Jadi Ketua KPK, Firli Bahuri Tetap Tak Bisa Seenaknya Geser Pegawai

Akademisi Fakultas Hukum di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Charles Simabura mengingatkan Firli bahwa sistem pengambilan keputusan yang berlaku di KPK tak sama dengan yang terjadi di kepolisian. Keputusan pimpinan di komisi antirasuah sifatnya kolektif kolegial. Artinya, ia tak bisa memutuskan seorang diri hendak melelang posisi juru bicara untuk diisi oleh orang lain. 

"Penyusunan kembali struktur organisasi ketika pimpinannya baru adalah suatu hal yang wajar saja. Tetapi, yang menjadi pertanyaan apakah itu menjadi kebutuhan organisasi yang paling mendesak dilakukan saat ini. Kalau memang ada kebutuhan ya silakan saja, asal tidak didasarkan keputusan yang sentimen," kata Charles melalui telepon kepada IDN Times pada Minggu malam (22/12). 

Apabila Firli langsung mengganti posisi Febri sebagai juru bicara tanpa ada kebutuhan yang jelas, Charles menduga mantan Kapolda NTB itu memiliki agenda pribadi. 

"Kalau rapat pimpinan kan semua pengambilan keputusan akan dirapatkan dulu, analisa ke dalam, potensi kita apa," ujarnya lagi. 

Lagipula dalam pandangan Charles daripada meributkan untuk mengganti posisi Febri sebagai juru bicara, lebih baik pimpinan KPK yang baru fokus mengisi beberapa kursi yang masih diisi oleh pejabat Plt. Salah satunya, adalah posisi Deputi Penindakan yang hingga kini masih diisi oleh Direktur Penindakan, Brigjen (Pol) RZ Panca Putra Simanjuntak. 

Hingga saat ini, Firli memang masih aktif bertugas di institusi kepolisian. Padahal, sejak Jumat lalu ia dilantik oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai Ketua KPK periode 20190-2023. 

Publik sempat mempertanyakan komitmen Firli berani memberantas korupsi di institusi Polri, sementara ia memilih tetap mengenakan baju korps kepolisian. Charles mengingatkan pola mutasi, rotasi dan pemindahan personel di kepolisian tak bisa diterapkan di KPK. 

"Di Polri itu sistemnya komando dan tunggal. Sedangkan di KPK kan kolektif kolegial, harus dirapatkan dulu sebelum pimpinan mau mengganti personel atau SDM nya," kata Charles. 

Selain itu, pimpinan juga bisa mengajak dewan pengawas yang ikut dilantik pada (20/12) lalu untuk berkonsultasi. Charles pun menyadari walaupun ia dan masyarakat sipil tak menyukai format dewas, namun kini mereka harus menerima. Lantaran, lima anggotanya sudah dilantik oleh presiden. 

Posisi Febri Diansyah sebagai juru bicara hendak diganti diduga bukan murni karena kebutuhan organisasi. Febri masuk ke dalam barisan pegawai yang sempat menentang masuknya Firli sebagai pimpinan baru KPK. Bahkan, ia ikut mendampingi mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan mantan penasihat, Muhammad Tsani Annafari ketika mengumumkan pelanggaran berat kode etik yang dilakukan oleh mantan Deputi Penindakan di KPK itu. 

Namun, menurut Charles, posisi juru bicara bukan lah asisten pribadi Ketua KPK yang dipilih sesuai selera Firli. 

"Febri itu kan juru bicara KPK. Suara yang keluar dari KPK dan keputusan pimpinan itu kan kolektif kolegial. Jadi, ada mekanisme internal dulu baru kemudian disampaikan ke publik. Bukan kemudian pendapat dia personel yang disampaikan ke publik oleh juru bicara," tutur Charles. 

Ia mengatakan apabila memang kelima pimpinan merasa tidak nyaman dengan keberadaan mantan peneliti ICW itu, bisa saja diganti. 

"Tapi, kalau hanya Firli yang merasa tidak nyaman, itu kan harus dichallenge keputusannya," kata dia. 

Artinya, Charles melanjutkan, terlalu dini bagi Firli menyampaikan ke publik bahwa ia hendak mengganti posisi jubir atau membentuk deputi baru di KPK. 

Charles mengatakan walau sempat menentang keberadaan dewas, namun badan itu sudah dibentuk dan anggotanya dilantik oleh presiden. Ia berharap dewas bisa bekerja untuk mengontrol kinerja pimpinan KPK periode 2019-2023. 

Dalam pandangan Charles, dipilihnya nama-nama yang disebut orang baik oleh Jokowi merupakan kompensasi terhadap kekecewaan publik dalam proses pemilihan pimpinan baru dan revisi UU KPK. 

"Padahal, secara konsep, kami juga tidak setuju, dan secara jangka panjang, keberadaa dewas harus kita kritisi," kata Charles. 

Ke depan, ia berharap dewas bisa menjaga semangat pemberantasan korupsi agar tidak menurun seperti yang dikhawatirkan oleh publik selama ini. Selain itu, pekerjaan rumah terbesar pimpinan saat ini untuk segera dituntaskan yaitu peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. 

"Karena kan itu yang sekarang membuat pegawai KPK menjadi bimbang," tutur dia lagi. 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb