Jaga Keamanan Papua, Yudo Pilih Cara Penegakan Hukum Hadapi KKB

20 Des 2022, 17:42 WIB

Panglima TNI baru, Laksamana Yudo Margono (kanan) dan Jenderal Andika Perkasa (kiri) saat dilakukan upacara sertijab pada Selasa, 20 Desember 2022. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Panglima baru TNI, Laksamana Yudo Margono mengatakan dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), ia bakal menggunakan pendekatan humanis. Salah satu cara yang dipilih yakni dengan operasi penegakan hukum ketimbang operasi militer. Meski demikian, bukan berarti Yudo sudah memutuskan untuk mengurangi jumlah pasukan di Papua.

"Tentunya, kami lebih memajukan ke arah hukum sehingga nanti untuk para yang membuat onar di sana istilahnya, melanggar hukum, tentunya yang mengganggu masyarakat akan kami tangkap. Lalu, kami serahkan kepada personel Polri karena memang di sana operasinya adalah operasi penegakan hukum," ungkap Yudo usai melakukan upacara serah terima jabatan Panglima TNI pada Selasa, (20/12/2022) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Ia tak menampik bahwa operasi teritorial tetap digelar seperti di Kodim, Korem, hingga Koramil. Menurut Yudo, masyarakat di sana banyak membutuhkan kehadiran personel TNI, khususnya di sekolah.

"Karena katanya banyak gurunya yang meninggalkan tempat. Ini (tugas) TNI yang wajib (untuk mengisi) di sana," tutur dia.

Sikap humanis lainnya yang bakal diterapkan oleh Yudo salah satunya dengan membantu menyediakan alat transportasi bagi aktivitas warga setempat. "Supaya kegiatan sosial masyarakat tetap berjalan. Tentu kalau ada gangguan keamanan, khususnya penegakan hukum, maka kami akan membantu Polri untuk hal tersebut," ujarnya.

Yudo juga menyebut dalam waktu dekat ia bakal berkunjung ke Papua dan mengecek kondisi prajurit yang bertugas di sana. Lalu, kapan kunjungan tersebut bakal dilakukan oleh Yudo?

1. Yudo akan ajak kepala staf angkatan meninjau kondisi terkini di Papua

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono ketika memimpin TNI AL latihan militer bersama di Super Garuda Shield 2022. (Dokumentasi Dispenal)

Sebelumnya, Yudo mengatakan akan mengajak para kepala staf angkatan ke Papua untuk menyaksikan sendiri permasalahan di Bumi Cendrawasih. "Nanti, saya pada kesempatan pertama, akan datang ke sana bersama kepala staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih yang sebenarnya terjadi di sana," kata Yudo di Istana Kepresidenan pada Senin kemarin.

Yudo memilih untuk mendengar terlebih dahulu masukan-masukan dari prajurit di lapangan, pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat. "Apa yang harusnya kami (lakukan) tentu pendekatan di lapangan perlu. Jangan, belum-belum langsung diputuskan. Nanti saya memutuskan, setelah saya cek baru saya temui Pak Presiden," tutur dia lagi.

Sementara, Jenderal Andika mengatakan selama satu tahun terakhir, ia berusaha menambah peralatan, perlengkapan, dan alutsista yang dapat digunakan di Papua. "Karena tanpa teknologi, kami akan menghadapinya secara normal-normal saja. Padahal, tingkat kesulitannya ada begitu banyak," kata Andika.

Ia yakin dengan adanya alutsista baru, maka Yudo bisa lebih baik untuk mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.

2. Pemerintah didorong masukan KKB sebagai kelompok separatis ketimbang teroris

Ilustrasi Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menilai sikap pemerintah yang mengelompokan KKB sebagai kelompok teroris justru membuat kebijakan pendekatan kesejahteraan di Papua kurang menunjukkan hasil. Ia pun mendorong agar pemerintah pusat tegas mengakui dan mengategorikan isu Papua sebagai separatisme.

"Pemerintah seharusnya tidak perlu takut untuk menyatakan terjadi gerakan separatusme di sana. Kejelasan ini justru akan membantu aktor keamanan untuk mencari formulasi yang tepat di Papua," ungkap Anton kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Selasa, (20/12/2022).

Ia menilai keinginan untuk menggunakan pendekatan kemanusiaan atau reorientasi pendekatan militer tak akan membantu banyak bila pemerintah tetap ngotot menggunakan pendekatan penanganan terorisme di Bumi Cendrawasih. "Seandainya nanti dikelompokan sebagai gerakan separatisme, maka nanti pemeirntah harus mendetailkan pendekatan yang digunakan," tutur dia.

Ia menambahkan, seandainya diputuskan untuk menghadapi kelompok separatis itu dengan kekuatan militer, maka akan dibutuhkan rincian seperti estimasi anggota KKB dan persenjataan yang dimiliki. "Dari estimasi ini, bisa dijadikan basis rasio pengerahan prajurit dalam menghadapi OPM (Organisasi Papua Merdeka)," ujarnya lagi.

3. Tiga tukang ojek jadi korban terbaru kekejaman KKB

Ilustrasi penondongan pistol. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara, korban terus berjatuhan akibat tindak kekerasan yang berulang di Papua. Korban terbaru merupakan tiga tukang ojek yang dibunuh di Pegunungan Bintang pada (5/12/2022) oleh KKB. Mereka membunuh tukang ojek tersebut lantaran dituding agen intelijen bagi TNI.

Kedua korban di antaranya diketahui bernama La Aman dan La Usu. Sementara, Komandan Korem 172/PWY, Brigjen Juinta Ombo Sembiring, membantah bahwa tiga tukang ojek yang dibunuh adalah agen intel bagi TNI.

"Tidak benar ketiga korban (anggota) intelijen. Para korban adalah masyarakat sipil yang sehari-hari mencari nafkah sebagai tukang ojek," ungkap Juinta pada (12/12/2022) di Papua.

Ia dengan tegas menyebut yang dilakukan KKB adalah terorisme. "Saya juga beragama Kristen. Dalam ajaran agama apapun tidak ada yang mengajarkan melakukan pembantaian keji yang kemudian direkam dan disebarkan untuk menebar ketakutan di masyarakat. Ini merupakan pekerjaan teroris yang dirinya sedang dirasuki oleh setan," katanya.

Dalam video yang beredar, KKB menunjukkan senjata api yang disebut-sebut milik para korban yang dibunuh. Sementara, menurut Juinta, KKB hanya berusaha menutupi perbuatannya dan mencari pembenaran.

"Itu adalah cara licik yang dilakukan oleh KKB. Mereka mau menutupi kebiadaban dan membenarkan apa yang mereka lakukan," tutur dia lagi.