Comscore Tracker

Rapid Test Penumpang Pesawat Domestik: Melayani atau Komersialisasi? 

Rapid test tak menjamin seseorang tidak tertular COVID-19

Tangerang, IDN Times - Sebuah klinik kesehatan membuka pelayanan rapid test atau tes cepat COVID-19 menggunakan sistem drive thru, demi melayani masyarakat atau calon penumpang pesawat. Calon penumpang pesawat, mau tak mau sekarang harus memiliki surat rapid test agar bisa melakukan perjalanan menggunakan pesawat, seperti di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Layanan drive thru tes cepat ini untuk kenyamanan penumpang pesawat karena tidak perlu turun dari kendaraan dan hasilnya cepat keluar," kata dokter penanggung jawab dari laboratorium sebuah klinik di kawasan Bandara Soekarno-Hatta berinisial ZR, seperti dikutip dari Antara 1 Juli 2020. 

ZR menuturkan penumpang pesawat yang hendak berpergian jauh harus melengkapi syarat lulus tes cepat COVID-19, sehingga dapat melakukan tes di kawasan Bandara Soetta.

"Drive thru tes cepat COVID-19 ini mulai beroperasi sejak 22 Juni 2020 dan buka pada pukul 04.00 WIB hingga 20.00 WIB," ujar ZR.

Menurut dia, tes cepat yang didukung realy tech itu menetapkan tarif Rp199.000 per orang, yang ditangani tenaga medis profesional dan bekerja sesuai protokol kesehatan. Selain itu, penumpang pesawat yang menjalani tes cepat COVID-19 akan mendapatkan masker berkualitas jenis N-95 dan hidangan makanan ringan.

ZR menyebut penumpang pesawat yang dinyatakan reaktif, maka tenaga medis akan merujuk pasien ke rumah sakit terdekat guna penanganan lebih lanjut.

"Intinya, kami menjalankan tes cepat ini sudah menyesuaikan dengan prosedur penanganan COVID-19 yang diberlakukan pemerintah. Bahkan, tenaga kesehatan yang bertugas di sini seluruhnya kami lengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap," tutur dia.

1. Otoritas Bandara Soetta membuka layanan rapid test

Rapid Test Penumpang Pesawat Domestik: Melayani atau Komersialisasi? Ilustrasi physical distancing. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, juga membuka layanan pemeriksaan virus SARS-CoV-2 atau COVID-19, menggunakan metode rapid test. Pelayanan tersebut dibuka untuk mempermudah calon penumpang, memenuhi salah satu syarat penerbangan rute domestik. 

Selain rapid test, bandara tersebut juga menyediakan layanan pembuatan surat keterangan bebas COVID-19.

Manager of Branch Communication Bandara Internasional Soekarno-Hatta Haerul Anwar mengatakan, layanan rapid test di bandara terbuka untuk umum. Tidak hanya itu, pihaknya juga membuka layanan pembuatan surat keterangan bebas COVID-19.

"Untuk layanan Rapid test di Bandara Soekarno-Hatta dikenakan biaya sebesar Rp 225 ribu, apabila ditambah dengan surat keterangan bebas COVID-19, ada tambahan biaya sebesar Rp55 ribu," kata dia, Senin 22 Juni lalu.

Artinya, total biaya untuk rapid test dan surat keterangan bebas COVID-19, seseorang harus membayar Rp280 ribu.

2. Metode rapid test sudah menjadi komoditas bisnis?

Rapid Test Penumpang Pesawat Domestik: Melayani atau Komersialisasi? Anggota Ombudsman RI Alvin Lie (IDN Times/Helmi Shemi)

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menilai uji COVID-19 yang menggunakan metode rapid test sudah menjadi komoditas bisnis, semenjak menjadi salah satu persyaratan penting untuk melakukan penerbangan bagi calon penumpang.

Padahal menurut Alvin, rapid test sebenarnya bagian dari strategi pencegahan dan pemutusan mata rantai COVID-19, walaupun hasil rapid test tersebut tidak dapat menunjukan seseorang terinfeksi atau tidak terinfeksi virus SARS-CoV-2 atau virus corona.

"Yang menjadi masalah, rapid test ini dijadikan persyaratan untuk perjalan naik pesawat terbang atau naik kereta, dan itu pun dilakukan cukup sekali saja bukan dua kali. Di mana menunjukan persyaratan rapid test ini hanya basa-basi administratif saja," jelasnya saat dihubungi IDN Times, Kamis (2/7).

