Jaga Laut Natuna Utara, Bakamla Siap Rangkul Negara ASEAN

23 Des 2021, 12:17 WIB

Ilustrasi personel Bakamla ketika mengikuti pelatihan VBSS (ANTARA FOTO/Bakamla)

Jakarta, IDN Times - Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan simbol-simbol pemerintah akan selalu hadir di Laut Natuna Utara, sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan dari ancaman manapun. Bahkan, Bakamla siap bekerja sama dengan negara ASEAN.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons sikap agresivitas China di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Akhir-akhir ini kapal penjaga perbatasan China kerap wara-wiri di sekitar area pengeboran lepas pantai di Natuna.

Kepala Bakamla, Laksamana TNI Aan Kurnia, mengatakan selain simbol negara, juga akan ada patroli rutin yang dilakukan jajarannya. "Simbol-simbol negara selalu hadir, baik itu Bakamla dan TNI Angkatan Laut harus selalu hadir," ungkap Aan ketika memberikan keterangan pers di Jakarta dan dikutip dari kantor berita ANTARA, Kamis (23/12/2021).

Selain aktif melakukan patroli, Bakamla juga mengusulkan agar dilakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Pemerintah telah melakukan itu dengan memberikan izin eksplorasi pengeboran minyak lepas pantai yang berlangsung pada Juni hingga November 2021.

"Kami berharap (eksplorasi dan eksploitasi) ini bisa ditingkatkan," kata dia.

Aan menjelaskan Laut Natuna Utara memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Tetapi pemanfaatannya belum optimal, terutama komoditas perikanan.

"Jadi, kementerian atau lembaga juga harus mendorong tidak saja keamanan tetapi juga ekonomi dan eksplorasi," tutur dia.

Menurut Aan, strategi itu penting dilakukan lantaran China semakin gencar mengklaim area yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara. Aan pun berniat melakukan diplomasi dengan penjaga perbatasan laut lainnya di kawasan ASEAN. Apa langkah konkret diplomasi tersebut?

1. Bakamla RI akan gelar pertemuan dengan Kepala Badan Keamanan Laut se-ASEAN pada 2022

Default Image IDN

Lebih lanjut, di dalam pemberian keterangan pers itu, Aan mengatakan, Bakamla akan menggelar pertemuan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Rencananya, dia akan mengundang Kepala Bakamla dari lima negara dan bakal digelar di Batam pada 2022. Aan menjelaskan ia ingin menggalang dukungan dan menyamakan sikap menghadapi klaim sepihak China di wilayah Laut China Selatan.

"Kami merencanakan (pertemuan) ini pada Februari 2022. Ini merupakan pertemuan pertama kepala-kepala coast guard se-ASEAN. Ini merupakan inisiasi dari Bakamla dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan," ungkap Aan.

Lima negara ASEAN yang diundang Bakamla Indonesia yakni Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Aan mengatakan melalui pertemuan itu diharapkan bisa terjalin semangat persaudaraan antarnegara di kawasan dan menyamakan sikap terkait isu Laut China Selatan.

"Saya mengikuti pola TNI AL saja. Mereka juga apresiasi komandan-komandan coast guard di sana," kata dia.

2. Bakamla sebut tak hanya Indonesia yang diganggu China, Malaysia juga mengalami hal serupa

KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. ANTARA FOTO/HO/Dispen Koarmada I

Menurut Aan, pertemuan yang rencananya digelar Februari 2022 itu juga bisa dijadikan ajang menukar informasi di antara coast guard di kawasan Asia Tenggara. Sebab, tak hanya Indonesia yang menghadapi tantangan keamanan di Laut China Selatan, negara ASEAN lainnya juga tengah menghadapi isu serupa.

"Misalnya, Malaysia. Saat ini mereka juga di-ini-in (diganggu). Maka, kami juga sia-siap. Memang sejauh ini, mereka (China) tidak masuk ke dalam wilayah kita, tetapi paling tidak kami memperoleh transfer knowledge (perluasan wawasan) untuk menghadapi ini di lapangan," kata dia.

Aan menambahkan, bila pertemuan kepala coast guard sukses dilakukan di Batam, maka tak menutup kemungkinan rapat serupa bisa dilanjutkan di negara lain. Tahun depan, kata dia, bisa digelar di Malaysia dan selanjutnya di Vietnam.

3. China layangkan surat protes ke Indonesia karena mengebor di perairan Natuna Utara

Petugas Bakamla ketika berpatroli di dekat pengeboran lepas pantai Noble Clyde Boudreaux di Blok Tuna, Laut Natuna Utara di Kepulauan Riau pada Juli 2021 (Dokumentasi Humas Bakamla)

Sebelumnya, China untuk kali pertama melayangkan protes kepada Indonesia karena mengebor minyak di lepas pantai Laut Natuna Utara. Protes yang tidak biasa itu disampaikan secara tertulis oleh diplomat China, dan dikirimkan kepada pejabat di Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Informasi ini kali pertama dilaporkan kantor berita Reuters dan dikonfirmasi empat individu yang tak disebutkan identitasnya. Di dalam surat itu, Negeri Tirai Bambu meminta Indonesia menyetop pengeboran lepas pantai karena lokasinya diklaim berada di teritori sembilan garis putus-putus.

Tiga orang lainnya turut mengonfirmasi bahwa China mendesak Indonesia agar menghentikan pengeboran minyak yang sudah berlangsung di sana. Dua orang di antaranya bahkan menyebut China berulang kali menyampaikan tuntutan tersebut.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan, juga membenarkan adanya surat tersebut. Ia sempat diinformasikan mengenai adanya surat protes dari Negeri Panda kepada Indonesia.

Namun, ia belum pernah melihat fisik surat protes tersebut. Ia baru menyaksikan surat protes itu ketika ditunjukkan jurnalis Reuters.

"Tapi, kita sudah merespons dengan tegas bahwa kita menolak desakan itu. Pengeboran pun tetap berjalan," ujar Farhan ketika dihubungiIDN Times melalui telepon, pada 1 Desember 2021.

Ia mengatakan surat protes itu dilayangkan China bersamaan dengan adanya laporan banyaknya kapal dari Negeri Tirai Bambu yang wara-wiri di Laut Natuna Utara.

Di sisi lain, China rupanya juga menyampaikan protes kepada Indonesia karena personel TNI Angkatan Darat (AD) dengan ribuan pasukan Amerika Serikat dalam latihan yang bernama Garuda Shield. Lokasi latihan itu dilakukan di tiga tempat yakni Baturaja, Sumatra Selatan, Balikpapan, dan Manado.