpencil, itu dibutuhkan militer yang membangun dan mengamankan," kata dia. 

Agus pun meminta masyarakat berpikir positif terkait wacana TNI bisa mengisi jabatan sipil. Menurut dia, TNI hadir untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus membantu program pemerintah. 

"Saya rasa harus berpikirannya positif lah. Saya rasa masyarakat juga enggak perlu... Iya (untuk pelayanan masyarakat). Untuk kesejahteraan masyarakat, membantu program-program pemerintah. Bukan untuk yang lain-lain," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, mengkritik, RUU TNI yang dilakukan oleh DPR. Revisi itu bukan hanya tergesa-gesa dan dipaksakan, tapi sekaligus menunjukkan bahwa DPR tidak memiliki komitmen untuk menjaga reformasi TNI.

Gufron menilai, usulan perubahan dalam RUU TNI versi Baleg DPR jauh dari kepentingan penguatan profesionalisme TNI bahkan memiliki problem yang serius karena jika sampai diakomodir melegalisasi kembali praktik dwifungsi TNI seperti yang pernah dijalankan pada era Orde Baru. 

"Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI seharusnya bersikap responsif terhadap kritik dan penolakan yang berkembang di masyarakat, apalagi pembahasan RUU tersebut dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik sehingga jauh dari kepentingan publik yang lebih luas dan dikhawatirkan sarat dengan transaksi politik kekuasaan," kata Gufron.

Lebih jauh, Gufron menambahkan, terdapat dua usulan perubahan yang problematik dalam draf RUU TNI versi Baleg DPR RI. Pertama, perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. 

Hal tersebut dapat dilihat pada usulan perubahan Pasal 47 Ayat 2 melalui penambahan frasa 'serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden.' 

Penambahan frasa itu dinilai Gufron berbahaya karena membuka ruang kepada prajurit TNI aktif untuk ditempatkan tidak terbatas di 10 kementerian/lembaga. Artinya, presiden bisa saja membuat kebijakan yang membuka penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lain, seperti Kementerian Desa, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga-lembaga negara lain. 

"Usulan perubahan Pasal 47 Ayat 2 UU TNI jelas akan melegalisasi perluasan praktik Dwifungsi ABRI yang sejatinya secara perlahan mulai dijalankan terutama pada era pemerintahan Presiden Jokowi," ujar dia.

Berdasarkan data Babinkum TNI, pada tahun 2023 tercatat 2.569 TNI aktif memproleh jabatan sipil. Adanya RUU TNI ini, maka jabatan sipil dapat diduduki prajurit TNI aktif berpotensi lebih banyak lagi. 

Gufron berpendangan, penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil bertentangan dengan prinsip pengaturan militer di negara demokrasi yang menuntut adanya pemisahan antara domain sipil dan militer.

Padahal, di negara demokrasi, fungsi dan tugas utama militer seharusnya difokuskan sebagai alat pertahanan negara. Hal ini sejalan dengan hakekat militer yang memang dipersiapan untuk perang.

"Penempatan militer di luar fungsinya sebagai alat pertahanan negara bukan hanya salah, akan tetapi juga akan memperlemah profesionalisme militer itu sendiri," kata dia.

"Profesionalisme dibangun dengan cara meletakkan dia dalam fungsi aslinya sebagai alat pertahanan negara dan bukan menempatkannya dalam fungsi dan jabatan sipil lain yang bukan merupakan kompetensinya," imbuh dia.