Alvin mengatakan, keinginan pemerintah untuk menghidupkan kembali perekonomian dan juga pariwisata membuat kebutuhan rapid test semakin tinggi, bukan sebagai pencegahan tetapi hanya persyaratan administratif.

"Kemudian kita lihat rapid test ini biayanya sudah turun, tadinya Rp500 sampai Rp600 ribu sekarang Rp300 ribuan.  Bahkan yang disediakan bandara sekitar Rp250 ribu sampai Rp290 ribu itu kerja sama Angkasa Pura (AP) dengan rumah sakit," ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Alvin, maskapai penerbangan saat ini juga menyediakan rapid test dengan harga yang berbeda, seperti Garuda Indonesia mematok harga Rp225 ribu dan Lion Air Rp95 ribu. Dia menilai, Lion Air yang memasang tarif rapid test segitu pun tidak rugi. 

"Sebetulnya, biaya rapid test itu kan modalnya paling-paling sekitar Rp60 ribu, ditambah biaya operasional, gaji pegawai kemudian alat pembersih dan lain-lain. Jadi Lion jual harga Rp95 ribu pun tidak rugi," ungkapnya.

Alvin menambahkan, perkembangan seperti itu membuat dirinya khawatir, karena rapid test tersebut hanya tersedia pada tempat atau penyelenggara rapid test berbayar.

"Di mana dia ada uang, yang mau bayar ada rapid test-nya. Bukan di mana sebetulnya dibutuhkan, misalnya di daerah merah. Tapi yang tidak ada uangnya tidak ada, jadi ketersediaan rapid test ini jelas sudah berorientasi bisnis bukan berorientasi pada pencegahan dan penghentian COVID-19," ucap Alvin.

Alvin mengaku tidak terlalu terkejut dengan adanya surat edaran dari Kemenkes. Menurut dia, dengan adanya surat edaran itu justru semakin menguatkan dugaan bahwa selama ini memang ada permainan bisnis di balik distribusi dan penggunaan rapid test. 

Ia menilai rapid test tidak dibutuhkan sebagai salah satu syarat bagi warga untuk melakukan perjalanan di dalam negeri. Penyebabnya rapid test antibodi tidak menunjukkan hasil yang akurat. 

"Karena yang diukur kan antibodi bukan orang tertular (COVID-19) atau tidak. Kedua, harganya terlalu mahal. Ketiga, nantinya harga yang terjangkau justru bisa mengelabui masyarakat," kata Alvin ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada malam ini. 

Ketika mengetahui harga rapid test yang cukup terjangkau maka hal tersebut bisa memicu warga lengah. Ketika hasil rapid test dinyatakan tidak reaktif atau negatif kemudian merasa sudah bebas dari COVID-19. 

Selain itu, warga menjalani rapid test hanya untuk keperluan administratif agar bisa melakukan perjalanan ke luar kota. 

"Padahal, membayar Rp150 ribu itu buang-buang duit aja. Idealnya, rapid test itu dilakukan dua kali. Rapid test kedua dilakukan H+7 hingga H+10 dari kali pertama melakukan rapid test. Itu pun hasil akurasinya maksimal hanya 75 persen," katanya lagi. 

Alih-alih menggunakan rapid test atau tes usap, petugas di bandara dan maskapai penerbangan cukup menegakan protokol kesehatan yakni dengan mengukur suhu tubuh, memakai masker, menjaga jarak dan memastikan tangan dalam keadaan bersih. 

Baca Juga: Surat Edaran Kemenkes: Batas Tertinggi Biaya Rapid Test Rp150 Ribu

3. Pelayanan rapid test di bandara untuk membantu calon penumpang, agar mereka tidak repot rapid test di fasilitas kesehatan di luar bandara

Rapid Test Penumpang Pesawat Domestik: Melayani atau Komersialisasi? Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Bantul gelar rapid test masal COVID-19 kepada pedagang pasar Jodog, Kabupaten Bantul. IDN Times/Daruwaskita

Ketika dikonfirmasi mengenai tudingan Alvin Lie di atas, Senior Manager of Branch Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura II, Febri Toga Simatupang enggan berkomentar banyak. 

