DEPOK, IDN Times - Rencana penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau yang biasa disebut dengan jalan berbayar di Jalan Margonda Raya, Depok, menuai kontroversi.
Masyarakat menilai penerapan jalan berbayar di Margonda bukan solusi mengatasi kemacetan.
Meskipun jalan berbayar di Jalan Margonda masih sebatas wacana, namun penolakan sudah datang dari masyarakat. Seorang warga Cimanggis bernama Rini menilai jalan berbayar bukanlah solusi mengurai kemacetan di Margonda.
Sementara seorang warga Citayam, Depok, Ageng, keberatan jika sistem ini diterapkan. “Keliru kalau Pemerintah Kota Depok mengaminkan (sistem ERP), pemberlakuan jalur roda dua dan empat aja kayaknya gagal untuk mengurangi kemacetan,” ujar Ageng.
Saat ditemui IDN Times dalam acara launching Dishub D'Fres Friendly Service, Wali kota Depok (10/4) Mohammad Idris mengatakan pihaknya masih mengkaji perberlakuan jalan berbayar di Margonda.
"Saya menyimpulkan bahwa ini baru wacana, mereka (Pemprov Jabar) baru akan mengkaji setelah ada informasi tentang lalu lintas di kota Depok," ujar Mohammad Idris.
Idris mengatakan jalan berbayar memang diwacanakan untuk kota - kota besar. "Mungkin saja Dinas Perhubungan Provinsi mewacanakan khusus ke kota besar, yang ororitasnya dimiliki oleh Provinsi. Ini mungkin saja yah," terangnya.
Selain itu, Idris juga membantah bahwa penerapan jalan berbayar untuk mengurai kemacetan. "Walaupun jalan berbayar ini hanya wacana. Tapi ini tidak tepat kalau digunakan untuk mengurai kemacetan dan perlu ada kajian mendalam," katanya.
Perlu diketahui, sistem ERP bekerja dengan merekam kendaraan-kendaraan yang sudah dipasangi perangkat tertentu ketika melintasi jalan berbayar. Di jalan akan ada gate-entry yang dilengkapi kamera yang akan menangkap sinyal setiap kendaraan yang sudah dilengkapi dengan alat berupa stiker.