Gubernur Anies Baswedan hadir dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 26 November 2020 (Dok. Humas DPRD DKI Jakarta)
Di bidang pemerintahan dan politik anggaran, berikut janji Anies:
- Membangun pemerintahan yang bersih, modern, dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (Smart City).
- Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95 persen, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
- Meningkatkan Realisasi Rencana Program (daya serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah.
Realisasi
Salah satu program Anies yang paling disorot tentunya adalah soal pengendalian banjir. Jika di bidang kemacetan Anies mengklaim angkanya sudah turun, namun banjir masih jadi persoalan yang tak kunjung selesai di Jakarta.
Anies mengatakan, penurunan tingkat kemacetan Jakarta tak terlepas dari peran seluruh warga.
"Dari empat termacet menjadi 46. Ini bukan pemerintah saja. Ini adalah kerja kolosal seluruh warga Jakarta, karena yang membuat macet kan seluruh kita," kata Anies dalam acara pelantikan pengurus baru DPD Partai Demokrat DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).
Sementara itu, dalam upaya penanggulangan banjir, program Anies Baswedan yang paling disorot adalah sumur resapan. Di sisi lain, proyek normalisasi kali di era Anies Baswedan mandek hingga masa jabatannya nyaris berakhir. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pembebasan lahan di bantaran kali yang dilakukan era Anies Baswedan.
Anies mengatakan, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai memang butuh waktu yang tidak sebentar. Sebab, ada sejumlah proses, baik dari sisi legalitas mau pun politik yang harus dilalui dalam pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai di Jakarta.
"Karena ada kompleksitas sosial, legal, dan politik," tuturnya.
Di sisi lain, anggaran sumur resapan senilai Rp300 miliar juga dicoret dalam APBD 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya masih punya program lain dalam upaya mengendalikan banjir. Di antaranya 942 proyek untuk pengendalian banjir. Program yang membangun sembilan polder, empat waduk, dan dua revitalisasi sungai tersebut dibuat untuk menampung air hujan yang turun agar tidak terbuang ke laut.