Namun, menurut dia, rapid test diselenggarakan di bandara itu untuk membantu para calon penumpang sehingga mereka tidak perlu repot-repot melakukan rapid test di fasilitas kesehatan di luar bandara.

"Dia bisa langsung test, habis beli tiket dan langsung berangkat. Harga Rp225 ribu dan surat keterangan doketernya Rp55 ribu jadi Rp280. Sekarang kan berlakunya 14 hari, jadi bagi penumpang yang sesuai SE nomor 9 tahun 2020 ini jadi dia ga perlu lagi rapid test kalau perjalanan di bawah 14 hari," katanya saat dihubungi IDN Times.

Febri menambahkan, layanan tersebut diadakan bersama dengan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi. Menurutnya, layanan itu masih dalam rangka kerja sama antar BUMN.

"Menurut saya ini merupakan kebutuhan dan harganya menurut kami tidak terlalu mahal, cukup terjangkau, sehingga kami mengadakan rapid test," ucap Febri.

4. Rapid test sebaiknya dihentikan karena dianggap tidak bisa dijadikan acuan seseorang terinfeksi virus corona atau tidak

Rapid Test Penumpang Pesawat Domestik: Melayani atau Komersialisasi? Rapid test kepada pedagang di pasar Bantul yang digaler oleh Dinas Kesehatan. IDN Times/Daruwaskita

Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menilai, rapid test untuk virus corona atau COVID-19 tidak akurat. Karena itu, kata dia, kegiatan rapid test di sejumlah wilayah sebaiknya dihentikan.

"Setop lah semua rapid test, karena itu tidak perlu,” kata Pandu dalam diskusi daring yang digelar oleh Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu 4 Juli 2020. 

Menurut Pandu, hasil rapid test tidak bisa dijadikan acuan apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak.

"Yang dites itu antibodi. Antibodi itu artinya respons tubuh terhadap adanya virus. Itu terbentuk seminggu atau beberapa hari setelah terinfeksi. Kalau tidak reaktif, bukan berarti tidak terinfeksi. Kalau reaktif, bukan berarti bisa infeksius," kata dia.

Antibodi atau respons tubuh yang diperiksa saat melakukan rapid test baru akan terbentuk setelah sepekan atau 10 hari seseorang terinfeksi.

Pandu mengatakan, rapid test hanya dibutuhkan untuk survei serologi yakni mengetahui berapa banyak masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Pencarian kasus melalui rapid test, ujar Pandu, bukanlah cara untuk menanggulangi COVID-19. 

Bagi Pandu, rapid test yang kian marak saat ini bisa berpotensi dikomersialisasi. Contohnya ketika seseorang harus melakukan rapid test ketika ingin menggunakan transportasi seperti kereta atau pesawat. Bagi Pandu, hal tersebut tidak berguna.

"Karena kalau tidak, publik rugi, atau banyak uang negara yang seharusnya bisa meningkatkan kapasitas tim PCR, hanya untuk membeli (alat) rapid," kata dia.

Selain itu, Pandu juga menilai bahwa pemerintah pusat terkesan lambat dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Banyak langkah yang menurutnya tidak efektif, yang berimbas pada semakin meningkatnya kasus virus corona di sejumlah daerah, salah satunya di Surabaya, Jawa Timur.

Bagi Pandu, satu-satunya cara yang baik untuk mengatasi penyebaran virus corona adalah memberlakukan karantina wilayah atau lockdown. Bukan mengunci negara 100 persen, lockdown yang dia maksud adalah menjaga jarak dan membatasi kegiatan sosial.

"Kalau transportasi dibatasi sejak awal, tak perlu ada heboh-heboh mudik dan sebagainya," ujar Pandu.

5. Beredar surat edaran Kemenkes menetapkan biaya rapid test

Rapid Test Penumpang Pesawat Domestik: Melayani atau Komersialisasi? (Surat edaran Kemenkes pengaturan biaya rapid test) Istimewa

Baru-baru ini, beredar surat edaran yang diduga dari Kementerian Kesehatan yang menetapkan batas tertinggi biaya rapid test paling mahal seharga Rp150 ribu. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran nomor HK.02.02/I/2875/2020 mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi. 

Di dalam surat yang diteken Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo pada Senin 6 Juli 2020 itu, menyebutkan batasan biaya rapid test ditentukan pemerintah karena harga yang beredar di masyarakat bervariasi. 

"Harga yang bervariasi untuk melakukan rapid test menimbulkan kebingungan masyarakat. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam pemeriksaan rapid test antibodi agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan," demikian isi surat tersebut. 

Surat edaran itu, kata Bambang, ditujukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan rapid test antibodi agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan bagi masyarakat. 

"Sehingga, masyarakat juga mudah mendapatkan layanan pemeriksaan rapid test antibodi," demikian isi surat edaran itu. 

Sementara, anggota Ombudsman Alvin Lie juga mengaku menerima surat edaran tersebut dan mengunggah di akun media sosialnya. Berdasarkan surat edaran yang diteken Bambang itu, batas harta tertinggi untuk rapid test tidak mencapai Rp200 ribu. 

"Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antibodi adalah Rp150 ribu," demikian isi surat edaran itu. 

Dalam surat tersebut juga disebut batasan harga tertinggi itu diperuntukan bagi masyarakat yang meminta dilakukan rapid test atas keinginan pribadi. Rapid test juga harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. 

Di bagian akhir di surat edaran itu, Kemenkes meminta kepada semua fasilitas pelayanan kesehatan atau pihak yang memberikan pelayanan pemeriksaan rapid test antibodi, agar mengikuti batasan tarif yang telah ditentukan. 

Sementara, ketika dikonfirmasi kepada Juru Bicara Khusus Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, ia mengaku belum melihat surat edaran tersebut. "Saya belum lihat suratnya," kata pria yang akrab disapa Yuri itu ketika dihubungi IDN Time melalui telepon, Selasa 7 Juli 2020. 

Surat edaran yang ditandatangani Dirjen Pelayanan Kesehatan itu memang tidak ditembuskan ke Yurianto. Pihak yang ditembuskan dalam surat itu hanya tiga orang yakni Menteri Kesehatan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Sekretaris Jenderal Kemenkes. Yuri pun enggan mengomentari isi surat edaran itu karena tidak ikut ditembuskan. 

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Provinsi Bali I Made Rentin membenarkan isi surat edaran dari Kemenkes itu. Namun, dia enggan berkomentar banyak soal ini. 

“Yup benar,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Berbeda dengan anggota Ombudsman Alvin Lie, dia mengaku tidak terlalu terkejut dengan adanya surat edaran dari Kemenkes. Menurut dia, dengan adanya surat edaran itu justru semakin menguatkan dugaan bahwa selama ini memang ada permainan bisnis di balik distribusi dan penggunaan rapid test. 

Ia menilai rapid test tidak dibutuhkan sebagai salah satu syarat bagi warga untuk melakukan perjalanan di dalam negeri, sebab rapid test antibodi tidak menunjukkan hasil yang akurat. 

"Karena yang diukur kan antibodi bukan orang tertular (COVID-19) atau tidak. Kedua, harganya terlalu mahal. Ketiga, nantinya harga yang terjangkau justru bisa mengelabui masyarakat," kata Alvin ketika dihubungi IDN Times melalui telepon Selasa malam, 7 Juli 2020. 

Ketika mengetahui harga rapid test yang cukup terjangkau, menurut Alvin, maka hal tersebut bisa memicu warga lengah. Ketika hasil rapid test dinyatakan tidak reaktif atau negatif kemudian merasa sudah bebas dari COVID-19. 

Selain itu, warga menjalani rapid test hanya untuk keperluan administratif agar bisa melakukan perjalanan ke luar kota. 

"Padahal, membayar Rp150 ribu itu buang-buang duit aja. Idealnya, rapid test itu dilakukan dua kali. Rapid test kedua dilakukan H+7 hingga H+10 dari kali pertama melakukan rapid test. Itu pun hasil akurasinya maksimal hanya 75 persen," kata dia, lagi. 

Alvin pun heran, hanya di Indonesia yang mengisyaratkan rapid test bagi warga yang ingin melakukan perjalanan di dalam negeri. Di negara lain, warga negaranya diwajibkan mengikuti tes usap ketika hendak ke negara lain atau kembali dari luar negeri. 

"Kalau lintas negara, warga negaranya wajib tes PCR. Kalau (melakukan perjalanan) domestik, tidak ada yang mengisyaratkan," kata Alvin. 

Baca Juga: Takut Rapid Test, Pedagang di Pasar Sumur Batu Kemayoran Tutup Toko

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya