Jadi Saksi Kasus Makar Kivlan Zen, Permadi Gerindra Pilih Rapat MPR

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya belum menerima surat penundaan dari Permadi maupun pengacaranya.

"Jadi informasi terakhir dari Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Wadir Tipidum) Bareskrim Polri, belum ada konfirmasi dari pengacaranya maupun pak Permadi," terang Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/5).

Lebih lanjut, kata Dedi, Permadi akan dijadwalkan menjalani pemeriksaan kembali pada Jumat, 17 Mei 2019 pukul 09.00 WIB.

Kivlan Zen sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dan upaya makar terhadap pemerintah.

Berdasarkan keterangan yang diterima IDN Times, laporan terhadap Kivlan diterima oleh polisi dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019. Dalam tanda terima laporan itu, diketahui Kivlan dilaporkan oleh seseorang yang bernama Jalaludin.

Dalam laporan tersebut, Kivlan dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoax dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 14 dan atau pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 107 jo asal 110 jo pasal 87 dan atau pasal 163 jo pasal 107.

Kivlan Zen lantas melaporkan balik pelapornya yakni seorang wiraswasta bernama Jalaludin, ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.

"Di sini klien kami keberatan sekali dengan laporan polisi itu dan dia risih. Kivlan Zen tidak pernah melakukan makar seperti apa yang dituduhkan saudara Jalaludin," ujar Kuasa Hukum Kivlan, Pitra Romadoni di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu(11/5).

Pitra mengatakan, kliennya itu merasa tidak pernah melakukan makar, melainkan unjuk rasa yang merupakan salah satu bentuk menyatakan pendapat di muka umum. Pitra menjelaskan, sikap menyatakan pendapat di muka umum itu diperbolehkan sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.

"Kenapa beliau ingin berpendapat atau pun protes, tiba-tiba ada tuduhan makar seperti yang dilaporkan oleh para pelapor? Sehingga, ini membuat tidak adil bagi klien kami, Kivlan Zein," sambung Pitra.

Saat melapor, Pitra membawa beberapa barang bukti seperti video, pemberitaan di media, serta surat pernyataan yang ditulis oleh Kivlan. Bukti-bukti itu kata Pitra diserahkan kepada penyidik Bareskrim Mabes Polri. Salah satu bukti yang merupakan surat pernyataan dari Kivlan, berisi penjelasan bahwa kliennya itu tidak melakukan makar maupun penyebaran berita hoaks.

"Dia membuat surat pernyataan, ditulis tangan bahwasanya dia tidak menyebarkan berita bohong dan makar," ungkap Pitra.

Laporan Kivlan melalui kuasa hukumnya itu teregistrasi dengan nomor LP/B/0460/V/2019/Bareskrim. Jalaludin disangkakan Tindak Pidana Pengaduan Palsu UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 220 KUHP Jo Pasal 317 KUHP.

Pitra sebelumnya mengimbau kepada pelapor kliennya yakni Jalaludin, untuk segera mencabut laporannya terkait kasus dugaan penyebaran berita hoaks dan makar, "terhitung sejak hari ini sampai besok pagi. Kalau tidak dicabut, laporan balik atas Kivlan Zen akan saya proses juga," katanya di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/5).

Pitra juga menilai, laporan yang dikirimkan Jalaludin kepada polisi tidak berlandaskan hukum yang ada. Ia menambahkan, pihaknya sudah melihat dan memeriksa video yang dikaitkan dengan Kivlan dan dianggap tidak terbukti adanya dugaan makar.

"Saya sudah menyiapkan bukti video yang dimaksudkan oleh saudara Jalaludin, mana yang makar? Enggak ada, jangan ngarang dia," katanya.

Lebih lanjut, Pitra meminta pihak kepolisian untuk dapat bertindak dengan adil dengan memproses laporan yang ia masukan.

"Saya minta kepada pihak Polri harus netral harus proses laporan balik kita. Jadi biar seimbang, nanti pembuktian yang menyatakan hal tersebut, saya minta diproses, saya sudah laporkan dia dengan pasal 220 dan 317 KUHP pidana," jelas Pitra.