Jakarta Berpotensi Diikuti Calon Tunggal, JK: Masih Ada Sebulan Lagi

Sementara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menepis KIM plus dibentuk sengaja agar Anies tak dapat tiket di Pilkada Jakarta. Menurutnya, KIM plus dibuat untuk kemajuan Indonesia ke depan. 

"Sekarang ini alam demokrasi. Kalau partai politik ingin mencalonkan siapa, kita tidak bisa melarang," ujar Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (5/8/2024). 

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memastikan pihaknya akan memajukan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal itu lantaran partai berlambang pohon beringin tersebut sudah memberikan dukungan calon gubernur Jawa Barat kepada kader Partai Gerindra, Dedi Mulyadi.

Keputusan tersebut diambil usai adanya pertemuan intensif selama satu pekan terakhir, antara ketua umum parpol di bawah naungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang pada Pilpres 2024 mendukung pasangan capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

"Pada akhirnya demi menjaga, tentu demi kepentingan bangsa dan negara, kepentingan di daerah masing-masing, dan keutuhan serta soliditas kami dalam mengarungi perjalanan ke depan bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM), maka kami memutuskan di Jawa Barat mendukung Dedi Mulyadi," ujar Doli ketika dihubungi, Minggu kemarin. 

Artinya, saudara Ridwan Kamil kan kami berikan dua surat tugas, satu di Jawa Barat dan di Jakarta, maka itu memberikan makna bahwa surat tugas untuk Ridwan Kamil tersisa yang di Jakarta," sambungnya. 

Doli pun menyebut Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, telah bertemu dengan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menurutnya, dalam waktu satu hingga dua hari ke depan akan ada keputusan menyangkut Pilkada Jakarta dan Jabar 2024. 

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR itu menyebut Golkar akan bersikap konsisten. Artinya, bila satu penugasan diberikan kepada pihak lain, maka tersisa surat tugas ke Jakarta bagi Ridwan Kamil.

 "Kami tinggal mengambil keputusan resmi saja," imbuh Doli. 

Sementara, analis politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, berpendapat bila KIM Plus terwujud, maka dapat membahayakan tiket bagi Anies Baswedan untuk Pilkada DKI Jakarta. Dia menduga alasan di balik partai-partai non-KIM akhirnya bersedia bergabung ke KIM lantaran diiming-imingi kursi menteri. 

"NasDem jelas menyatakan akan mendukung. Kalau melihat pernyataan Gus Jazilul (Waketum PKB) juga mengarah ke arah sana, karena ketika berbicara menggunakan kata Jakarta dan Indonesia. PKS kita tahu kemarin mendukung Bobby Nasution yang dianggap tadinya berseberangan. Bila mendukung Bobby, artinya mendukung anggota keluarga presiden. Ini ada deal yang lebih besar," tutur Yunarto ketika dihubungi, Sabtu malam. 

Dia menilai skenario untuk membuat koalisi besar tak sekadar agar Anies tidak bisa maju di Pilkada Jakarta 2024. Hal serupa juga bisa terjadi di Pilkada wilayah lain. 

"Contoh di Banten, ada dua perbedaan besar di partai di dalam KIM wilayah itu, Gerindra dan Golkar. Bukan tidak mungkin elite di atas membuat kesepakatan sangat besar, maka kita akan melihat sesuatu seperti yang terjadi di Jakarta dan Jabar," ujarnya.